Minggu, 09 08 2020  
 
Terkait Rendahnya Realisasi Penanganan Pandemi COVID-19
Bela Menkes Terawan, Komisi IX DPR Sebut Presiden Jokowi Dapat Masukan Yang Salah

Riswan L | Nasional
Rabu, 01 Juli 2020 - 08:48:34 WIB
Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene mengklarifikasi soal tudingan Presiden Jokowi terkait rendahnya realisasi penanganan pandemi COVID-19 di bidang kesehatan yang hanya terserap 1,53% dari alokasi Rp75 triliun. Foto/dpr.go.id
TERKAIT:
JAKARTA, Tiraskita.com - Komisi IX DPR mengklarifikasi soal tudingan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) terkait rendahnya realisasi penanganan pandemi COVID-19
di Karena, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru menerima Rp1,960
triliun dari alokasi anggaran kesehatan yang digunakan bersama Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 itu.

Komisi IX DPR
mengadakan konferensi pers khusus seusai Rapat Kerja (Raker) dengan
Menkes Terawan Agus Putranto pada Senin (29/6) petang tadi. Komisi IX
DPR sebagai mitra kerja Kemenkes merasa perlu mengklarifikasi tudingan
Jokowi karena Menkes sendiri enggan mengklarifikasi itu.

“Jadi,
yang disampaikan Pak Presiden 1,53 persen ya, dari total Rp75 triliun.
Nah, kita liat ini harus didudukkan persoalannya. Enggak bisa langsung
seperti itu (menuding serapan rendah),” ujar Ketua Komisi IX DPR Felly
Estelita Runtuwene dalam konpers di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Felly menjelaskan,
anggaran penanganan COVID-19 di bidang kesehatan memang telah mengalami
kenaikan dari Rp75 triliun menjadi Rp87,5 triliun. Tetapi, total
anggaran itu tidak hanya dikelola oleh Kemenkes, tetapi dikelola juga
oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 atau Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sehingga dari total anggaran
tersebut, Kemenkes mengajukan Rp54,56 triliun.

“Sementara, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp25,73 triliun,” terangnya.

Kemudian,
politikus Partai Nasdem ini merinci Rp25,73 triliun yang disetujui.
Untuk pencegahan dan pengedalian COVID-19 termasuk penyediaan screening
test dan pelayanan laboratorium COVID-19 Rp33,53 miliar, pelayanan
kesehatan Rp21,86 triliun, kefarmasian Rp136 miliar, pemberdayaan SDM
kesehatan Rp1,96 triliun dan kesehatan masyarakat (kesmas) Rp229,75
miliar.

Tetapi, dari pagu anggaran yang disetujui Kemenkeu itu
yang baru masuk ke DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) Kemenkes
hanya Rp1,96 triliun dengan realiasasi 17,6%. Dengan rincian, insentif
tenaga kesehatan (nakes) Rp331,29 miliar, santunan kematian nakes Rp14,1
miliar dan penyediaan bahan pangan tambahan nakes dan relawan dalam
proses pembahasan.

“Kemudian selebihnya anggaran Rp23,77 triliun
masih dalam proses revisi dipa. Dari Kemenkeu yang masih proses DIPA
dari Kemenkeu. Dan anggaran ini belum masuk DIPA Kemenkes sehingga belum
bisa direalisasikan.

Felly menegaskan bahwa selisih anggaran
penanganan COVID-19 di luar Rp25,7 triliun, atau sebesar Rp61,2 triliun
itu dikelola oleh Kemenkeu dan juga BNPB. Komisi IX DPR yang memiliki
fungsi pengawasan dan penganggaran merasa perlu meluruskan hal ini.
Terlebih, Kemenkes juga merupakan mitra kerjanya.

“Nah, Komisi IX
concern dengan anggaran penanganan COVID-19 yang belum optimal. Namun,
Komisi IX mengawal realisasi anggaran yang dikawal oleh Kemenkes,”
paparnya.

Dia menduga kesalahan data yang disampaikan Presiden
Jokowi itu nampaknya memang masalah informasi saja. Namun, ia tidak tahu
dari siapa siapa presiden mendapatkan masukan dan data-data tersebut.

“Karena
itu kami dari Komisi IX tentu kami harus meluruskan. Karena dianggap
kita enggak bekerja. Kita harus luruskan, kaitannya demgan pernyataan
Pak Jokowi,” tegas Felly.

“Enggak benar (tudingan ke
Kemenkes), bahwa Pak Jokowi ada yang salah. Kasihan Pak Menteri juga
enggak mau meluruskan, mungkin beda ya orang Jawa dengan yang seperti
kami-kami ini,” tutup Legislator Dapil Sulawesi Utara itu.***

Sumber:SindoNews.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Wakili Bupati Tolitoli, Sekda Hadiri Pisah Sambut Dandim 1305/Buol Tolitoli
  • Menteri Yasonna Laoly Persilakan Tommy Soeharto Gugat SK Muchdi Pr
  • Kejari Pekanbaru Disebut "Mati Kutu" Usut Dugaan KKN Firdaus dan Kroninya
  • Kompak, Kapen Kunjungi Trans Media
  • Tim Relawan Covid-19 Unri Turun Ke Pasar Lakukan Penyuluhan Tentang New Normal
  • Camat Rimba Melintang Apresiasi KUKERTA RELAWAN COVID-19 Universitas Riau
  • TNI AD Kebut Bangun Huntara, Hari ini 77 Unit Huntara, Siap
  • Pemkab Inhil Serahkan 4500 Sertifikat Tanah
  • Danlanud Maimun Saleh Pimpin Kegiatan Subuh Keliling
  •  
     
     
    Selasa, 21 Juli 2020 - 08:40:56 WIB
    LAWAN KORUPSI
    Kejati Riau Tahan 2 Tersangka Terkait Dugaan Korupsi di Disdik Riau
    Jumat, 28 Februari 2020 - 21:33:42 WIB
    Presiden Filipina Pecat Semua Pegawai Biro Imigrasi yang Izinkan Warga China Masuk Ke Negaranya
    Selasa, 14 Juli 2020 - 09:58:10 WIB
    Jalin Koordinasi, Babinsa Himbau PPL Pertanian
    Kamis, 09 Juli 2020 - 09:31:19 WIB
    MOI CETAK REKOR PRA UJI KOMPETENSI 268 WARTAWAN ANGGOTA LEWAT ZOOM
    Rabu, 22 April 2020 - 13:44:48 WIB
    LAWAN COVID-19
    Banyak Kasus Hoaks Covid-19, Iseng, Bercanda, Dan Tak Puas Dengan Pemerintah
    Jumat, 26 Juni 2020 - 18:55:43 WIB
    Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Kampar, Dinas PM-PTSP Gelar FGD
    Kamis, 13 Februari 2020 - 13:04:00 WIB
    Humas Kab PALI, Wajibkan Media Dapat Rekom Dari PWI , Agar Dapat Kerjasama, Diprotes
    Rabu, 27 Mei 2020 - 16:56:39 WIB
    Pangdam III/Siliwangi Menerima Bantuan 600 Buah APD Dan 450 botol Sanitizer
    Pangdam III/Siliwangi Menerima Bantuan 600 Buah APD Dan 450 botol Sanitizer
    Rabu, 05 Agustus 2020 - 09:17:13 WIB
    ADVERTORIAL
    Bupati Inhil HM Wardan Tinjau Langsung Titik Lokasi Bencana Tanah Longsor
    Sabtu, 13 Juni 2020 - 15:49:46 WIB
    Plh. Bupati Bengkalis Lakukan Vidcon Bersama Plt. Sekjen dan Dirjen Kemendagri
    Pilkada Serentak Desember 2020, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19
    Jumat, 13 Maret 2020 - 11:28:40 WIB
    Memerangi Narkotika khususnya di Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan
    Kajari Pelalawan, Ajak LAN Perangi Narkotika di Pelalawan
    Rabu, 10 Juni 2020 - 15:03:37 WIB
    Danrem 072/Pmk Yogyakarta, Resmi Sandang Pangkat Brigadir Jenderal
    Kamis, 14 Mei 2020 - 22:59:28 WIB
    LAWAN COVID-19
    Di Kampar sebanyak 31.197 KK Terima Bantuan Sosial Tunai (BST).
    Kamis, 28 Mei 2020 - 22:19:07 WIB
    Riau Banyak Yang Ilegal...???
    Aktivis prihatin Atas Pemakaian Kayu Ilegal Untuk Pembuatan Kapal Kayu di Rohil
    Selasa, 23 Juni 2020 - 06:31:08 WIB
    Terkait Memantapkan Penguatan Dan Pengelolaan
    DDII Kabupaten Bengkalis Gelar Rakerda
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2019 PT. ZONA INDONESIA INTERMEDIA, All Rights Reserved