Fahri Hamza Bongkar Borok Pimpinan KPK Era Abraham Samad
RL | Nasional Senin, 14 Juni 2021 - 11:11:59 WIB
dok
TERKAIT:
TIRASKITA.COM - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bongkar kelakuan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Abraham Samad.
Fahri mengatakan saat itu ada salah seorang petinggi KPK yang pernah meminta bantuannya untuk menghentikan pencalonan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri.
"Pada waktu itu sebetulnya BG sudah lolos proses screening oleh eksekutif, dan siap diuji oleh DPR," cerita Fahri Hamzah, Sabtu (12/6).
Fahri melanjutkan dirinya menerima sambungan telepon dari salah satu petinggi KPK yang meminta bantuan untuk menggagalkan BG menjadi Kapolri.
"Pada saat surat itu dibuat oleh Presiden datang ke DPR, saya ditelepon oleh seorang petinggi KPK, 'Bang bantu kita', bantu apa saya bilang. 'Kita mau melawan 'Merah'," kata Fahri.
Fahri mendapat penjelasan bahwa BG harus digagalkan karena diajukan Presiden Joko Widodo atas desakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
"Saya bilang, itu orang belum anda periksa jangan jadikan tersangka, bahaya saya bilang," tegas Fahri.
"Enggak bang, buktinya banyak banget kita punya alirannya uangnya segala macam," kata Fahri menirukan jawaban petinggi KPK itu.
"Eggak bisa saya bilang, anda belum periksa, jangan. (Petinggi KPK jawab lagi) 'Bang bantu ya Bang, kita mau kerja'. Nggak bisa saya bilang gitu, udah dia tutup telepon," ungkapnya.
Ternyata, pimpinan KPK tetap nekat menetapkan BG sebagai tersangka, saat surat pengajuan dari Presiden Jokowi diterima DPR.
"Bener begitu surat masuk DPR, dia tersangkakan Budi Gunawan tanpa pemeriksaan, saya bilang ini orang kena batunya, bener Budi Gunawan dipilih aklamasi sama Komisi III," jelasnya.
Setelah aklamasi di DPR, BG kemudian melakukan upaya hukum dengan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka tersebut.
"Dia datang ke pengadilan, dia praperadilan, di legislatif dia lolos, di yudikatif dia menang praperadilan. Tiga-tiganya eksekutif, legislatif, yudikatif dia menang," beber Fahri.
Dengan adanya penggiringan opini yang dilakukan KPK, pada akhirnya Presiden Jokowi urung melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri
