Selasa, 22 09 2020  
 
Narkotika
“Virus” Residivisme Penyalahgunaan Narkotika, Perlu Juga Diketahui Presiden & DPR

Riswan L | Nasional
Jumat, 03 April 2020 - 08:50:00 WIB
Tiraskita.com - Tujuan dan batang tubuh UU Narkotika menyatakan, bahwa penyalahguna dijamin untuk mendapatkan upaya rehabilitasi dan pecandu wajib dihukum menjalani rehabilitasi.

Kenyataannya?

Dalam praktek penegakkan hukumnya penyalah guna dilakukan upaya paksa, berupa penahanan dan hakim menjatuhkan hukuman penjara.

Ini sejatinya, semacam virus juga. Jika Presiden dalam hal ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah preventif. Juga DPR untuk mencegah penyebaran “virus” negatif.

Maka, indikasi menyebarnya “virus” tersebut terus terjadi di Indonesia.

Untuk menyetopnya,  Presiden dan DPR harus hadir dan tidak boleh membiarkan penegak hukum melakukan upaya paksa berupa penahanan dan membiarkan para hakim menjatuhkan hukuman penjara.

Ya, karena penyalah guna ditahan dan dipenjara adalah salah kaprah. Ini menjadi “virus” buruk dalam sistem penegakkan hukum perkara penyalahgunaan narkotika.

Penyalah guna narkotika adalah penderita sakit adiksi kronis dan ganguan mental kejiwaan, oleh karena itu orang tua bertanggung jawab secara sosial untuk menyembuhkan, layaknya bila ada keluarga yang sakit atas biaya sendiri.

Mestinya, negara menggunakan strategi ini, memberdayakan keluarga dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Kita perlu ingat, bahwa UU narkotika tujuannya mencegah, melindungi dan menyelamatkan penyalah guna.

Penekannya adalah, hanya pengedar yang diberantas sedangkan penyalah guna meskipun sebagai pelaku tindak pidana namun dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehab sosial agar sembuh.

Politik hukum Negara adalah “mendekriminalisasi penyalah guna narkotika”.

Artinya apa?

Perbuatan penyalah guna narkotika dilarang secara pidana. Namun, apabila perbuatan perbuatan tersebut telah dilakukan, upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi (Anang Iskandar 2014).

Penyalah guna diancam secara pidana kalau dilakukan assesmen. Ini  sebutannya menjadi pecandu (penyalah guna + assesmen = pecandu) yang hukumnya wajib menjalani rehabilitasi (pasal 54).

Salah kaprah terjadi karena, penyalah guna setelah ditangkap tidak dilakukan assesmen. Sehingga, dalam berkas perkara tidak ada hasil assesmen, demikian pula dalam dakwaannya tidak ada hasil assesmen.

Padahal, assesmen sangat penting yang merupakan kewajiban penegak hukum atas tujuan UU yaitu menjamin penyalah guna direhabilitasi.

Parahnya, hakim dalam mengadili perkara narkotika yang terbukti sebagai penyalah guna untuk diri sendiri justru dijatuhi hukuman penjara, memenuhi dakwaan jaksa.

Sekedar catatan pinggir saya: “Hakim diberi kewajiban dan kewenangan untuk menghukum rehabilitasi, bila terbukti bersalah. Kalau tidak terbukti bersalah hakim, maka hakim “harus” menetapkan terdakwanya untuk menjalani rehabilitasi.

Secara teknis sudah ada peraturan bersama 2014 (perber 2014) tentang pelaksanaan assesmen terhadap penyalah guna yang bermasalah dengan penegakkan hukum dan surat edaran mahkamah agung no 4 tahun 2010 tetapi tidak dilaksanakan.

Salah kaprah pengertiannya adalah kesalahan yang sudah lama. Ini terjadi semacam “virus” yang tidak kita antisipasi. Sehingga dianggap tidak salah, malahan dianggap benar.

Salah kaprah tersebut setidak tidaknya terjadi sejak berlakunya UU no 35 tahun 2009. Akibat salah kaprah, negara dirugikan secara materiil dan immateriil yang sangat besar.

Yang diuntungkan siapa?

Hanya para pengedar dan oknum penegak hukum yang korup.

Salah kaprah ini menyebabkan terjadinya wabah residivis penyalahgunaan narkotika, yang jumlahnya terus meningkat dan menyebar ke seluruh pelosok Indonesia.

Batang tubuh UU narkotika menyatakan bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkotika menggunakan dua pendekatan yang tidak terpisahkan:

Pertama,  pendekatan non yustisial sebagai pendekatan premium dimana penyalah guna sebelum dilakukan penangkapan, diberikan kewajiban untuk melapor ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) untuk mendapatkan perawatan melalui rehabilitasi agar sembuh.

▪︎Penyalah guna setelah lapor dilakukan assesmen, oleh team assesmen, hasil assemen akan diketahui kadar kecanduannya (pecandu ringan, sedang atau berat),  riwayat pemakaian narkotikanya dan berapa lama rencara rehabilitasi agar benar benar sembuh. Pecandu tersebut secara yuridis wajib menjalani rehabilitasi (pasal 54).

▪︎Penyalah guna, dimaafkan oleh UU kalau penyalah melapor ke rumah sakit atau lembaga rehabilitasi guna mendapatkan penyembuhan (pasal 55).

Kalau sudah melapor dan mendapatkan perawatan,  status pidananya berubah menjadi tidak dituntut pidana (pasal 128)

▪︎ Orang tua penyalahguna diberi kewajiban hukum untuk menyembuhkan penyalah guna melalui wajib lapor kalau tidak bersedia, diancam pidana 3 bulan pidana kurungan.

Kedua, pendekatan yustisial untuk mendukung pendekatan non yustisial:

▪︎ Penyalah guna diancam dengan pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, tidak memenuhi sarat dilakuan penahanan.

Ini  karena negara berkepentingan penyalah guna direhabilitasi maka penegak hukum sesuai tujuan UU diberi kewajiban dan kewenangan untuk menempatkan kedalam lembaga rehabilitasi.

▪︎Penyidik, penuntut umum dan hakim diberi kewenangan untuk menempatkan penyalahguna (setelah diassesmen) kedalam lembaga rehabilitasi yang ditunjuk Menkes (pasal 13 Peraturan Pemerintah no 25/2011).

▪︎Khusus hakim diberi kewajiban (127/2) dan kewenangan dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah (pasal 103). Artinya demi hukum hakim wajib menjatuhkan hukuman rehabilitasi.

Ketentuan  hukum tersebut tidak berjalan semestinya karena penegak hukum secara  mbalelo tidak mengarah ke tujuan. Dan, menafsirkan sendiri bahwa penyalah guna dianggap seperti pengedar, kemudian dilakukan penahanan dan dijatuhi hukuman penjara

Nah, ini yang akhirnya menjadi penyebab mewabahnya dari “virus” residivisme penyalah guna narkotika.

Residivisme penyalah guna, sekarang ini sudah mewabah jauh sampai pelosok tanah air, sebut saja pesohor seperti Ibra, Rio masing sudah empat kali keluar masuk penjara,  kemudian Jenniver Dunn dan Kusumo jogya masing tiga kali keluar masuk penjara dan ribuan warga bangsa yang menjadi residivis.

Akibat salah kaprah Indonesia ini, tanpa sadar mengulangi sejarah Amerika masa lalu. Yaitu, memproduksi generasi bunga atau generasi hippies yang bisa menyebabkan lost generation di Indonesia.

Makin giat penyidik narkotika menangkapi penyalah guna diperlakukan tidak semestinya, dilakukan penahanan, dibenarkan oleh penuntut umum dan juga dibenarkan oleh hakim. Dimana kemudian hakim  menjatuhkan hukuman penjara, maka negara makin dirugikan.

Bagi negara, keberhasilan menjebloskan penyalah guna kedalam lembaga rehabilitasi jàuh lebih bermanfaat dari pada memenjarakannya, Presiden dan DPR harus memulai menanggulangi wabah dari “virus” residivisme penyalahgunaan narkotika.

Gambar mungkin berisi: 2 orang, orang berdiri

(Komjen (Purn) Dr Anang Iskandar,  SH, MH (lahir di Mojokerto, Jawa Timur 18 Mei 1958). Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional dan Bareskrim Polri.  Akpol 1982 ini aktif sebagai aktivis anti narkoba dan dosen.***


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Arhan Sebut Timnas Indonesia U-19 Hilang Fokus Lawan Qatar
  • Hujan Deras, Atap Gedung KPK Baru Jebol
  • Lakukan Curanmor di Kandis, 2 Pelaku Dicokok di Koto Gasib Saat Razia Masker
  • Babinsa Koramil 07/Alasa Laksanakan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Di Kedai Masyarakat
  • Kunjungan Kerja Ridwan Kamil dan Forkopimda Jabar di Cimajakuning
  • Bupati Siak Resmikan Peletakan Batu Pertama Ponpes MQ di Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan
  • Simpan Sabu dan Ganja Di Kamar, DS Dibekuk Tim Opsnal Polsek Tualang
  • Aduh, Mahasiswi Digilir 7 Pria Usai Kunjungi Tempat Hiburan Malam
  • Situasi Kawasan Gedung CNI dan Puri Indah Setelah Diberlakukan PSBB di DKI
  •  
     
     
    Kamis, 30 Juli 2020 - 15:04:50 WIB
    LAWAN KORUPSI
    Kejari Pelalawan Eksekusi Uang Pengganti RP 500 Juta dari Koruptor
    Jumat, 13 Maret 2020 - 10:50:25 WIB
    Apakah Terdakwa Akan Dikenakan Sanksi Terberat?
    Direktur Dan Askep PT. Tesso Indah Jadi Terdakwa Kasus Karhutla
    Rabu, 03 Juni 2020 - 14:21:04 WIB
    Bagaimana Bapenda Menggenjot pendapatan Kampar
    Masa Pandemi Covid-19, Bupati Kampar Minta Agar Cari Celah Tingkatkan PAD
    Rabu, 25 Maret 2020 - 17:06:16 WIB
    Wabah Covid-19 Banyak Memakan Korban Jiwa
    Detik-detik Jenazah PDP Corona Dibawa Pulang dan Plastik Dibuka, Begini Nasib Keluarga yang Kontak
    Selasa, 21 Juli 2020 - 09:47:00 WIB
    Kasus Djoko Chandra , Bersihkan POLRI Dari Penghianat Bangsa
    Jumat, 11 September 2020 - 17:04:01 WIB
    LAWAN COVID-19
    Launching Pembagian Masker Serentak, Bupati Kampar : Mari Kita Patuhi Protokol Kesehatan
    Selasa, 05 Mei 2020 - 18:41:19 WIB
    LAWAN COVID-19
    Nekat Berporasi Di Tengah Pandemi Covid-19, Tempat Hiburan Malam Digerebek polisi
    Selasa, 14 April 2020 - 10:44:57 WIB
    CEGAH PENYEBARAN COVID-19
    Bupati H Sukiman Bangga, Seluruh Komponen Masyarakat Rohul Bersatu Menanggulangi Covid 19
    Selasa, 16 Juni 2020 - 10:41:54 WIB
    Sekda Pimpin Rapat Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Penanganan Covid-19
    Jumat, 14 Agustus 2020 - 14:05:20 WIB
    ADVERTORIAL
    INPAS, Integrasi Bilik Data dan Informasi Menuju ''Kabupaten Informatif''
    Kamis, 23 Juli 2020 - 18:25:49 WIB
    Sosialisasi PAAR, Muslimawati Catur Berpesan Keluarga Berperan Terhadap Tentukan Masa Depan Anak
    Selasa, 07 Juli 2020 - 12:26:59 WIB
    Hebat, Status Ratusan Desa di Jabar Meningkat Dalam 2 Tahun Terakhir
    Jumat, 18 September 2020 - 14:37:18 WIB
    Peresmian Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Masih Ditunda, Gubri : Menunggu Arahan Presiden
    Kamis, 16 April 2020 - 11:32:04 WIB
    Bulog Dintunjuk Sebagai Penyaluran Sembako
    Fraksi PDI Perjuangan Ingatkan Pemko Dalam Penyaluran Sembako
    Selasa, 02 Juni 2020 - 15:15:29 WIB
    Sidak Pelayanan, Bupati Kampar Sapa Masyarakat
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved