Minggu, 21 Juli 2024  
 
Kegagalan Kementerian LHK Menagih Puluhan Triliun PNBP dari Kebun Sawit Tanpa Izin

Kah | Nasional
Senin, 14 Agustus 2023 - 14:24:02 WIB

Sawit
TERKAIT:
   
 
JAKARTA, - Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pengendalian dan pengawasan enggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengungkap perkebunan Sawit dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan seluas ±2.909.759,39 ha serta potensi PNBP berupa PSDH dan DR sebesar Rp20.226.919.145.862,00 dan USD6,159,872,924.58. 

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memberikan amanat bagi bidang kehutanan untuk pemberian kemudahan bagi masyarakat atau pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di bidang kehutanan, melalui perubahan beberapa ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU NO. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan.

Beberapa hal pokok yang terjadi dalam perubahan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dimunculkannya Pasal 110A dan 110B, yang mengatur penyelesaian kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki izin di bidang kehutanan melalui mekanisme pengenaan sanksi administratif. 

Salah satu kegiatan usaha yang mendapat prioritas penyelesaian melalui mekanisme pengenaan sanksi administratif yang diatur dalam UUCK adalah sektor perkebunan kelapa sawit. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, terdapat beberapa tipologi permasalahan kebun sawit dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan.

Dalam hal kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UUCK dan telah memiliki izin lokasi dan atau izin usaha di bidang perkebunan, maka penyelesaiannya mengacu pada Pasal 110A Perubahan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diatur dalam UUCK, yaitu wajib menyelesaikan persyaratan berupa izin bidang kehutanan 
paling lambat 3 tahun sejak UUCK berlaku. Apabila tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran PSDH dan DR sebesar 10 kali lipat dari nilai kewajibannya dan atau pencabutan izin berusaha.

Untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UUCK tersebut, namun tidak memiliki izin lokasi dan atau izin usaha di bidang perkebunan, maka penyelesaiannya mengacu pada Pasal 110B UCK, yaitu 
dikenai sanksi administratif berupa  penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, pencabutan perizinan berusaha, dan atau paksaan pemerintah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan, ditemukan berbagai permasalahan yaitu perkebunan sawit nasional dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan sampai tahun 2019 yang belum teridentifikasi subyek hukumnya seluas ±2.567.059,39 ha, penambahan areal perkebunan dalam kawasan hutan seluas ±342.700 ha tanpa izin bidang kehutanan pada tahun 2020 yang belum diketahui subyek hukumnya.

Kemudian potensi PNBP PSDH dan DR atas kegiatan perkebunan sawit tanpa izin di dalam kawasan hutan sebesar Rp20.226.919.145.862,00 dan USD6,159,872,924.58 serta Kementerian LHK belum menugaskan dan melibatkan satker LHK di daerah untuk menginventarisasi kegiatan usaha yang telah terbangun tanpa izin kehutanan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Kementerian LHK belum dapat memproses sanksi administratif atas aktivitas perkebunan yang belum diketahui subyek hukumnya seluas ±2.909.759,39 ha, dan potensi PNBP PSDH dan DR atas kegiatan perkebunan sawit tanpa izin yang telah terbangun dalam kawasan hutan sebesar Rp20.226.919.145.862,00 dan USD6,159,872,924.58 belum dapat ditagihkan ke Badan Usaha.

BPK menyimpulkan permasalahan tersebut disebabkan Kementerian LHK belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam melaksanakan identifikasi, klasifikasi, penetapan dan penyelesaian perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan, dan Kementerian LHK belum mempunyai roadmap dan batasan waktu penyelesaian permasalahan kegiatan perkebunan sawit tanpa izin yang telah terbangun dalam kawasan hutan.

Upaya konfirmasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, melalui pesan WhatsApp pada tanggal 11 Agustus 2023, belum memperoleh tanggapan, hingga berita ini ditayangkan.

Penulis : Darlinsah


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • DPRD Ciamis Bahas PPDB hingga Izin Operasional SMAN/SMKN Tambaksari Ke DPRD Jabar
  • Hari Budaya Menabung, Plt Walikota Cimahi Himbau Siswa Budayakan Sejak Dini
  • Kapendam XII/Tpr, Resmi Berganti
  • Ketua DPD KNPI Riau Protes Keras
  • Komisi ll DPRD JABAR Berharap Koperasi dan Usaha Kecil Bisa Berinovatif
  • Untuk Tingkatkan Wawasan Guru Ngaji, Pemkot Cimahi Beri Pelatihan
  • Alhamdulillah, Kemenag RI Tetapkan Siak Sebagai Kota Wakaf di Indonesia
  • Launching BIDARI untuk UMKM, Ini Harapan Ketua Baznas Riau
  • Pemprov Matangkan Persiapan Hari Jadi ke-67 Provinsi Riau
  •  
     
     
    Rabu, 08 April 2020 - 11:00:48 WIB
    Disnakertrans Riau Baru Terima 25.796 Orang Daftar Penerima Kartu Prakerja, Untuk Riau Sebanyak 92.8
    Di Riau Jumlah Pendaftaran Kartu Prakerja masih Sedikit
    Kamis, 14 Desember 2023 - 13:10:31 WIB
    Ada dugaan Korupsi Pada Proyek BWSS III Riau
    Senin, 10 Mei 2021 - 22:34:10 WIB
    Selama 4 Hari, Polda Banten Putarbalikan 2.204 kendaraan Pemudik
    Kamis, 16 Juli 2020 - 12:18:01 WIB
    Bupati Lepas Secara Resmi Mahasiswa UP Ikuti Frogram KKN TH 2020
    Jumat, 28 Februari 2020 - 08:23:55 WIB
    Pengukuhan Gelar Adat Persukuan Kampai, Kabupaten Kampar
    Jumat, 17 September 2021 - 17:40:01 WIB
    Komandan Pangkalan Udara Sugiri Sukani Majalengka, Sambut Tim Wasev Mabes TNI
    Sabtu, 03 April 2021 - 10:14:49 WIB
    Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Bangun Ketahanan Nasional
    Selasa, 22 Desember 2020 - 12:29:08 WIB
    Difitnah, Natasha Wilona: Belasan Tahun Aku Selalu Diam
    Kamis, 17 Juni 2021 - 07:45:58 WIB
    Ada Hikmah Dibalik Kisah Berita Tempo Dan Tommy Winata, 18 Tahun Lalu
    Jumat, 07 April 2023 - 15:04:16 WIB
    Kakanminvetcad III/17 Purwakarta Peduli Veteran dan Anak Yatim
    Rabu, 13 Juli 2022 - 08:13:55 WIB
    Pj Wali Kota Ingatkan Bahwa Persoalan Sampah Harus Diatasi Bersama
    Jumat, 01 Mei 2020 - 13:31:38 WIB
    Perekrutan Kadus di Desa Tugala Lauru Diragukan, Ini Tanggapan Masyarakat
    Selasa, 07 April 2020 - 10:27:59 WIB
    TANGGAP DARURAT COVID-19
    Kabupaten Kampar Menaikkan Status Daerah Dari Siaga Darurat Menjadi Tanggap Darurat Covid-19
    Rabu, 09 Maret 2022 - 13:35:32 WIB
    Capai Pelayanan Prima Nasional Walikota Terima Piala Adiwicita Sewaka Pertiwi
    Sabtu, 15 Agustus 2020 - 16:35:13 WIB
    ADVERTORIAL
    Grand Opening, Bupati Inhil Resmikan Prof's Coffee di Pekanbaru
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved