Selasa, 02 Maret 2021  
 
Dana Covid 405 Triliun Rawan Korupsi, Mantan Wakil KPK Laode Syarif Ajak Masyarakat untuk Mengawal

Riswan L | Nasional
Rabu, 17 Juni 2020 - 09:34:42 WIB
Tiraskita.com - Wakil Ketua KPK (2015-2019) yang juga dosen Fakultas Hukum Unhas, Laode M. Syarif, mengajak masyarakat untuk menyelamatkan dan mengawal dana Covid-19 sebanyak Rp 405 triliun.

Pandemi Covid-19 yang merontokkan sendi kesehatan, ekonomi dan sosial mendorong pemerintah mengguyur dana ratusan triliun rupiah sebagai stimulus dengan rincian untuk bidang kesehatan Rp 75 triliun, jaring pengaman sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan dan kredit usaha Rp 70 triliun, berikut pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 triliun.

Menurut Laode, dalam tulisannya di Kompas bertajuk Menyelamatkan Dana Covid-19, (12/6/20), keempat bidang yang dikucurkan dana Covid membutuhkan kelengkapan data karena berpotensi ketidaktepatan sasaran pembelanjaan.  

Laode menyontohkan bahwa selama ini dana penanggulangan bencana alam seperti pandemi dan stimulus penyelamatan dari krisis ekonomi selalu diwarnai penyelewengan uang negara dengan masif. Mulai dari dana rekonstruksi pasca tsunami Aceh/Nias 2004 menyisakan dana Rp 5 triliun yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Selanjutnya dana bantuan tsunami Jawa Barat, gempa bumi di Lombok hingga bencana tsunami dan likuifaksi Sulawesi Tengah tahun 2019:  kesemuanya dikorupsi.

“Stimulus keuangan penyelamatan ekonomi nasional juga menjadi bancakan pejabat dan pengusaha sebagaimana kasus bantuan BLBI dengan perampokan besar-besaran sebesar Rp 138 triliun,” tulis Direkur Eksekutif Kemitraan ini.

Ketidakjelasan data, menurut Laode akan memudahkan pemburu rente mengondisikan penerima insentif pajak, KUR dan program pemulihan ekonomi kepada orang dekat atau yang tidak berhak. “Ada kekhawatiran dana ini akan lebih banyak dinikmati para pengusaha besar dibagikan rakyat banyak karena mereka dapat bernegoisasi dengan oknum pejabat korup,” ujarnya mengingatkan.

Tak kalah bahaya, pengawas internal pemerintah sering melakukan pembiaran lantaran atasannya turut terlibat.

Untuk mencegah penjarahan dana Covid-19, Laode antara lain merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah harus mempersiapkan anti-corruption safeguards, yaitu menyiapkan model penganggaran dan peruntukannya. Dari segi pengadaan barang dan jasa, pejabat harus menaati Surat Edaran KPK Nomor 8/2020 yang melarang persekongkolan, penyuapan, gratifikasi, dan kecurangan.

Akan halnya bantuan sosial, didahulukan masyarakat miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial karena sudah disatukan dengan KTP. Seterusnya, pemerintah harus memiliki kebijakan yang konsisten dari pusat hingga ke daerah serta KPK, Polri dan Kejaksaan tidak boleh melakukan pembiaran.***

(Sumber:PINISI.co.id)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Wako Dumai Tinjau Lokasi Penanganan Banjir, Sampah dan Karhutla
  • H Adil : Dilarang Ngopi saat Jam Kerja
  • Begini Cara Cek Lolos Kartu Prakerja Gelombang 12 Tahun 2021
  • Pemerintah akan mencairkan bantuan sosial Maret Ini
  • Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Berpotensi Mengguyur Riau
  • Pemkab Inhu Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla Hingga Oktober 2021
  • Kadisdik Riau Minta Guru Ikuti Vaksinasi Covid-19
  • Pemkab Sergai Saksikan Pelantikan Virtual di 3 Titik
  • Bupati dan Wakil Bupati Sergai Terpilih Resmi Dilantik
  •  
     
     
    Kamis, 07 Januari 2021 - 15:15:03 WIB
    Sudah Numpang Tinggal,
    Pria Ini Malah Cabuli Anak Pemilik Rumah
    Senin, 01 Maret 2021 - 23:03:27 WIB
    Terobosan UU Cipta Kerja Buat PT Tak Perlu Akta Notaris
    Rabu, 04 November 2020 - 14:27:02 WIB
    Rizieq Shihab Umumkan Akan Pulang ke Indonesia 10 N0vember
    Senin, 22 Februari 2021 - 07:45:09 WIB
    Polsek Tapung Hilir Tangkap Seorang Pengedar Shabu di Desa Tapung Makmur
    Senin, 25 Januari 2021 - 18:32:22 WIB
    Gubernur Jabar Soft Opening Alun-alun Paamprokan di Kabupaten Pangandaran
    Kamis, 18 Februari 2021 - 20:11:43 WIB
    Tetap Menerapkan Protkes ,
    Kapolri Izinkan Digulirnya Kompetisi Sepakbola
    Rabu, 22 Juli 2020 - 09:11:46 WIB
    Ahmad Yuzar ; MUI sebagai Tauladan, Menjaga Agama dan Melayani Umat
    Sabtu, 27 Februari 2021 - 17:16:34 WIB
    Lagi.....KPK Tangkap OTT Gubernur
    Kamis, 21 Mei 2020 - 18:50:58 WIB
    Kemenkumham Gelar Rapid Test Covid-19 Bagi Wartawan
    Yasonna Laoly: Pekerja Media Juga di Garda Depan
    Rabu, 19 Agustus 2020 - 11:55:08 WIB
    PT Padasa Enam Utama dimediasi oleh Tim Pemerintah Kabupaten Kampar Atas Tuntunan Ratusan Pekerjanya
    Minggu, 09 Februari 2020 - 13:03:18 WIB
    Penahanan Wartawan
    IWO Siap Terjunkan Massa Desak Polda Bebaskan Wartawan Yang di Tahan
    Jumat, 25 September 2020 - 12:07:01 WIB
    Komsos Kreatif Koramil Beber, Jadi Tim Pembuka Turnamen Bola Voli Di Lebakmekar
    Minggu, 27 September 2020 - 22:28:20 WIB
    Muhadjir Ingin Semua Dokter Bisa Terlibat Tangani Covid-19
    Selasa, 16 Juni 2020 - 17:52:27 WIB
    Mantan Ketua PWI Simeulue Kecam Pejabat Yang Intimidasi Wartawan
    Rabu, 01 Juli 2020 - 08:54:39 WIB
    Ranperda Penyelenggaraan Pesantren
    Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Dorong Perda Pesantren Segera disahkan
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved