Jum'at, 14 08 2020  
 
VIRUS CORONA
Komisi II - Mendagri - KPU Sepakati Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Riswan L | Nasional
Rabu, 15 April 2020 - 07:10:03 WIB
Jakarta, Tiraskita.com - Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

"Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat membacakan kesimpulan rapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Selasa (14/4/2020).

Sebelum dimulainya kembali tahapan Pilkada Serentak, Komisi II bersama Mendagri serta KPU hingga Bawaslu akan melaksanakan rapat kerja terkait kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada 2020. Rapat itu akan dilaksanakan setelah masa tanggap darurat pandemi virus Corona berakhir atau sekitar awal Juni 2020.

"Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020," ujar Doli.

Berikut ini kesimpulan lengkap rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020:

1. Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pillkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020.

2. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.***

Sumber : deticom


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • INPAS, Integrasi Bilik Data dan Informasi Menuju ''Kabupaten Informatif''
  • Jokowi: Saya Sudah Pertimbangkan Dengan Matang Menganugerahkan Tanda Jasa dan Kehormatan
  • Gubri Syamsuar Lantik Mantan Napi Jadi Pejabat
  • Kawasan Taman Suropatih Sepi Pengujung Akibat Covid-19, Pendapatan Warga Sekitar Menurun
  • DPRD Kampar, PT Padasa Sudah Tidak Menghargai Pemerintah Kampar
  • Munaslub Partai Berkarya Secara Hukum Tidak Diakui Oleh UU Kubu Sebelah Siap Ambil Upaya Pidana!
  • LPDP Ungkap Veronica Koman Minta Pengembalian Beasiswa 773 Juta Dicicil 12 Kali
  • Partai Berkarya Kubu Tommy Surati KPU dan Bawaslu
  • Bupati : Kami Putra Daerah, Jangan Mau Terprovokasi
  •  
     
     
    Jumat, 31 Juli 2020 - 11:17:52 WIB
    Merasa Profesinya Dilecehkan dan Dicemarkan, Anggota IWO Laporkan Youtuber Rolis Sanjaya
    Senin, 27 Juli 2020 - 15:10:46 WIB
    LAWAN COVID-19
    Alhamdulillah, Rapid Tes Seluruh Pegawai Diskominfo dinyatakan Negatif
    Kamis, 05 Maret 2020 - 14:06:27 WIB
    PERESMIAN ALUN-ALUN LAPANGAN BOLA VOLLY
    Kadis Pariwisata Kab. Kampar Meresmikan Alun-alun RTH dan Lapangan Bola Volly Desa Tanjung
    Sabtu, 18 Juli 2020 - 08:28:59 WIB
    Pangdam IV/Diponegoro Cek Kesiapan Operasi Satgas Pamtas RI – RDTL Yonarmed-3/105 Tarik
    Selasa, 23 Juni 2020 - 06:21:07 WIB
    Bupati Dan Walikota Diminta Lakukan Langkah Strategis Dan Supervisi
    New Normal Provinsi Riau Alami Peningkatan Signifikan Covid-19
    Kamis, 19 Maret 2020 - 13:06:26 WIB
    KPU Nias Utara Mengaku Salah Dalam Melakukan Perekrutan Calon Anggota PPS
    Sabtu, 01 Agustus 2020 - 09:58:51 WIB
    LAWAN KORUPSI
    Mahfud MD Bongkar Sosok Wanita di Kejagung, Paham Siapa Polri dan Jaksa yang Bantu Djoko Tjandra
    Jumat, 15 Mei 2020 - 09:36:24 WIB
    LAWAN COVID-19
    BNKP Salurkan Bantuan Beras Bagi 1.200 Kepada Warga Terdampak Covid-19
    Rabu, 08 April 2020 - 18:45:10 WIB
    Guna Menghindari Semakin Banyak Masyarakat Terpapar Covid-19.
    Jokowi Diminta Ubah Status Imbauan Jadi Perintah Tidak Mudik
    Rabu, 27 Mei 2020 - 10:43:01 WIB
    67 Tahun Yasonna Laoly : Bermakna, Berkesan dan Berpesan bagi Semua. Berikut Testimoni Para Tokoh !
    Sabtu, 01 Agustus 2020 - 11:36:34 WIB
    Menuju Lumajang, Jalan Tol Banyak Tambalan (1)
    Sabtu, 28 Maret 2020 - 17:02:47 WIB
    Berita Duka Kepergian Salah Satu Mahkamah Agung Indonesia
    MA Kehilangan Yang Mulia Hakim Agung
    Senin, 02 Maret 2020 - 11:50:13 WIB
    Pers Cukup Berbadan Hukum Bisa Profesional
    Ketua Dewan Pers Bantah Isu Terverifikasi Media
    Sabtu, 28 Desember 2019 - 07:46:59 WIB
    Nasabah Kembali Jadi Korban
    Kasus Jiwasraya Salah Siapa
    Jumat, 10 April 2020 - 13:04:19 WIB
    DONOR DARAH UNTUK STOK PMI PELALAWAN
    Antisipasi Kehabisan Stok Darah di PMI, AKBP M.Hasyim Risahondua, SIK Donor Darah
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2019 PT. ZONA INDONESIA INTERMEDIA, All Rights Reserved