Jum'at, 26 Februari 2021  
 
Mendengarkan Penjelasan DPR Dan Keterangan Presiden
MK Panggil Jokowi Rabu Depan Untuk Hadir Dalam Sidang Gugatan Perppu Covid-19

Riswan L | Nasional
Rabu, 20 Mei 2020 - 11:48:30 WIB
Tiraskita.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memanggil Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam sidang perkara uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Dalam keterangan resmi MK di situs mkri.id dinyatakan sidang akan digelar pada Rabu pekan depan (20/5/2020) pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Dalam keterangan MK disebutkan para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. “Agenda mendengarkan penjelasan DPR dan keterangan Presiden,” tulis pengumuman MK, dikutip Sabtu (16/5/2020).

Sidang pleno ini membahas gugatan perkara nomor 24/PUU-XVIII/2020 yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Yayasan Mega Bintang 1997, LP3HI, KEMAKI, dan LBH PEKA.

Sebelumnya MK sudah menggelar sidang pengujian materiil Perppu ini pada Kamis (14/5/2020). Sidang dilakukan di tengah suasana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Sidang tersebut sekaligus untuk perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020, 24/PUU-XVIII/2020, dan 25/PUU-XVIII/2020 ini diselenggarakan dengan penerapan pola penjarakkan fisik (physical distancing) sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diatur Kementerian Kesehatan RI dan World Health Organization (WHO).

MAKI Sebut Ada Kejanggalan Norma

Dalam siaran pers MK, pada perkara Nomor 24, yang diwakili oleh Boyamin bin Saiman (Koordinator MAKI) menyebutkan bahwa ada kejanggalan pada norma, yaitu berupa sistematikanya yang tak lazim seperti tidak ada ketentuan umum dari aturan Perppu tersebut dan langsung mengenai ruang lingkup. Dengan demikian, dirinya menilai bahwa norma ini hanya berguna dalam keadilan bagi pejabat dan tidak ada untuk rakyat.

Sementara itu, terkait dengan nasihat Mahkamah pada persidangan lalu mengenai penerapan hukum darurat pada negara lain yang juga terdampak, Boyamin mencontohkan Malaysia.

Ia mendapati bahwa Malaysia tidak sampai membuat hukum darurat, hanya saja mengancam keberlakukan keadaan darurat militer. “Malaysia hanya mengancam darurat militer dan tidak membuat situasi darurat tentang keuangan,” jelas Boyamin.

Adapun untuk perkara Nomor 23, pemohon yakni Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. HM. Amien Rais, MA., dkk.
Hapus Pasal 27 Perppu Corona

Sebagai informasi, memang ada tiga nomor perkara (23,24,25) yang terdaftar di MK menggugat Perppu Corona. Gugatan pertama dilayangkan oleh MAKI dkk, gugatan kedua oleh Amien Rais dkk dan gugatan terakhir diajukan sendirian oleh Damai Hari Lubis. Mereka meminta Pasal 27 Perppu Corona dihapus dengan berbagai alasan.

Adapun Pasal 27 Perppu tersebut berbunyi:

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Sebelumnya pada 12 Mei, DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi Undang-Undang (UU). Adapun peraturan tersebut diterbitkan Pemerintahan Presiden Jokowi di tengah ‘perang’ melawan virus corona (Covid-19) yang berimbas pada perekonomian domestik dan global.***

Sumber : haluanlampung.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Tim Warung Jumat Polda Banten Kunjungi Pondok Pesantren Tebu Ireng 08
  • Dr. Edi Ribut Harwanto SH MH Diminta Menjadi Pengacara PPDI Provinsi Lampung
  • Kota Cimahi Peroleh Bantuan Perbaikan 450 Rutilahu dari APBD Provinsi Jabar
  • Kapolsek Tapung Gandeng FKPPI Lakukan Penanaman Pohon di Taman Desa Sibuak
  • Satreskrim Polres Kampar Terus Gelar Program Jumat Barokah
  • Progam Kedai Murah Polantas Sergai Digalakan
  • Bupati dan Wakil Bupati Sergai Terpilih Resmi Dilantik
  • Kajari Pelalawan Dipegang Oleh Rosalina, Sertijab Hari Ini
  • Kapolsek Tapung Pimpin Pendisiplinan Protkes dan Bagikan Masker
  •  
     
     
    Jumat, 26 Juni 2020 - 19:43:27 WIB
    Jum'at Berkah, PIA Ardhya Garini Cab. 6/D.I Lanud S Sukani Gelar Aksi Sosial
    Senin, 15 Juni 2020 - 11:28:52 WIB
    DPD Lemtari Kampar Rencanakan Kegiatan Donor Darah
    Senin, 29 Juni 2020 - 15:56:27 WIB
    Bupati Kampar Mengikuti RUPS Bank Riau Kepri Melalui Teleconference
    Kamis, 09 Juli 2020 - 12:58:14 WIB
    BANTUAN SOSIAL
    Peduli Dampak Covid-19, Polsek Dolok Masihul Buka Dapur Umum
    Rabu, 09 Desember 2020 - 10:07:13 WIB
    Menristek/Kepala Brin Apresiasi Pertumbuhan Bisnis Start-Up yang Ada di Cimahi Techno Park
    Senin, 02 Maret 2020 - 11:42:11 WIB
    NARKOBA
    Simpan Belasan Paket Sabu, Mantan Ajudan Wakapolres Dumai Dibui
    Kamis, 02 Juli 2020 - 19:58:20 WIB
    H. Catur Sugeng Melihat Perkembangan Masyarakatnya
    Pola Hidup Bersih dan Sehat Solusi Tekan Angka Stunting
    Rabu, 03 Juni 2020 - 09:39:30 WIB
    UPATE KASUS COVID-19
    Awal Juni Total Ada 13 Wilaya Indonesia Loporkan Nol Kasus Covid-19, Termasuk Riau
    Senin, 09 November 2020 - 20:49:02 WIB
    3 Daerah Masuk Zona Merah Sebaran Covid-19 di Jabar
    Kamis, 29 Oktober 2020 - 00:01:21 WIB
    Pedagang Ditemukan Tewas Di Komplek Pasar Modren Sorek, Keluarga Tolak Otopsi
    Sabtu, 14 November 2020 - 14:40:59 WIB
    Kabar Gembira! CPNS 2021 Dibuka Bulan Maret, Ini Bocorannya
    Minggu, 25 Oktober 2020 - 03:49:00 WIB
    Normalisasi Hubungan Dengan Israel, Putra Mahkota Saudi Takut Dibunuh Rakyatnya
    Senin, 11 Mei 2020 - 18:55:40 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Bersama Tim Gugus Tugas Laksanakan Pengawasan di Perbatasan
    Jumat, 22 Mei 2020 - 20:31:01 WIB
    Korem 172/PWY Laksanakan Kegiatan Rapid Test Covid-19
    Korem 172/PWY Laksanakan Kegiatan Rapid Test Covid-19
    Kamis, 30 Juli 2020 - 11:07:14 WIB
    PILKADA SERENTAK 2020
    Polda Riau dan FPK Komit Sukseskan Pilkada Serentak 2020
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved