Sabtu, 05 Desember 2020  
 
Dana Covid 405 Triliun Rawan Korupsi, Mantan Wakil KPK Laode Syarif Ajak Masyarakat untuk Mengawal

Riswan L | Nasional
Rabu, 17 Juni 2020 - 09:34:42 WIB
Tiraskita.com - Wakil Ketua KPK (2015-2019) yang juga dosen Fakultas Hukum Unhas, Laode M. Syarif, mengajak masyarakat untuk menyelamatkan dan mengawal dana Covid-19 sebanyak Rp 405 triliun.

Pandemi Covid-19 yang merontokkan sendi kesehatan, ekonomi dan sosial mendorong pemerintah mengguyur dana ratusan triliun rupiah sebagai stimulus dengan rincian untuk bidang kesehatan Rp 75 triliun, jaring pengaman sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan dan kredit usaha Rp 70 triliun, berikut pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 triliun.

Menurut Laode, dalam tulisannya di Kompas bertajuk Menyelamatkan Dana Covid-19, (12/6/20), keempat bidang yang dikucurkan dana Covid membutuhkan kelengkapan data karena berpotensi ketidaktepatan sasaran pembelanjaan.  

Laode menyontohkan bahwa selama ini dana penanggulangan bencana alam seperti pandemi dan stimulus penyelamatan dari krisis ekonomi selalu diwarnai penyelewengan uang negara dengan masif. Mulai dari dana rekonstruksi pasca tsunami Aceh/Nias 2004 menyisakan dana Rp 5 triliun yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Selanjutnya dana bantuan tsunami Jawa Barat, gempa bumi di Lombok hingga bencana tsunami dan likuifaksi Sulawesi Tengah tahun 2019:  kesemuanya dikorupsi.

“Stimulus keuangan penyelamatan ekonomi nasional juga menjadi bancakan pejabat dan pengusaha sebagaimana kasus bantuan BLBI dengan perampokan besar-besaran sebesar Rp 138 triliun,” tulis Direkur Eksekutif Kemitraan ini.

Ketidakjelasan data, menurut Laode akan memudahkan pemburu rente mengondisikan penerima insentif pajak, KUR dan program pemulihan ekonomi kepada orang dekat atau yang tidak berhak. “Ada kekhawatiran dana ini akan lebih banyak dinikmati para pengusaha besar dibagikan rakyat banyak karena mereka dapat bernegoisasi dengan oknum pejabat korup,” ujarnya mengingatkan.

Tak kalah bahaya, pengawas internal pemerintah sering melakukan pembiaran lantaran atasannya turut terlibat.

Untuk mencegah penjarahan dana Covid-19, Laode antara lain merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah harus mempersiapkan anti-corruption safeguards, yaitu menyiapkan model penganggaran dan peruntukannya. Dari segi pengadaan barang dan jasa, pejabat harus menaati Surat Edaran KPK Nomor 8/2020 yang melarang persekongkolan, penyuapan, gratifikasi, dan kecurangan.

Akan halnya bantuan sosial, didahulukan masyarakat miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial karena sudah disatukan dengan KTP. Seterusnya, pemerintah harus memiliki kebijakan yang konsisten dari pusat hingga ke daerah serta KPK, Polri dan Kejaksaan tidak boleh melakukan pembiaran.***

(Sumber:PINISI.co.id)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Silaturahmi dengan FSPP, Kapolresta Tangerang Ajak Tokoh Agama Kawal Protokol Kesehatan
  • Ridwan Kamil Lantik KPID Provinsi Jabar
  • Kota Bandung Mendapatkan Penghargaan Sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2020 Tingkat Jawa barat
  • Plt. Walkot Buka Kegiatan Lomba Keterampilan Teknik Usaha Mikro Bidang Kuliner dan Fashion
  • Provinsi Jabar Jalin Kerja Sama dengan Chungcheongnam-do Korea Selatan
  • Pemda Provinsi Jabar Dukung Swab Test di Kawasan Industri MM2100
  • Terkait Adanya Dua Pengurus DPW MOI yang Mundur, Sekjen MOI Bilang Begini
  • Mengancam Serta Mengusir Dari Rumah, Ibu Tiri Tempuh Jalur Hukum
  • Rangka Mendukung Kegiatan Wilayah, Babinsa Koramil 07/Alasa Lakukan Monitor di Kecamatan Tugala Oyo
  •  
     
     
    Kamis, 26 Maret 2020 - 12:17:14 WIB
    Menteri Kabinet Diminta Tak Melayat Ibunda Jokowi ke Solo
    Senin, 01 Juni 2020 - 12:54:37 WIB
    Koramil Persiapan Sumuri Kodim 1806/Teluk Bintuni Bagikan Masker
    Kamis, 26 Desember 2019 - 12:54:28 WIB
    Bibit Lobster Dan Keputusan Eksport Dari Menteri Edhy Prabowo
    Rabu, 10 Juni 2020 - 09:42:15 WIB
    LAWAN COVID-19
    Positif Covid-19, 2 Warga Serdang Bedagai Bertambah
    Minggu, 28 Juni 2020 - 09:01:50 WIB
    NARKOTIKA
    Lawan Petugas Saat Penangkapan, Pengedar Sabu Dilumpuhkan Opsnal Polsek Tapung Hulu
    Kamis, 02 Juli 2020 - 20:14:06 WIB
    Danrem 142/Tatag Kunker ke Kodim 1401/Majene
    Kamis, 07 Mei 2020 - 20:54:45 WIB
    TIDAK MENGATONGI IZIN
    PT. Musim Mas Dipolisikan, Diduga Garap Lahan Diluar HGU
    Minggu, 19 April 2020 - 10:28:10 WIB
    DAMPAK VIRUS CORONA
    Bhayangkari Kampar Sumbang 200 Paket Nasi Kotak Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19
    Jumat, 03 April 2020 - 14:33:55 WIB
    GERAKAN BERSAMA MELAWAN NARKOBA
    Sefianus Zai, Minta Komitmen Pemberantasan Narkoba Lebih Serius Seperti Perlakuan Covid-19
    Senin, 02 Maret 2020 - 23:53:44 WIB
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Berharap BPDPKS Bisa Memanfaatkan Sawit Komoditas Strategis Indonesia
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Melantik Eddy Abdurrachman Sebagai Direktur Utama BPDPKS
    Senin, 25 Mei 2020 - 11:32:54 WIB
    Catur Sugeng ; Selamat Idul Fitri, Tetap Jaga Protokol Kesehatan
    Selasa, 14 Juli 2020 - 11:19:28 WIB
    Pengadaan Ambulance Bentuk Komitmen Pemkab Kampar Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
    Senin, 24 Agustus 2020 - 17:17:58 WIB
    Masyarakat Desa Pulau Birandang Akan Laporkan PT. SPS ke Polda Riau
    Jumat, 10 Juli 2020 - 18:41:47 WIB
    Bersama Forkopimda, Dandim 0620/Kab Cirebon Hadiri Penanaman Padi Gunakan Bios 44
    Kamis, 21 Mei 2020 - 10:00:15 WIB
    LAWAN COVID-19
    Gandeng IWO, BNI Metro Salurkan Bantuan Paket Sembako ke Pondok Pesantren dan Panti Jompo
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved