Sabtu, 04 April 2020  
 
MENTERI EDHY : PERMEN KP HARUS BERDASARKAN KAJIAN ILMIAH

Riswan L | Nasional
Kamis, 06 Februari 2020 - 10:58:32 WIB
JAKARTA,  Tiraskita.com - Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2 KKP) menggelar konsultasi publik perdana di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, hari ini.  Pertemuan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy menegaskan bahwa kebijakan KKP seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan diterbitkan harus berdasarkan kajian ilmiah.

Sebelum diluncurkan ke publik, sambung Menteri Edhy, draft kebijakan nantinya akan diserahkan ke Menteri Koordinator dan Presiden lebih dulu. "Jadi intinya, semua yang kami keluarkan harus berdasakan hasil riset dan kajian, bukan kepentingan satu dua orang saja,” tegas Edhy.

Menteri Edhy menjelaskan, acara konsultasi publik kali ini adalah untuk mendengar masukan dari nelayan kecil hingga pelaku usaha, sebelum kebijakan terkait sektor kelautan dan perikanan dikeluarkan. Sebelum ini, pihaknya juga sudah menggelar FGD dengan melibatkan para ahli.

Konsultasi Publik dengan tema "Bergerak Cepat untuk Kesejahteraan Keadilan dan Keberlanjutan" diikuti oleh perwakilan nelayan, pembudidaya, pelaku usaha, asosiasi dan stakeholder kelautan dan perikanan lainnya. Acara dipandu oleh Effendi Ghazali, yang merupakan Ketua KP2 KKP.

Tim KP2 menerima banyak masukan dari nelayan, pembudidaya dan stakeholder perikanan lainnya. Salah satu masukan yang disampaikan adalah tentang larangan penangkapan benih lobster (benih) sesuai Permen KP No.56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia. Rata-rata mereka meminta permen tersebut dicabut, karena selain mematikan pecaharian nelayan, juga jadi ajang pungli.

Sucipto, nelayan tradisional asal Banyuwangi mengaku penerapan permen larangan menangkap lobster berdampak buruk bagi kesejahteraan nelayan. "Saya ingin menyampaikan, sejak adanya larangan menangkap benih lobster, sangat menyengsarakan nelayan. Ada 1.000 lebih nelayan tradisional di Bayuwangi yang kehilangan mata pencarian," ujar Sucipto di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (5/2).

Setelah tak lagi menangkap benih lobster, Sucipto beralih menjadi nelayan andon. Dia mencari ikan sampai perairan Malang hingga Bali. Ada ironi yang muncul, sedikit banyaknya hasil tangkap bergantung kepada musim namun sering kali saat musim ikan, harganya justru jatuh.

"Hasil tangkapnya gimana? Ikan itu musiman pak, sekali musim ikannya sama semua di Pulau Jawa, jadi harga pun turun," urainya.

Mengenai larangan penangkapan benih lobster agar tidak punah, dia punya argumen sendiri. Menurutnya, benih lobster dibiarkan di alam justru potensi hidupnya sangat kecil. Benih lobster termasuk makanan favorit bagi predator. "Kalau misalnya benih lobster itu kuat hidup di alam, laut itu isinya lobster semua. Kapal pun tidak bisa lewat. Tapi kan faktanya enggak gitu," ujarnya.

Dia mengetahui benih lobster sangat banyak jumlahnya karena melihat langsung biota laut tersebut. Paling banyak, nelayan di Banyuwangi bisa menangkap sekitar 5.000 benih secara tradisional. "Alat kami tradisional pak, tidak merusak. Banyak yang bisa ditangkap tapi banyak juga yang lepas," akunya. 

Pengakuan lain disampaikan Untung, nelayan tradisional asal Tulungagung, Jawa Timur. Menurutnya, larangan penangkapan benih lobster tidak hanya membuat penghasilannya menurun dratis, tapi juga jadi objek pungli oleh oknum tertentu. "Teman saya ditangkap, pak. Fair saja, dia diminta bayar Rp200 juta kalau mau bebas. Coba bayangkan kalau Rp200 juta itu dipakai untuk biaya sekolah anak-anak nelayan," sesalnya.

Untung berharap, KKP segera mencabut aturan larangan menangkap benih lobster, karena ini akan berbanding lurus dengan pendapatan nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari sektor itu. "Pak, nelayan kecil senang penangkapan benih lobster dibebaskan saja. Karena dengan adanya penangkapan itu, anak kami bisa kuliah, bisa sampai pendidikannya tinggi. Kami juga mau mereka sekolah pak, jadi orang nantinya," pungkas Untung.

Berdasarkan data di KKP, benih lobster di perairan Indonesia memang sangat melimpah. Jumlahnya mencapai sekitar 12,35 miliar benih per tahun. Wakil ketua Bidang Riset dan Pengembangan KP2 KKP, Bayu Priambodo mengaku potensi hidup benih lobster di alam memang sangat kecil, yakni 1:10.000. Artinya, dari 10.000 benih yang punya potensi hidup hingga besar adalah satu ekor saja. "Begitu induk-induk lobster menetaskan telur di laut, dia dititipkan pada mekanisme alam, mekanisme arus, dan mekanisme alam regional," aku Bayu.

Sehingga, menurut peneliti lobster ini, bila benih-benih tersebut tidak dimanfaatkan menjadi nilai ekonomis, akan mati sia-sia. Cara memanfaatkan paling efektif adalah dengan membudidayakan (pembesaran) lobster. Menurutnya, pelarangan sebaiknya hanya untuk lobster bertelur. "Prinsip utamanya jangan ganggu indukan yang ada telurnya. Kalau ambil induk, itu mempercepat kepunahan," aku Bayu.

Sementara itu, Koordinator Penasihat Menteri, Rokhmin Dahuri mengaku ada empat langkah KKP dalam menangani persoalan benih lobster. Pertama akan membudidayakan (pembesaran) lobster, pengembangbiakan benih (hatchery), restocking, dan ekspor dalam jumlah sangat terbatas dan terkendali. "Karena kalau ekspor langsung dimatikan, justru yang akan terjadi adalah black market dan yang kaya oknum-oknum saja," aku Rokhmin.

(Rls:Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Gubri Syamsuar : Riau Belum Bisa Melakukan Lockdown
  • Pasien Positif Corona Bertambah Menjadi 10 Orang
  • Personel Polres Inhil, Semprotkan Cairan Disinfektan Ke Kantor IWO
  • Pemerintah Kecamatan Tugala Oyo dan Tim Relawan Laksanakan Penyemprotan Disifektan
  • Sefianus Zai, Minta Komitmen Pemberantasan Narkoba Lebih Serius Seperti Perlakuan Covid-19
  • Adanya Kejanggalan Pada Struktur Bangunan Tekno Tahap I Di Langgam
  • Cegah Wabah Covid -19, Pemdes Banuasibohou II Semprot Rumah Warga
  • PDI Perjuangan Riau Bagikan Ribuan Jamu Anti Corona dan Hand Sanitizer Gratis Kepada Masyarakat
  •  
    Jumat, 14 Februari 2020 - 12:48:51 WIB
    Danramil 07/Alasa Hadiri Musrenbang di Kecamatan Tugala Oyo
    Senin, 16 Maret 2020 - 13:00:13 WIB
    Pernyataan Presiden Joko Widodo Terkait Virus Corona
    Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tidak Panik Pada Corona
    Jumat, 28 Februari 2020 - 08:18:37 WIB
    Penggunaan kawasan hutan dan lahan secara ilegal
    Kebun Sawit PT Safari Riau Terindikasi dalam HPK
    Senin, 16 Maret 2020 - 12:48:36 WIB
    Pemda Pasaman Siap Untuk Dilakukan Audit Terinci Oleh BPK RI
    Serahkan LKPD 2019, Bupati: Semoga Pasaman Kembali WTP
    Senin, 16 Maret 2020 - 12:42:16 WIB
    Firdaus, MT Meberikan Instruksi Antisipasi Penyebaran Covid-19
    Walikota Pekanbaru Liburkan Seluruh Peserta Didik Selama Dua Pekan
    Rabu, 04 Maret 2020 - 19:06:42 WIB
    PERKEMBANGAN SEPAK BOLA INDONESIA
    TERIMA LAPORAN SHIN TAE YONG, KETUM PSSI SEPAKATI PENGUATAN FISIK DAN MENTAL PEMAIN TIM NASIONAL
    Kamis, 12 Desember 2019 - 19:04:35 WIB
    .
    Jika Koruptor Dihukum Mati, Begini Sikap Kajagung
    Jumat, 14 Februari 2020 - 23:33:02 WIB
    Ketua IWO Inhil Rencana Akan Surati Kemenkumham Terkait Sikap Pegawai Lapas Kepada Wartawan
    Rabu, 01 April 2020 - 19:22:45 WIB
    Cairan Disinfektan Berbahaya Bagi Tubuh
    Bahaya Menyemprot Disinfektan Corona Mengandung Klorin ke Tubuh
    Kamis, 12 Maret 2020 - 16:36:32 WIB
    Kader-Kader Akan Menjadi Dukungan Partai PDIP
    Mau SK Dukungan, Pendaftar Pilkada di PDIP Harus Punya Pasangan dan Partai Koalisi
    Kamis, 27 Februari 2020 - 09:57:46 WIB
    Mantan Kadis PUPR Mangkir dari Panggilan Kejari
    Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Kadis PUPR Tanjungbalai Mangkir dari Panggilan Kejari
    Kamis, 20 Februari 2020 - 20:02:58 WIB
    Presiden Joko Widodo
    Bertolak ke Riau dan Aceh, Presiden Akan Resmikan Pabrik Hingga Tinjau Jalan Tol
    Senin, 16 Maret 2020 - 12:30:41 WIB
    Mahfud MD Memberikan Apresiasi Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Aksi P4GN
    BNN – Kemenko Polhukam Bahas Rencana Aksi P4GN
    Senin, 10 Februari 2020 - 17:25:06 WIB
    PT. BBHA Group Sinar Mas Diduga Garap Areal Diluar Konsesi di Bengkalis
    Minggu, 29 Maret 2020 - 16:48:13 WIB
    Upaya Cegah Covid-19
    Solehudin : Tegaskan, Setiap Orang Harus Diperiksa di Pintu Keluar-Masuk Daerah
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2019 PT. ZONA INDONESIA INTERMEDIA, All Rights Reserved