Swiss menghapus bea masuk sawit asal Indonesia setelah menang dalam referendum usai mengantongi 51,6 persen suara. Kesepakatan ini juga bertujuan untuk memfasilitasi penghapusan bea masuk atas ekspor Swiss seperti produk k">
Jum'at, 29 Maret 2024  
 
Sawit Indonesia Menang Referendum Warga Swiss

Rahmad | Nasional
Selasa, 09 Maret 2021 - 10:02:42 WIB


TERKAIT:
   
 
Jakarta | TIRASKITA.COM - Swiss menghapus bea masuk sawit asal Indonesia setelah menang dalam referendum usai mengantongi 51,6 persen suara. Kesepakatan ini juga bertujuan untuk memfasilitasi penghapusan bea masuk atas ekspor Swiss seperti produk keju, farmasi, dan jam tangan.

Produk sawit asal Indonesia nantinya bisa dijual di pasar Swiss bebas bea cukai. Penurunan tarif juga direncanakan untuk produk pertanian tertentu, khususnya minyak sawit, yang mana Indonesia merupakan penghasil dan pengekspor terbesar di dunia.

Mereka yang mendukung referendum termasuk penentang globalisasi, partai sayap kiri dan beberapa organisasi non-pemerintah (LSM). Argumen mereka menentang kesepakatan perdagangan bebas bea sebagian besar karena faktor lingkungan. Budidaya kelapa sawit, menurut para penentang memicu kerusakan hutan hujan.

Di sisi lain, para pendukung kesepakatan tersebut berpendapat bahwa minyak sawit yang diimpor harus memenuhi standar lingkungan tertentu agar memenuhi syarat untuk pengurangan tarif.
Lihat juga: Swiss Dukung Larangan Pakai Cadar di Tempat Umum

Presiden Swiss, Guy Parmelin, mengatakan masyarakat Swiss merasa kesepakatan perdagangan itu sudah benar dan seimbang. Dia menambahkan bahwa kekhawatiran lawan akan diperhitungkan, dan Swiss akan mendukung Indonesia dalam memproduksi minyak sawit berkelanjutan.

"Pemungutan suara ini bukanlah pilihan ekonomi atas hak asasi manusia dan lingkungan," katanya seperti mengutip Swiss Info.

Parmelin mengisyaratkan bahwa kesepakatan perdagangan di masa depan juga dapat memasukkan klausul keberlanjutan, tetapi menekankan bahwa setiap kesepakatan itu memiliki keunikan dan tantangannya sendiri-sendiri.

Kemenangan suara dalam referendum hanya selisih tipis bagi beberapa penentangnya. irektur federasi bisnis Swiss, Economiesuisse, Monica Ruhl mengharapkan kemenangan tegas untuk kesepakatan perdagangan bebas.

"Kami mengharapkan yang jelas ya," katanya kepada penyiar publik Swiss RTS pada hari Minggu. "Keprihatinan penduduk harus ditanggapi dengan sangat serius," tambahnya, dengan mengacu pada perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan.

Pikirannya digaungkan oleh anggota parlemen Simone de Montmollin dari Partai Radikal-Liberal, yang telah berkampanye untuk kesepakatan perdagangan bebas.

"Ini pertanda bahwa kesepakatan ekonomi tidak dapat dilakukan sehingga merugikan semua prinsip dasar penghormatan terhadap lingkungan dan hak-hak sosial," katanya.

Anggota parlemen lainnya, Fabio Regazzi dari the Center, yang juga bagian dari komite kesepakatan perdagangan bebas, setuju bahwa hutan dan hak-hak buruh penting. Namun, menurutnya Swiss harus mengingat bahwa pada akhirnya itu adalah kesepakatan ekonomi antara kedua negara.

Regazzi juga menyayangkan kampanye yang difokuskan pada isu kelapa sawit yang hanya mewakili sebagian kecil dari kesepakatan. Banyaknya keuntungan yang didapat dari kesepakatan itu bagi usaha kecil dan menengah tidak ada dalam perdebatan, menurut dia.

"Saya sama sekali tidak kecewa" dengan hasilnya, kata penggagas referendum Willy Cretegny, seorang petani anggur organik. "Kami sudah menang sebelum hasil karena kami membuka debat," katanya.

Baik Cretegny dan Partai Hijau (melalui perwakilan parlemen Léonore Porchet) menyatakan tekad mereka untuk menargetkan kesepakatan perdagangan bebas lainnya yang sedang direncanakan, terutama kesepakatan dengan negara-negara Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay dan Paraguay).

Presiden Sosialis Muda Ronja Jansen mengungkapkan kekecewaannya atas hasil tersebut. "Sudah jelas sejak awal bahwa itu akan menjadi pertarungan David versus Goliath," katanya kepada penyiar publik Swiss SRF.

LSM Swiss, terutama yang tidak memihak dalam pemungutan suara, mengatakan bahwa hasil tersebut menunjukkan perlunya perubahan perjanjian ekonomi. Alliance Sud, Society for Threatened Peoples dan Public Eye menyambut baik minat yang ditunjukkan dalam debat tentang kebijakan perdagangan Swiss.

Bersamaan dengan pemerintah Swiss, sektor kelapa sawit di Indonesia - yang sempat mengalami kemunduran kebijakan ekonomi di Eropa - juga dapat menghela nafas lega.

"Kami berterima kasih atas hasil pemungutan suara hari ini. Kesepakatan perdagangan ini merupakan solusi yang saling menguntungkan untuk industri minyak sawit, untuk Indonesia, Swiss, dan untuk semua negara EFTA, dan akan membawa manfaat positif bagi konsumen dan eksportir Swiss, serta petani kecil Indonesia. Suara Swiss menegaskan bahwa minyak sawit Indonesia berkelanjutan, "kata juru bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Lembaga industri berharap hasil ini dapat membantu meyakinkan negara-negara Eropa lainnya bahwa minyak sawit dari Indonesia adalah terbaik. Hasil referendum ini keluar ketika Indonesia sedang menghadapi larangan Uni Eropa terkait penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar nabati pada tahun ini.

Benih referendum sawit bisa dibilang telah ditanam satu dekade lalu, ketika pada tahun 2010 kelompok aktivis lingkungan Greenpeace melawan raksasa makanan Swiss, Nestlé. Greenpeace menuduh Nestlé mendukung deforestasi di negara tropis dengan menggunakan minyak sawit yang tidak berkelanjutan dalam produknya. ***

Sumber : cnnindonesia.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Denpom III/3 Cirebon bersama Forkopimda Kota Cirebon Laksanakan Tarhim
  • Indahnya Berbagi di Bulan yang Suci, Denpom III/3 Cirebon dan IMBI Bagikan Takjil
  • Pangdam IV/Diponegoro Hadiri Ceramah Kebangsaan Pada HUT Yonif 400/Banteng Raider
  • BI Optimis Wakaf Produktif Dorong Pemberdayaan Ekonomi Syariah
  • HUT Yayasan Kemala Bhayangkari, TNI Polri Buka Puasa Bersama Jalin Silahturahmi
  • Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029
  • Polda Riau Gagalkan Peredaran 31 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi
  • Pj Gubernur Riau Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban LKPJ Kepala Daerah 2023
  • Asisten II Setdprov Riau Instruksikan OPD Saling Sinkronisasi Progja Dalam Penyusunan Renja 2025
  •  
     
     
    Kamis, 13 Januari 2022 - 10:18:26 WIB
    Bantah Tudingan Setara Institute Kriminalisasi Anthony Hamzah, Ini Penjelesan Polda Riau
    Selasa, 23 Juni 2020 - 05:36:33 WIB
    Pengedar Sabu Dibekuk Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai Di Desa Sei Bamban
    Rabu, 30 Desember 2020 - 11:27:34 WIB
    Senpi Ilegal Made in Ciamis Dirakit ABK Jebolan Rusia
    Rabu, 09 November 2022 - 12:11:34 WIB
    Usai Bagi Sembako Dan Borong Dagangan Kaki Lima, Kapolres Meranti Tampung Curhatan Warganya
    Selasa, 11 Mei 2021 - 19:22:35 WIB
    Komisi IV: Tidak Ada Celah Bagi Masyarakat Untuk Lakukan Mudik
    Jumat, 14 April 2023 - 15:14:01 WIB
    Wabup Rohil Serahkan Berbagai Bantuan Saat Safari Ramadhan Di Pekaitan
    Minggu, 07 Maret 2021 - 22:52:16 WIB
    Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Narkoba
    Sabtu, 01 Mei 2021 - 19:29:46 WIB
    Ini Daftar 13 Korban Longsor PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan
    Sabtu, 24 Oktober 2020 - 14:24:51 WIB
    Sukseskan Pemilukada, Panwascam Gunungsitoli Selatan Sosialisasi Pengawasan Pilwali
    Rabu, 29 November 2023 - 08:46:46 WIB
    Ganjar Mahfud Punya Program Konkret Soal Keberlanjutan Lingkungan
    Rabu, 28 Oktober 2020 - 00:22:08 WIB
    Warga Sumbar Akan Divaksinasi Covid-19 Tahap I Sebanyak 53.696 Orang, Mulai November
    Kamis, 30 September 2021 - 11:28:50 WIB
    Danwingdikum Halim P Membuka Pendidikan Diklatsarjemen PNS Gol II A-10 dan Penutupan Pendidikan Seju
    Kamis, 25 Juni 2020 - 22:01:50 WIB
    Keluarga Korban Minta Billy Ditangkap
    Polres Tanah Karo Rekontuksi Atas Pembunuhan Muhammad Jupry Bangun , Terungkap Ada Pelaku Lain
    Senin, 27 Juni 2022 - 20:45:57 WIB
    Plt Wali Kota Cimahi: Hari Anti Narkotika Internasional, Perangi Narkoba Demi Masa Depan Bangsa
    Senin, 24 Januari 2022 - 10:35:36 WIB
    Kumpulkan Limbah Minyak Kotor Kelapa Sawit Dikelurahan Karya Jaya Diduga Beroperasi Tak Memiliki Izi
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved