Selasa, 26 Januari 2021  
 
INFO PENCEGAHAN
KPK Imbau PN Laporkan Penerimaan Gratifikasi terkait Hari Raya

Riswan L | Nasional
Rabu, 20 Mei 2020 - 19:25:00 WIB
Tiraskita.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri, kepada KPK. Jakarta, 20 Mei 2020

Pada momen bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2020, yaitu kurun waktu 24 April hingga 19 Mei 2020 KPK menerima 14 laporan penerimaan gratifikasi dengan nilai estimasi total Rp21 juta. Pelaporan tersebut berasal dari 5 kementerian yaitu sebanyak 9 laporan, 3 pemerintah daerah masing-masing 1 laporan, dan 2 BUMN/D masing-masing 1 laporan.

Barang gratifikasi yang dilaporkan masih berkisar pada parcel makanan, barang pecah belah, dan uang, dengan nilai terendah Rp100 ribu sampai makanan senilai Rp7,5 juta. Tujuan pemberian dimaksudkan sebagai tambahan uang dalam menyambut bulan suci Ramadhan maupun tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri.

Sedangkan medium pelaporan yang paling banyak digunakan adalah melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) individu sebanyak 11 laporan. Selebihnya GOL unit pengelola gratifikasi (UPG), surat elektronik UPG dan individu, masing-masing 1 laporan.

Terhadap laporan yang diterima, KPK melakukan verifikasi kelengkapannya untuk kemudian dilakukan analisis hingga menetapkan status laporan apakah menjadi milik pelapor atau milik negara.

Dalam rangka mengendalikan gratifikasi pada saat momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, KPK telah menerbitkan Surat Edaran No. 14 Tahun 2020. Dalam SE tersebut KPK mengimbau perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak diperlukan.

Di tengah situasi dan kondisi sulit sebagai dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), KPK mendengar ada laporan terkait permintaan THR oleh pejabat eselon kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) di sebuah instansi.

Karenanya, KPK kembali mengingatkan bahwa permintaan dana atau hadiah sebagai THR oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Karena tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.

KPK juga mengimbau agar menolak gratifikasi pada kesempatan pertama. Namun, bila karena kondisi tertentu pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak, maka penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Dalam hal pelaporan penerimaan gratifikasi dilakukan melalui UPG instansi, maka pelapor harus melaporkannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima. Selanjutnya, UPG wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan gratifikasi diterima.

Pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi terbebas dari ancaman pidana sebagaimana pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.***


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Gubernur Jabar Soft Opening Alun-alun Paamprokan di Kabupaten Pangandaran
  • Uu Ruzhanul Sidak Masker di Situ Gede Kota Tasikmalaya
  • Personel Polres Kampar Rutin Datangi Tempat Keramaian, Himbau Warga Terapkan Protkes
  • Sejumlah Tokoh Berharap, Kapolda Riau Dipercaya Menjabat Kabareskrim Polri
  • Ini Gagasan Calon Kapolri Tentang Polisi Lalu Lintas, Bacalah...
  • Elite Gerindra: Kasus Siswi Nonmuslim Diminta Berjilbab Coreng Dunia Pendidikan
  • Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air indonesia Bersatu (PEKAT IB)Melakukan Aksi Sosial.
  • Mantan Bupati Jeffry Noer, Kadis PU Indra Pomi dan Mantan Ketua DPRD Ahmad Fikri, Diperiksa KPK
  • Komnas HAM Panggil Disdik Sumbar, Soal Siswi Disuruh Berjilbab
  •  
     
     
    Kamis, 17 September 2020 - 08:28:52 WIB
    Polda Riau Ungkap Transaksi Narkoba, 3 Orang Diamankan Di Hotel GC Imperial KTV
    Senin, 13 Juli 2020 - 17:48:01 WIB
    LAWAN COVID-19
    Satu Orang Warga Kecamatan Sei Bamban Positif Covid-19
    Minggu, 23 Februari 2020 - 11:34:09 WIB
    Perempuan Hamil
    KPAI Bikin Geger : Perempuan Bisa Hamil Saat Renang Bareng Laki-Laki
    Minggu, 08 Maret 2020 - 14:13:10 WIB
    Gerakan Riau Berwakaf Uang
    SMAN 15 Pekanbaru Dukung Gerakan Riau Berwakaf Uang
    Rabu, 17 Juni 2020 - 16:23:00 WIB
    Pemkab Kampar Serahkan Bantuan Korban Tertimpa Musibah Jatuhnya Pesawat AURI
    Jumat, 26 Juni 2020 - 17:51:00 WIB
    LAWAN COVID-19
    Kapolresta Pekanbaru Bersama Team Terpadu Gugus Tugas Laksanakan Rapid Test & Swab Test
    Selasa, 26 November 2019 - 07:46:54 WIB
    Menkumham Yasonna Laoly Membuka Prolegnas Dilingkungan Pemerintahan
    Rabu, 24 Juni 2020 - 14:25:46 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Hadiri Pembagian BLT DD di Desa Loloanaa
    Rabu, 15 Juli 2020 - 09:47:33 WIB
    Bupati Ir H Soekirman, Hadiri Penyaluran BLT DD Tahap III di Desa Pematang Sijonam
    Rabu, 09 Desember 2020 - 10:07:13 WIB
    Menristek/Kepala Brin Apresiasi Pertumbuhan Bisnis Start-Up yang Ada di Cimahi Techno Park
    Jumat, 03 Juli 2020 - 10:15:06 WIB
    Aliansi Peduli Masyarakat Desa Loloana'a Idanoi Minta Kadesnya Dicopot
    Kamis, 29 Oktober 2020 - 02:50:47 WIB
    Ayah Bejat Tega Cabuli Anak Gadisnya 4 Kali
    Selasa, 28 Juli 2020 - 15:00:56 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Menghadiri Peresmian Listrik Pedesaan di Hilimbowo Kare
    Senin, 20 April 2020 - 21:48:38 WIB
    Anggaran Penanganan Covid-19
    Plh. Bupati Bengkalis Ikuti Vidcon Rakor Tata Cara Refocusing dan Realokasi APBD 2020
    Selasa, 04 Agustus 2020 - 20:19:20 WIB
    GUBERNUR JATIM DIMINTA SAAT SAHKAN APDB 2021 KAB/KOTA UNTUK BELANJA MEDIA HARUS ADIL
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved