Minggu, 21 Juli 2024  
 
Demokrat dan PKS Menolak
DPR Sahkan Omnibus Law Ciptaker di Paripurna Kamis 8 Oktober

Arif Hulu | Nasional
Sabtu, 03 Oktober 2020 - 23:36:45 WIB

Demo tolak RUU Omnibus Law Ciptaker
TERKAIT:
   
 
JAKARTA | Tiraskita.com - DPR dan Pemerintah resmi menyelesaikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tingkat I atau tingkat badan legislasi (baleg) DPR. Dengan demikian, tinggal disahkan di Rapat Paripurna pada Kamis, 8 Oktober mendatang lalu diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Keputusan tingkat I diambil dalam rapat terakhir panitia kerja RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR pada Sabtu malam (3/10). Perwakilan pemerintah yang hadir secara langsung dan daring antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauziah.

Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KLHK Siti Nurbaya Menteri ESDM Arifin Tasrif serta Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

"Apakah semuanya setuju untuk dibawa ke tingkat selanjutnya?" kata Ketua Baleg SUpratman Andi Agtas

Dalam rapat terakhir tingkat baleg, fraksi Demokrat dan PKS memutuskan untuk menolak ikut menetapkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Perwakilan Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menilai masih ada substansi yang perlu dibahas komprehensif, sehingga tak bisa diburu-buru.

"Berdasarkan itu maka kami izinkan partai demokrat menyatakan menolak RUU Ciptaker ini. Kita tidak perlu terburu-buru. Ini penting agar produk yang dihasilkan dari RUU Ciptaker tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya," kata Hinca dalam Raker Pengambilan Keputusan Tingkat I, Sabtu (3/10).

Sementara itu, tujuh fraksi lainnya setuju membawa pembahasan ke tingkat selanjutnya, yaitu fraksi PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP menerima.

Diketahui, RUU Omnibus Law memuat 11 klaster. Berikut klaster yang dimuat dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan inovasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat mengeluarkan subklaster pers dan pendidikan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

RUU Omnibus Law menuai banyak kritik dari sejumlah pihak. Terutama aktivis lingkungan dan para pekerja atau buruh. Terbaru, sejumlah organisasi buruh mengancam akan melakukan mogok kerja nasional.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK) SPSI yang juga Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional), Roy Jinto menyatakan, aksi tersebut akan dilakukan pada 6-8 Oktober 2020.

Selama ini, sejumlah organisasi buruh juga sudah beberapa kali menggelar demonstrasi menolak RUU Omnibus Law di berbagai daerah.

Editor : Arif Hulu
Sumber : cnnindonesia.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • DPRD Ciamis Bahas PPDB hingga Izin Operasional SMAN/SMKN Tambaksari Ke DPRD Jabar
  • Hari Budaya Menabung, Plt Walikota Cimahi Himbau Siswa Budayakan Sejak Dini
  • Kapendam XII/Tpr, Resmi Berganti
  • Ketua DPD KNPI Riau Protes Keras
  • Komisi ll DPRD JABAR Berharap Koperasi dan Usaha Kecil Bisa Berinovatif
  • Untuk Tingkatkan Wawasan Guru Ngaji, Pemkot Cimahi Beri Pelatihan
  • Alhamdulillah, Kemenag RI Tetapkan Siak Sebagai Kota Wakaf di Indonesia
  • Launching BIDARI untuk UMKM, Ini Harapan Ketua Baznas Riau
  • Pemprov Matangkan Persiapan Hari Jadi ke-67 Provinsi Riau
  •  
     
     
    Rabu, 23 Desember 2020 - 17:03:48 WIB
    Plt Kota Cimahi Melantik Pengurus FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) Masa Periode 2020 - 2025
    Selasa, 19 Juli 2022 - 11:13:20 WIB
    Anggota DPRD JABAR H Sadar Muslihat,S.H, Jadi Narasumber IKP
    Rabu, 03 Juni 2020 - 10:12:09 WIB
    600 Ribu Per Keluarga Miskin
    Babinsa Koramil 03/Idanogawo Kawal Penyaluran Dana BLT DI Desa Binaanya
    Sabtu, 16 Januari 2021 - 09:42:15 WIB
    2 Pengedar Shabu Diciduk Resnarkoba Polres Kampar di 2 TKP Diwilayah Desa Petapahan
    Minggu, 05 April 2020 - 13:36:01 WIB
    Mekanisme Cara Mendapatkan Keringanan Tagihan Listrik
    Begini Cara Dapatkan Keringanan Tagihan Listrik Bagi Pelanggan Rumah Tangga 450 VA dan 900 VA Subsid
    Senin, 16 Maret 2020 - 12:30:41 WIB
    Mahfud MD Memberikan Apresiasi Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Aksi P4GN
    BNN – Kemenko Polhukam Bahas Rencana Aksi P4GN
    Kamis, 18 Mei 2023 - 12:18:28 WIB
    Dansatgas TMMD 116 Kodim 0319/Mentawai Tinjau Lokasi Relokasi Rutilahu
    Sabtu, 21 Maret 2020 - 12:40:58 WIB
    Panglima TNI Lakukan Mutasi 28 Pati TNI
    Kamis, 13 Agustus 2020 - 16:56:43 WIB
    Roadshow Agung Santoso Seri II Merambah Pulau Madura
    Selasa, 23 Maret 2021 - 08:40:26 WIB
    Arief Poyuono Bela Mendag Lutfi soal Impor Beras
    Selasa, 24 Maret 2020 - 19:37:45 WIB
    Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Rokan Hulu
    Komisi IV DPRD Riau Tinjau Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Rohul
    Sabtu, 12 Juni 2021 - 12:50:37 WIB
    Hai Petani Sawit Bentuk Kelompok, Ini Manfaatnya
    Kamis, 28 Januari 2021 - 12:53:20 WIB
    Terkait Dugaan Pelangaran Hak Cipta,
    Musisi Zahir Cok Lubis Laporkan Fanny Vabiola Ke Dirjen HKI Kemenkum HAM RI
    Selasa, 23 Maret 2021 - 09:10:46 WIB
    UPTD Puskeswan Ikuti Tahapan Presentasi dan Wawancara untuk Penghargaan Adibaktitani 2021
    Jumat, 08 Januari 2021 - 17:25:17 WIB
    Sudah 7 Jam Gisel Diperiksa Polda Metro Jaya
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved