Jum'at, 14 08 2020  
 
TIDAK ADA PEMBEBASAN NAPI KORUPTOR
Tak Ada Remisi Bagi Napi Korupsi

Riswan L | Nasional
Selasa, 07 April 2020 - 10:08:03 WIB
Jakarta, Tiraskita.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tak ada pembebasan narapidana korupsi dengan alasan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Hal tersebut sebagai respons terhadap isu yang sedang berkembang terkait wacana pembebasan 22 nama narapidana korupsi.

"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat kita. Dan tidak ada wacana revisi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference di Istana Bogor, Senin (6/4/2020).

Kendati demikian, Jokowi membenarkan memang ada pembebasan narapidana mengingat kondisi lembaga permasyarakatan yang kelebihan kapasitas menjadi potensi penyebaran Covid-19. Namun, hal itu ditujukan hanya untuk narapidana umum, bukan pelaku kejahatan korupsi dan terorisme.

Menurut Jokowi, pembebasan narapidana umum juga telah dilakukan oleh sejumlah negara lain, seperti Iran dan Basil. Iran telah membebaskan 95.000 napi dan Brasil membebaskan 34.000 napi untuk mencegah penyebaran corona.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga menyatakan, pemerintah tidak berencana memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi.

Pembebasan narapidana tidak berlaku bagi napi kasus korupsi dan kejahatan berat lainnya. “Pemerintah tetap berpegang pada sikap Presiden Jokowi pada 2015 lalu yang telah menyatakan tidak akan merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012,” kata Mahfud, Sabtu (4/4/2020).

Sebelumnya, ramai dibicarakan mengenai kemungkinan revisi PP Nomor 99 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pasal 34 dinyatakan bahwa narapidana korupsi berhak mendapatkan remisi adalah bagi mereka yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dan membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
 

Napi dan Anak

Indonesia telah menyetujui pembebasan  napi untuk beberapa lapas kapasitas berlebih. Namun, ada sejumlah persyaratan agar pembebasan tersebut bisa dilakukan, tidak bebas begitu saja.

Berdasarkan keterangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sejumlah lapas mengalami kelebihan kapasitas hingga enam kali lipat. Sebagai contoh lapas kelas IIA Labuan Ruku yang seharusnya berkapasitas 300 orang itu dihuni oleh 2.373 orang.

Yasonna telah menandatangani Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 pada 30 Maret 2020.

Peraturan itu membebaskan 30.000 narapindana dan anak yang sekaligus diklaim menghemat anggaran negara sebesar Rp260 miliar.***


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • INPAS, Integrasi Bilik Data dan Informasi Menuju ''Kabupaten Informatif''
  • Jokowi: Saya Sudah Pertimbangkan Dengan Matang Menganugerahkan Tanda Jasa dan Kehormatan
  • Gubri Syamsuar Lantik Mantan Napi Jadi Pejabat
  • Kawasan Taman Suropatih Sepi Pengujung Akibat Covid-19, Pendapatan Warga Sekitar Menurun
  • DPRD Kampar, PT Padasa Sudah Tidak Menghargai Pemerintah Kampar
  • Munaslub Partai Berkarya Secara Hukum Tidak Diakui Oleh UU Kubu Sebelah Siap Ambil Upaya Pidana!
  • LPDP Ungkap Veronica Koman Minta Pengembalian Beasiswa 773 Juta Dicicil 12 Kali
  • Partai Berkarya Kubu Tommy Surati KPU dan Bawaslu
  • Bupati : Kami Putra Daerah, Jangan Mau Terprovokasi
  •  
     
     
    Kamis, 26 Maret 2020 - 12:12:45 WIB
    Narkotika Jenis Sabu
    Ditemukan BB 15 Paket Shabu Siap Edar, Seorang Pengedar Diringkus Resnarkoba Polres Kampar
    Kamis, 06 Agustus 2020 - 12:07:59 WIB
    Hikmatnya, Tradisi Lepas Sambut Dandenpom III/3 Cirebon
    Kamis, 06 Februari 2020 - 17:12:59 WIB
    Advokat Ferari Riau Angkatan Pertama Dilantik
    Kamis, 09 Juli 2020 - 09:31:19 WIB
    MOI CETAK REKOR PRA UJI KOMPETENSI 268 WARTAWAN ANGGOTA LEWAT ZOOM
    Jumat, 24 Juli 2020 - 12:45:29 WIB
    Plh. Bupati Bengkalis Sambut Kedatangan Tim Wasev TMMD Ke-108 Di Kecamatan Bukit Batu
    Kamis, 02 Juli 2020 - 19:55:11 WIB
    Peresmian Program Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia
    Buka Sosialisasi Apkasindo, Bupati Kampar Minta Dapat Gairahkan Kembali Petani Sawit
    Rabu, 01 April 2020 - 19:00:12 WIB
    SEJUMLAH PEJABAT SUDAH DIPERIKSA DUGAAN KASUS KORUPSI
    Kasus Korupsi Kehumasan DPRD Riau Ditunda Dikarenakan Covid-19
    Rabu, 15 April 2020 - 12:38:07 WIB
    Wabah Virus Corona Covid-19 Sebagai Bencana Nasional
    Jokowi Menerbitkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Mengenai Covid-19
    Senin, 04 Mei 2020 - 10:25:47 WIB
    Sini Gali,Ujung Sana Di Lobangi, Begini Jawaban Mardianto Manan
    Senin, 13 April 2020 - 22:56:37 WIB
    GUNA CEGAH PENYEBARAN COVID-19
    Kejari Kampar Laksanakan Rapid Test Covid-19
    Rabu, 05 Agustus 2020 - 15:50:26 WIB
    Anggota Komisi IV DPRD Kampar Lakukan Manugal Padi Bersama
    Kamis, 13 Agustus 2020 - 16:51:10 WIB
    Freddy Widjaya: Sepertiga Harta Eka Tjipta Rp 737 Triliun Adalah Milik Kami Anak-anak di Luar Nikah
    Sabtu, 21 Maret 2020 - 12:40:58 WIB
    Panglima TNI Lakukan Mutasi 28 Pati TNI
    Senin, 09 Maret 2020 - 00:01:12 WIB
    Amir Aripin Harahap Meminta Penertiban Kebun Sawit Ilegal Di Riau
    Koorpus BEM se Riau Pertanyakan Kinerja Satgas Kebun Ilegal Riau
    Minggu, 05 Juli 2020 - 19:09:17 WIB
    Dari Kocek Sendiri, Satgas PDIP Kota Bogor Bagi-bagi Ratusan Paket Sembako
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2019 PT. ZONA INDONESIA INTERMEDIA, All Rights Reserved