Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) meminta Firli
Bahuri cs selaku pimpinan untuk mengusut tuntas dan mencari sumber
kebocoran operasi pengejaran barang bukti dalam kasus dugaan suap pajak. ">
Dewas KPK Minta Pimpinan Usut dan Cari Sumber yang Bocorkan Operasi Suap Pajak
rahmad | Nasional Senin, 12 April 2021 - 12:48:16 WIB
TERKAIT:
Jakarta | TIRASKITA.COM - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) meminta Firli Bahuri cs selaku pimpinan untuk mengusut tuntas dan mencari sumber kebocoran operasi pengejaran barang bukti dalam kasus dugaan suap pajak.
Berkas kasus dilarikan dari kantor PT Jhonlin, salah satu perusahaan yang dituduh menyuap tersangka Angin Prayitno Aji, menggunakan truk sebelum penyidik tiba.
"Jika dilakukan orang KPK, bisa dikenakan dugaan pelanggaran etik. Dewas tentu saja prihatin jika benar ada kebocoran informasi terkait penggeledahan," ujar Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris melalui pesan tertulis pada Ahad, 11 April 2021.
KPK sendiri sudah menyatakan bakal menelisik oknum yang sengaja menghalangi penyidikan.
"Prinsipnya, siapapun yang sengaja menghalangi penyidikan, kami tak segan terapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor. Kami ingatkan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini agar kooperatif," ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi pada Ahad, 11 April 2021.
Upaya KPK mengusut dugaan keterlibatan PT Jhonlin Baratama menemui ganjalan. Dicurigai ada oknum dalam kasus yang diduga menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti yang hendak disita.
Ali mengatakan, KPK telah menerjunkan tim untuk menggeledah dua lokasi di Kalimantan Selatan. Namun, penyidik tak menemukan barang bukti di dua lokasi tersebut. KPK menduga ada pihak yang sengaja menghilangkannya.
"Di dua lokasi tersebut, tidak ditemukan bukti yang dicari oleh KPK karena diduga telah sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu," kata dia lewat keterangan tertulis, Jumat, 9 April 2021.
KPK mengakui tengah menyidik kasus suap pajak di Dirjen Pajak tahun 2016 dan 2017. Dalam kasus itu, mantan Direktur Jenderal Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Angin Prayitno dan bekas bawahannya Dadan Ramdhani diduga telah ditetapkan menjadi tersangka.
Keduanya diduga menerima suap untuk merekayasa jumlah pajak dari sejumlah perusahaan. Suap diduga disalurkan melalui konsultan pajak. Empat konsultan pajak diduga telah ditetapkan menjadi tersangka kasus ini. Meski demikian, KPK belum mengumumkan secara resmi tersangka kasus ini. KPK menyatakan akan mengumumkan tersangka pada saat penahanan.***
