Minggu, 09 08 2020  
 
Mendengarkan Penjelasan DPR Dan Keterangan Presiden
MK Panggil Jokowi Rabu Depan Untuk Hadir Dalam Sidang Gugatan Perppu Covid-19

Riswan L | Nasional
Rabu, 20 Mei 2020 - 11:48:30 WIB
Tiraskita.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memanggil Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam sidang perkara uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Dalam keterangan resmi MK di situs mkri.id dinyatakan sidang akan digelar pada Rabu pekan depan (20/5/2020) pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Dalam keterangan MK disebutkan para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. “Agenda mendengarkan penjelasan DPR dan keterangan Presiden,” tulis pengumuman MK, dikutip Sabtu (16/5/2020).

Sidang pleno ini membahas gugatan perkara nomor 24/PUU-XVIII/2020 yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Yayasan Mega Bintang 1997, LP3HI, KEMAKI, dan LBH PEKA.

Sebelumnya MK sudah menggelar sidang pengujian materiil Perppu ini pada Kamis (14/5/2020). Sidang dilakukan di tengah suasana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Sidang tersebut sekaligus untuk perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020, 24/PUU-XVIII/2020, dan 25/PUU-XVIII/2020 ini diselenggarakan dengan penerapan pola penjarakkan fisik (physical distancing) sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diatur Kementerian Kesehatan RI dan World Health Organization (WHO).

MAKI Sebut Ada Kejanggalan Norma

Dalam siaran pers MK, pada perkara Nomor 24, yang diwakili oleh Boyamin bin Saiman (Koordinator MAKI) menyebutkan bahwa ada kejanggalan pada norma, yaitu berupa sistematikanya yang tak lazim seperti tidak ada ketentuan umum dari aturan Perppu tersebut dan langsung mengenai ruang lingkup. Dengan demikian, dirinya menilai bahwa norma ini hanya berguna dalam keadilan bagi pejabat dan tidak ada untuk rakyat.

Sementara itu, terkait dengan nasihat Mahkamah pada persidangan lalu mengenai penerapan hukum darurat pada negara lain yang juga terdampak, Boyamin mencontohkan Malaysia.

Ia mendapati bahwa Malaysia tidak sampai membuat hukum darurat, hanya saja mengancam keberlakukan keadaan darurat militer. “Malaysia hanya mengancam darurat militer dan tidak membuat situasi darurat tentang keuangan,” jelas Boyamin.

Adapun untuk perkara Nomor 23, pemohon yakni Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. HM. Amien Rais, MA., dkk.
Hapus Pasal 27 Perppu Corona

Sebagai informasi, memang ada tiga nomor perkara (23,24,25) yang terdaftar di MK menggugat Perppu Corona. Gugatan pertama dilayangkan oleh MAKI dkk, gugatan kedua oleh Amien Rais dkk dan gugatan terakhir diajukan sendirian oleh Damai Hari Lubis. Mereka meminta Pasal 27 Perppu Corona dihapus dengan berbagai alasan.

Adapun Pasal 27 Perppu tersebut berbunyi:

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Sebelumnya pada 12 Mei, DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi Undang-Undang (UU). Adapun peraturan tersebut diterbitkan Pemerintahan Presiden Jokowi di tengah ‘perang’ melawan virus corona (Covid-19) yang berimbas pada perekonomian domestik dan global.***

Sumber : haluanlampung.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Wakili Bupati Tolitoli, Sekda Hadiri Pisah Sambut Dandim 1305/Buol Tolitoli
  • Menteri Yasonna Laoly Persilakan Tommy Soeharto Gugat SK Muchdi Pr
  • Kejari Pekanbaru Disebut "Mati Kutu" Usut Dugaan KKN Firdaus dan Kroninya
  • Kompak, Kapen Kunjungi Trans Media
  • Tim Relawan Covid-19 Unri Turun Ke Pasar Lakukan Penyuluhan Tentang New Normal
  • Camat Rimba Melintang Apresiasi KUKERTA RELAWAN COVID-19 Universitas Riau
  • TNI AD Kebut Bangun Huntara, Hari ini 77 Unit Huntara, Siap
  • Pemkab Inhil Serahkan 4500 Sertifikat Tanah
  • Danlanud Maimun Saleh Pimpin Kegiatan Subuh Keliling
  •  
     
     
    Jumat, 03 Juli 2020 - 14:40:43 WIB
    Canangkan Program Percepatan Tanam Padi
    Bupati Kampar ; Jaga Stabilitas dan Ketersediaan Pangan di Masa Pendemi Covid-19
    Rabu, 22 Juli 2020 - 11:33:36 WIB
    Korban Banjir Bandang Luwu Utara Terima Bingkisan Sembako dari Presiden RI
    Jumat, 06 Maret 2020 - 12:43:03 WIB
    Luar Biasa, Jeep Wrangler untuk Pimpinan DPRD Riau Sedot Anggaran Sampai Rp10 Miliar
    Jumat, 22 Mei 2020 - 21:05:13 WIB
    Kepala Staf Angkatan Darat Terima Laporan Kenaikan Pangkat 70 Perwira Tinggi TNI AD
    Kepala Staf Angkatan Darat Terima Laporan Kenaikan Pangkat 70 Perwira Tinggi TNI AD
    Sabtu, 04 Juli 2020 - 11:45:35 WIB
    Ibu Hetty Andika Perkasa Gelar Bhakti Sosial Di Magelang
    Senin, 09 Maret 2020 - 14:36:48 WIB
    Ketau Umum IWO Mengajak Wartawan Bersatu Melawan Kekerasa Pada Wartwan
    KETUM IWO : Ajak Wartawan Bersatu Lawan Kekerasan Terhadap Wartawan
    Senin, 10 Februari 2020 - 00:10:47 WIB
    Penyidikan PT.Tesso Indah Tersangka Karhutla Dipertanyakan
    Rabu, 22 Juli 2020 - 09:09:22 WIB
    LAWAN COVID-19
    Positif Covid-19, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kampar Langsung Gerak Cepat
    Senin, 23 Maret 2020 - 11:26:41 WIB
    Pencegahan Dan Penanganan Covid-19, Muara Takus 2020
    Kapolda Riau Gelar Apel Operasi Kontijensi Aman Nusa II
    Sabtu, 20 Juni 2020 - 21:52:18 WIB
    Sukses Pra-UKW MOI Angkatan II, Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis Media Online
    Senin, 01 Juni 2020 - 18:20:56 WIB
    LAWAN COVID-19
    Peduli Kemanusiaan, Anggota DPR RI Effendi Sianipar Salurkan Bantuan Pangan Bagi Keluarga Petani
    Kamis, 06 Februari 2020 - 19:40:56 WIB
    Kapolri Beri KPLB , Pin Emas dan Pin Perak kepada Polisi Berprestasi di Bidang Olahraga
    Jumat, 29 November 2019 - 04:51:39 WIB
    KONJEN RI DI MALAYSIA KUNJUNGI KRI SIM-367
    Selasa, 30 Juni 2020 - 13:30:01 WIB
    Kantor Camat Gunungsitoli Terbakar
    Komunitas Pejuang untuk Demokrasi, Minta Polres Nias Ungkap Apa Dibalik Kebakaran
    Selasa, 19 Mei 2020 - 15:03:01 WIB
    LAWAN COVID-19
    Plh Bupati Rapat Terkait Evaluasi Bansos Covid-19
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2019 PT. ZONA INDONESIA INTERMEDIA, All Rights Reserved