Kontroversi penebangan hutan alam di Desa Mengkikip, Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menuai polemik publik. Sebagai putra asli daerah kelahiran Kepulauan Meranti, pakar lingkungan Dr. Elvir">
Jum'at, 16 April 2021  
 
Kontroversi Hutan Desa Mengkikip,
Dr Elviriadi: Pejabat Terkait Bisa Dipidana

Rahmad | Nasional
Jumat, 05 Februari 2021 - 18:01:15 WIB

PEKANBARU | TIRASKITA.COM  – Kontroversi penebangan hutan alam di Desa Mengkikip, Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menuai polemik publik. Sebagai putra asli daerah kelahiran Kepulauan Meranti, pakar lingkungan Dr. Elviriadi angkat bicara saat dikonfirmasi melalui aplikasi whatsapps, Jumat (5/2).

“Pelepasan kawasan hutan itukan dah jaman baheulak. Dari tahun 1998. Apa progress nya, bagaimana rencana pengelolaannya? Laporan berkala ke instansi terkait? Kok tiba tiba ditebang begitu saja?,” kata Elv kepada media ini.

Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI itu menilai ada dua keganjilan yang harus diselidiki dalam kasus penebangan hutan alam tersebut.

“Ya, jelas pertama SK Pelepasan Kawasannya itu mana? Sebagai titel hutan hak. Yang saya tahu, Pelepasannya pada tahun 1998 itu seluas 2.268.50 ha pada PT. Tani Swadaya Perdana oleh Pak Jamaludin Suryo Menteri Kehutanan waktu itu. Sekarang sudah tahun 2021, tahun 2020 kemaren baru diolah. Ini sudah melanggar Diktum Pelepasan Kawasan Hutan, karena jika lebih 1 tahun tidak dikerjakan,  ijin gugur,” ujarnya.

Kedua, kata Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah itu, keberadaan Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya ini harus di verifikasi Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah III.

“BP2HP itu kan pembina kawasan hutan produksi. Kok bisa keluar dokumen pendukung penebangan kayu hutan alam, sementara Nota Angkutan dan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) kayu tidak diketahui Kepala Desa.

Tokoh muda Meranti yang kerap menjadi saksi ahli di pengadilan ini meminta pejabat terkait mempelajari aturan dan memahaminya.

“Bacalah aturan itu Wak! Kacau ini kalau gini kerjanya. Kan ada Permen LHK No.P.21/Men LHK/2015 tentang Penata-usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak. Siapa penerbit SKAU, siapa penanggung jawab kebenaran administrasi dan fisik hasil hutan hak? Bagaimana soal pemanenan, pengukuran, penetapan jenis, pengangkutan, dan limit berlaku dokumen serta sanksi sanksinya,” beber mantan aktivis mahasiswa itu

Elviriadi juga meminta Dinas LHK Propinsi Riau pro aktif mengusut persoalan diatas. Semua kegiatan penatausahaan hasil hutan hak, itu harus melapor pada Dinas LHK.

“Koordinasi dan crosscheck harus dilakukan Dinas LHK dan Kepala BP2HP. Saya sudah komunikasi ke Ibu Menteri Siti Nurbaya di Jakarta. Jangan sampai karena lemahnya pengawasan dan kinerja, pejabat terkait digugat pidana Kehutanan karena turut serta (delic dolus) menabrak aturan yang berlaku,” pungkas peneliti gambut yang istiqamah gundul kepala demi nasib hutan.***

Sumber : sinkap.info


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang
  • Polsek Tapung Hulu Tangkap 7 Pelaku Judi Ketangkasan Tembak Ikan di Desa Kasikan
  • Satgas Bekerja Optimal Tagih Aset BLBI Capai Rp 110 Triliun
  • Mahfud MD: Karena Sekarang Kami yang Memerintah
  • Jalan Perumahan di Pekanbaru Ditutup Tembok 2,5 Meter
  • Rutan Kelas II B Dumai Mencapai Over Kapasitas 300 Persen Lebih
  • Ridwan Kamil Salat Tarawih di Masjid Pusdai
  • Komisi I: Bogor Timur Sudah Siap Secara Administrasi Jadi Calon Daerah Otonomi Baru
  • IPP Jabar Menurun, DPRD Meminta Disdik Siapkan Solusi
  •  
     
     
    Senin, 03 Februari 2020 - 00:44:36 WIB
    Apa itu Cyber Bullying? Begini Keterangan Kabid Humas Polda Banten
    Kamis, 23 April 2020 - 08:32:30 WIB
    Kepentingan Rakyat Paling Miskin dan Lemah
    Prabowo Mendukung Kebijakan Presiden Jokowi
    Kamis, 20 Agustus 2020 - 21:57:37 WIB
    Kab Nias
    Pasangan ENONIU Lolos Verifikasi Jalur Independen Cakada Kabupaten Nias
    Sabtu, 01 Agustus 2020 - 10:12:35 WIB
    BK PKKS Riau Lakukan Silaturrahmi dan Audiensi Ke FPK Riau
    Rabu, 17 Juni 2020 - 19:33:32 WIB
    Personil Lanud Sugiri Sukani Laksanakan Latihan Menembak
    Sabtu, 14 November 2020 - 11:26:37 WIB
    Kegiatan Pembinaan Pramuka Saka Wira Kartika Kodim 0620/Kab Cirebon
    Selasa, 19 Mei 2020 - 14:58:12 WIB
    KEPEDULIAN KEMANUSIAAN
    Bupati Kampar Serahkan Santunan Untuk 300 Anak Yatim dan Piatu
    Kamis, 27 Februari 2020 - 09:49:29 WIB
    Dihadiri Oleh Gubernur Anies Baswedan
    MOI DKI Jakarta Akan Dilantik
    Rabu, 06 Januari 2021 - 20:01:57 WIB
    Hari Ini Yan Prana Diperiksa Sebagai Tersangka Korupsi 1,8 Miliar
    Sabtu, 08 Februari 2020 - 15:27:52 WIB
    Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto,SH Lepas Peserta Off Road Se – Sumatera
    Kamis, 18 Maret 2021 - 08:41:45 WIB
    Oknum Polisi Penembak Wanita Malam Jadi Tersangka
    Sabtu, 06 Juni 2020 - 13:25:22 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Berikan Himbauan dan Sosialisasi Tentang New Normal
    Sabtu, 27 Februari 2021 - 15:40:05 WIB
    Gubernur Jabar Lantik Lima Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada Serentak 2020
    Selasa, 18 Februari 2020 - 14:16:25 WIB
    Penemuan Bayi
    Ketua Bhayangkari Cabang Kota Pekanbaru Berikan Bantuan Untuk Bayi Yang Ditemukan Dietalase Warung
    Selasa, 08 Desember 2020 - 09:42:56 WIB
    PDI Perjuangan Hormati Proses Hukum KPK, Hukum Menegakkan Keadilan dan Kebenaran
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved