Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 189-PKE-DKPP/XII/2020 dan 190-PKE-DKPP/XII/2020 pada Kamis (7/1/2020) ">
Kamis, 28 Maret 2024  
 
DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan

Rahmad | Nasional
Rabu, 13 Januari 2021 - 08:06:33 WIB


TERKAIT:
   
 
Jakarta | TIRASKITA.COM – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 189-PKE-DKPP/XII/2020 dan 190-PKE-DKPP/XII/2020 pada Kamis (7/1/2020) pukul 09.00 WIB.

Perkara ini diadukan oleh Meksi Syafrida (198-PKE-DKPP/XII/2020) dan Srinoralita (190-PKE-DKPP/XII/2020). Dalam dua perkara ini, Teradu mengadukan Mubrur dan Nanang Wartono (Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Pelalawan).

Pengadu dua perkara ini mendalilkan telah dirugikan dengan status tersangka hasil proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh para Teradu. Proses penanganan dugaan pelanggaran diduga tidak profesional dan akuntabel.

Para Teradu disebut tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan Pengadu dan keterangan ahli pidana dalam proses penangganan pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga terbit status tersangka terhadap Pengadu.

Pengadu Srinoralita merupakan Plt. Kepala Dinas Sosial Kab. Pelalawan. Sedangkan Pengadu Meksi Syafrida adalah Kepala Seksi di Dinas Sosial Kab. Pelalawan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka seletah merekam video kegiatan monitoring program pemerintah Keluarga Penerima Manfaat dan Program Keluarga Harapan (KPM-PKH).

Video tersebut berisi dugaan penyalahgunaan program KPM-PKH dari Kementerian Sosial yaitu pembagian beras sebanyak 30 kg menjadi 15 kg disatukan dengan tas salah satu pasangan calon bupati Kabupaten Pelalawan yaitu Zukri dan Nasarudin dengan merk Bangkri berisi sembako (minyak goreng dan gula).

“Pengadu kemudian mendapatkan undangan klarifikasi terkait video tersebut dari Bawaslu Kab. Pelalawan. Dalam klarifikasi itu dijelaskan monitoring tersebut murni atas adanya laporan warga, bukan karena memihak salah satu pasangan calon,” ungkap kuasa Pengadu, Asep Ruhiat.

Kedua Pengadu menegaskan tidak pernah menyebarluaskan video monitoring program KPM-PKH, kecuali kepada atasan yaitu Bupati Kabupaten Pelalawan. Bupati Pelalawan menyarankan untuk melaporkan ke Bawaslu.

Atas temuan tersebut Pengadu ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Kepolisian Resor Pelalawan diduga melanggar pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perbuahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi UU.

Kuasa Pengadu juga menyesalkan Teradu yang mengindahkan keterangan saksi ahli dalam perkara ini. Dr. Erdianto SH.M.hum (ahli pidana) mengatakan bahwa unsur pasal yang dituduhkan Meksi dan Srinoralita tidak terpenuhi, tetapi Bawaslu tetap melanjutkan permasalahan hukum tersebut.

“Ahli pidana yang dihadirkan Bawaslu dan dimintai keterangannya mengatakan tidak ada unsur pidana terhadap Pengadu dan di sini sangat jelas pihak Bawaslu Kabupaten Pelalawan sangat politis terlihat tidak profesional, dan tidak teliti,” tegas Asep.

Teradu I yang menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan, Mubrur mengungkapkan, video dugaan penyelahgunaan progam KPM-PKH yang berisi kedua Pengadu sedang melakukan monitoring beredar luar melalui WhatsApp.

Temuan video tersebut ditindaklanjuti dan dilakukan penelusuran dengan membentuk Tim Informasi Awal. “Kami sudah menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Bersama terkait Sentra Gakkumdu,” ujarnya.

Teradu II, Nanang Wartono menambahkan jika keterangan saksi ahli bukan satu-satunya alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan setiap laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilihan atau bukan, diputuskan dan disepakati dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dengan didukung minimal dua alat bukti.

Dalam proses penanganan temuan dugaan tindak pidana pemilihan, telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pelalawan, dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadu dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilihan yang merugikan salah satu pasangan calon.

“Kedua Pengadu dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua bulan dengan masa percobaan empat bulan serta denda sejumlah Rp 4.000.000 subsidair satu bulan kurungan,” tegasnya.

Sebagai informasi, sidang pemeriksaan ini dipimpin oleh Didik Supriyanto, S.IP., MIP selaku Ketua Majelis dengan anggota Sri Rukmini Sri Rukmini, SH., M. Ikom (TPD Unsur Masyarakat), Firdaus, SH (TPD Unsur KPU Provinsi Riau), dan Neil Antariksa, A.Md., SH., MH (TPD Unsur Bawaslu Provinsi Riau). (Humas )


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Pangdam IV/Diponegoro Hadiri Ceramah Kebangsaan Pada HUT Yonif 400/Banteng Raider
  • BI Optimis Wakaf Produktif Dorong Pemberdayaan Ekonomi Syariah
  • HUT Yayasan Kemala Bhayangkari, TNI Polri Buka Puasa Bersama Jalin Silahturahmi
  • Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029
  • Polda Riau Gagalkan Peredaran 31 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi
  • Pj Gubernur Riau Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban LKPJ Kepala Daerah 2023
  • Asisten II Setdprov Riau Instruksikan OPD Saling Sinkronisasi Progja Dalam Penyusunan Renja 2025
  • Mengolah Sampah, Anggota DPRD JABAR, Ajak Masyarakat Aktif Memilah Sampah
  • Pemprov Riau Gelar Forum Perangkat Daerah Tahun 2024
  •  
     
     
    Selasa, 05 Oktober 2021 - 09:01:21 WIB
    Badan Anggaran DPRD Jabar Apresiasi Kinerja BJB Kota Cimahi
    Rabu, 17 Juni 2020 - 09:24:26 WIB
    Danramil 02/Gido, Hadiri Rapat Koordinasi Penerima BLT-DD Dan BST Pemerintah Pusat
    Sabtu, 06 Maret 2021 - 21:41:22 WIB
    Buaya Telan Anak Umur 8 Tahun
    Senin, 13 September 2021 - 16:59:03 WIB
    Bupati Bakhtiar Sambut Kunjungan Kerja Kapoldasu dan Pangdam l/BB
    Selasa, 22 Desember 2020 - 12:23:15 WIB
    Perajin Malaka Ingin Buat Ukiran Wajah Pak Jokowi
    Jumat, 05 Februari 2021 - 20:53:58 WIB
    Terkait Korupsi Jalan Bengkalis, KPK Tahan Komisaris dan Direktur PT ANN
    Jumat, 07 Agustus 2020 - 07:14:58 WIB
    LAWAN KORUPSI
    Datangi Kejati Riau, HMI Desak Dugaan Korupsi di Siak Diusut Tuntas
    Rabu, 20 Oktober 2021 - 10:49:43 WIB
    Komisi II : Sektor Perekonomian Adalah Aktor Utama Pendongkrak Pertumbuhan Ekonomi
    Senin, 27 April 2020 - 09:39:18 WIB
    NARKOTIKA
    Sepasang Suami Istri pengedar Narkoba Di Ciduk Sat Resnarkoba Polres Inhu
    Senin, 06 November 2023 - 10:22:24 WIB
    Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang Pertamina Dilaporkan ke KPK
    Selasa, 15 November 2022 - 14:20:45 WIB
    Kolaborasi Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia
    Memorandum of Understanding, Telkom Indonesia dan IOH Ciptakan Dampak Lebih Besar bagi Bangsa
    Rabu, 07 Juli 2021 - 11:48:50 WIB
    Ditangkap Karna Bawa Sabu, Anggota Propam Polda Sumsel Coreng Wajah Polri
    Sabtu, 03 Oktober 2020 - 20:43:25 WIB
    Muhadjir: Perempuan Penting Tahu Bekal Pranikah Sejak Dini
    Minggu, 02 April 2023 - 19:46:42 WIB
    Personil Polsek KPC Lakukan Patroli Simpatik Di Wilkum KPC
    Kamis, 26 Mei 2022 - 13:44:31 WIB
    Koramil Karangsembung, Bantu Pembersihan Pasca Bencana Banjir
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved