Selasa, 01 Desember 2020  
 
OKNUM HAKIM PN DILAPORKAN
Tiga Oknum Hakim PN Jaksel Dilaporkan ke Bawas MA, KY dan PT DKI

Riswan L | Nasional
Minggu, 05 April 2020 - 14:02:15 WIB
Jakarta, Tiraskita.com - Diduga berlaku tidak adil, diskriminatif, dan tidak disiplin, serta menghalangi pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan data/ dokumen dalam surat gugatannya, tiga orang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, dan Ketua Komisi Yudisial, serta Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky yang juga Wapemred Media Online Info Breaking News. Ketiga hakim tersebut dilaporkan terkait penanganan perkara Nomor: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL.

Berdasarkan amar putusan perkara Nomor: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL terdapat tiga nama hakim yang memutus perkara tersebut yakni Ratmoho, SH. MH selaku hakim ketua, dan Haruno Patriadi, SH. MH dan Dedy Hermawan SH. MH selaku hakim anggota.

“Saya sudah delapan kali mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial, serta Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta namun tidak satupun ditanggapi oleh Ketua PN dan majelis hakimnya,” ujar Hoky melalui siaran persnya yang dikirim ke redaksi Sabtu, (04/04/2020).

Kedelapan surat itu lanjut Hoky, isinya mengenai  permohonan memperoleh Surat Gugatan Perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL yang menjadi hak para pihak yang berperkara. Dan menurutnya, pada surat ketiga hingga kedelapan,   pihaknya mempertanyakan proses pergantian beberapa hakim yang tidak sesuai data yang tertera di komputer PTSP. Bahkan, lanjutnya, selama jalannya persidangan, pihaknya tidak pernah diberitahu terkait pergantian majelis hakim tersebut.

Bahwa tercatat pada awal persidangan tanggal 21 Agustus 2018, susunan Majelis Hakim adalah Ratmoho, SH. MH, Sudjarwanto, SH. MH, dan Totok Sapto Indrato SH MH, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2018 ada perubahan susunan Majelis Hakim menjadi Ratmoho, SH. MH, Sudjarwanto, SH. MH, dan Haruno Patriadi, SH, MH.

Namun, Hoky menjelaskan, pada faktanya, ada hakim Akhmad Rosidin,S.H.,M.H. sebelumnya tidak terdaftar dalam susunan majelis hakim ternyata ikut hadir menyidangkan perkara sebanyak 8 kali, dan hakim Dedy Hermawan, S.H., M.H. sebanyak 7 kali. Anehnya, beber Hoky, pada putusan sidang tangal 09 Oktober 2019 justeru ditandatangani oleh Ratmoho, SH. MH, Haruno Patriadi, SH, MH., dan Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Bahkan menurut Hoky, pihaknya pun dalam persidangan sempat memberitahu hakim PN Jakarta Selatan bahwa data/ dokumen dalam surat gugatan para pengguat dalam perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, diduga terjadi pemalsuan, namun sangat disayangkan surat gugatan yang diminta hanya diberikan dalam bentuk foto kopi pada tanggal 27 Januari 2020.

“Ini patut diduga ada upaya menghalang-halangi saya untuk mengungkap fakta adanya dugaan tindak pidana pemalsuan data/ dokumen dalam surat gugatannya,” tegasnya.

Selain itu menurut Hoky, di dalam surat Memori Banding telah diuraikan tentang 12 keberatan atas putusan Perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, di mana salah satunya ada fakta yang diungkap bahwa patut diduga ada upaya memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dimana jelas hal tersebut merupakan perbuatan pidana.

Karena di dalam persidangan lalu, Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail telah melampirkan bukti akta No.35 tanggal 27 Desember 2016 dan Akta No.55 tangal 24 Juni 2017 yang mana kedua akta tersebut belum mendapat pengesahan dari MenkumHAM RI.

Sementara menurut Hoky, majelis hakim pada persidangan yang sama telah menerima dan mengetahui bukti lampiran yang disampaikan pihaknya mengenai Akta Pendirian APKOMINDO tertanggal 21 Februari 1992 No.96 yang diterbitkan Notaris Anthony Djoenardi,SH di Jakarta telah mendapatkan pengesahan melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan APKOMINDO. “Jadi tidak benar bukti akta yang kami ajukan ke majelis hakim tidak disahkan Menkumham, justeru bukti akta yang mereka ajukan tidak ada pengesahan dari Dirjen AHU KemenkumHAM RI,” tandasnya.

Untuk membuktikan pernyataannya, Hoky menurturkan, Rudy dan Faaz bersama kelompoknya sesungguhnya telah melayangkan gugatan atas akta APKOMINDO yang sudah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 di PTUN dengan perkara nomor 195/G/2015/PTUN.JKT dan juga mengajukan banding di PTTUN dengan perkara nomor 139/B/2016/PT.TUN.JKT, serta telah melakukan upaya Kasasi ke MA dengan perkara nomor 483 K/TUN/2016 dimana seluruhnya dimenangkan oleh pihak Hoky selaku Pembanding semula Tergugat I. “Jadi bukti akta APKOMINDO yang kami ajukan ke Majelis Hakim adalah sah dan keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Hoky menjelaskan, fakta hukum di atas menjadi dasar baginya untuk melaporkan majelis hakim yang diduga tidak adil dan berpihak dalam menyidangkan perkara dimaksud. “Sebab sesungguhnya bukti keabsahan akta APKOMINDO yang diajukan dipersidangan tidak dipertimbangkan majelis hakim dan malah lebih berpihak pada terbanding semula penggugat, dan  ini jelas tidak benar karena telah dimanipulasi serta patut diduga ada upaya memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP adalah merupakan perbuatan pidana,” terangnya.

Sangat disesalkan, ungkap Hoky, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ternyata telah tiga kali menanggapi suratnya dengan menyurati Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar segera membuat klarifikasi atas masalah yang berkaitan dengan perkara nomor 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel kepada pihaknya selaku Ketua Umum DPP APKOMINDO dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Provost Mahkamah Agung R.I.

“Ketua Pengadilan Tinggi aja merespon surat saya meskipun hanya bersifat tembusan. Sayang sekali surat Ketua PT kepada Ketua PN Jaksel tetap diabaikan, ini dapat menjadi bukti bahwa Ketua PN Jaksel serta para hakim yang memutus perkaranya tidak peduli dan tidak disiplin karena mengabaikan surat Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang nota bene adalah Provost Mahkamah Agung R.I,” ujar Hoky seraya menyampaikan apresiasi atas sikap pihak Pegadilan Tinggi DKI yang merespon suratnya tersebut.

Meskipun dalam kondisi ancaman wabah virus Corona sedang melanda Jakarta, Hoky tetap berusaha mencari keadilan dengan mengantar langsung surat pengaduan ke kantor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan ke kantor Komisi Yudisial RI serta ke kantor  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis (02/04/2020).

Sebagaimana diketahui, Hoky yang pernah menjadi Ketua Panitia Kongres Pers Indonesia 2019 ini, begitu gigih dan terus mencari keadilan. Apa yang dilakukannya saat ini adalah bentuk perlawanan terhadap pihak yang menggugatnya yakni Faaz Ismail dan Rudy Dermawan Muliadi. Hoky sebelumnya sempat dikriminalisasi oleh kedua penggugatnya yang menyebabkan dirinya sempat mendekam dipenjara Bantul Yogyakarta selama beberapa waktu.***


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Perwira Harus Mampu Menempatkan Hukum Secara Proporsional
  • Uu Ruzhanul Sebut Sekolah Demokrasi Penting bagi Generasi Muda
  • Korpri Harus Jadi Alat Pemersatu Bangsa
  • Pemprov Jabar Sabet Bhumandala Rajata
  • Pramuka se-Jabar Tanam 27.250 Bibit Pohon di Hari Menanam Pohon Indonesia
  • Persami Pramuka SWK Kodam III/SLW di wil Kodim 0620/Kab Cirebon Tetap Patuhi Protkes
  • Pernyataan Walikota Cimahi setelah di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK
  • H. Achmad Gunawan, S.H., M.H ; Walikota Cimahi Tidak Rugikan Uang Negara
  • BNN Cimahi Kerjasama dengan Kecamatan Cimahi Tengah Berantas Narkoba
  •  
     
     
    Senin, 01 Juni 2020 - 21:36:28 WIB
    Dwi Sasono Ikut Sumbang Artis Indonesia Terjerat Narkoba
    Setahun Terakhir Total 11 Artis Terjerat Narkotika, Dengan Ditangkapnya Dwi Sasono
    Kamis, 02 April 2020 - 11:53:49 WIB
    Pemerintah Ajak Media Beritakan Hal Positif dan Objektif
    Media Sangat Berperan Penting Dalam Memberitakan Hal Positif dan Objektif
    Kamis, 14 Mei 2020 - 22:10:02 WIB
    Warga Butuh Perhatian Pemerintah Daerah
    Penghubung Kec. Sawo Dengan Kec. Lotu Nias Utara Amblas
    Kamis, 01 Oktober 2020 - 03:36:30 WIB
    Tolak Omnibus Law, FSP RTMM : Berdampak Pada Turunnya Kesejahteraan Pekerja Indonesia
    Rabu, 29 Januari 2020 - 16:36:44 WIB
    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
    Jumat, 05 Juni 2020 - 14:17:28 WIB
    Lagi, Babinsa Koramil 07/Alasa Hadiri Penyaluran BLT di Hilina'a
    Sabtu, 14 November 2020 - 08:14:32 WIB
    Raih Pernghargaan Bergengsi
    Prof. Yasonna Hamonangan Laoly Kembali Mengharumkan Nama Nias
    Jumat, 17 Januari 2020 - 01:59:20 WIB
    Suami Istri Ditangkap Kasus Narkoba
    Senin, 03 Agustus 2020 - 15:16:47 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Kodim Nias Hadiri Undangan Rapat Pembentukan Panitia, Rangka HUT RI
    Senin, 16 Maret 2020 - 23:46:58 WIB
    Gubernur Meminta Seluruh Tugas Ke-Luar Negeri Ditunda Sementara Dikarenakan Wabah Virus Corona
    Gubri Minta Tunda Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
    Selasa, 03 November 2020 - 19:45:31 WIB
    Moh Ajay Priatna menghadiri Hut Forum Ormas yang ke Satu
    Rabu, 22 April 2020 - 22:08:59 WIB
    LAWAN COVID-19
    3 Orang Tenaga Medis Positif Covid-19
    Senin, 15 Juni 2020 - 12:54:57 WIB
    Personil Korem 142/Tatag dan Kodim 1418/Mamuju Terima Penyuluhan Kesehatan
    Minggu, 30 Agustus 2020 - 13:45:28 WIB
    Warga Desa Meminta PT Musim Mas Segera Tepati Janjinya, Sebelum Sertifkasi ISPO Keluar
    Jumat, 12 Juni 2020 - 16:19:35 WIB
    Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban Administrasi
    Sekda Kampar Pimpin Rapat Kegiatan Penanggulangan Covid-19 Kampar
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved