Sabtu, 11 April 2020  
 
Mutasi Diduga Sarat Kepentingan
Keresahan UPT di Kemenhub, Usai Pengakuan Dosa

Riswan | Nasional
Jumat, 27 Desember 2019 - 07:35:38 WIB
JAKARTA, Tiraskita.com - Kadiv Investigasi Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Agus Chepy Kurniadi menilai, “pengakuan dosa” orang nomor satu di kementerian tersebut, Budi Karya Sumadi, tidak menghilangkan keresahan UPT (Unit Pelaksana Tehnis) di Kementrian tersebut. Penegasan tersebut disampaikan Chepy di Bandung, Kamis (26/12/19) terkait kisruh pelantikan jajaran Kemenhub oleh Sekjen pekan lalu.

Sebagaimana diberitakan oleh banyak media, Jumat (20/12/19) “pengakuan dosa”, Menteri kesayangan Jokowi itu menyebutkan pelantikan 592 pejabat itu salah satunya mengoptimalkan kinerja pada Kementerian Perhubungan.

Alasannya, kata sang menteri, banyak laporan yang diterima sejumlah pejabat di Kemenhub yang kerap meresahkan Unit Pelayan Teknis (UPT).

Sayangnya menteri tak membeberkan penyebab keresahan itu. Dia hanya menyebut, akibat keresahan itu, ada beberapa pejabat yang dipindahkan demi mengoptimalkan kinerja pada Kementerian Perhubungan.

“Jadi, ada beberapa pejabat yang dipindahkan,” tegas menteri, sekaligus menyebut mutasi terhadap 592 itu meliputi Pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Menhub juga menegaskan pelantikan tersebut legal, tidak seperti tudingan banyak pihak, karena ada surat kuasa yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal untuk melantik

Pelantikan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Perhubungan, Djoko Sasono adalah merupakan perintahnya melalui Surat Kuasa Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2019. “Saat itu saya sedang sakit,” jelas menteri.

Namun di mata Agus Chepy Kurniadi, pelantikan itu aneh. Terlebih, ada dua daftar lantik yang dikeluarkan Biro Kepegawaian. Satu menyebutkan 572 pejabat yang dilantik. Sedang satunya ada 592 pejabat yang dilantik. Dan yang lebih parah ada satu jabatan eselon III diduduki 2 orang dan tiga jabatan eselon IV diduduki masing-masing 2 orang. Dan semuanya ikut di lantik

“Mana yang benar? Kok, jumlahnya berbeda ada selisih 20 orang, trus kok satu jabatan diduduki 2 orang”, tandas Chepy dengan nada tinggi.

Tak hanya itu, Chepy juga mempertanyakan klaim Kepala Biro Kepegawaian Hary Kriswanto, yang mengaku perannya hanya meneruskan usulan-usulan dari setiap direktorat jenderal. Pasalnya, dibantah orang dalam Kemenhub. Dia dituding melakukan kebohongan publik. “Hary itu tetap punya kepentingan. Bahkan diduga dia kepanjangan tangan dari oknum di Kemenhub. Itu yang tidak diketahui menteri,” jelas Chepy.

Artinya, menurut Chepy, peran sentral tetap berada di Hary yang di back up Sekjen. Dia tetap berperan, sekaligus bemper dari mutasi jabatan itu, sehingga sulit merubah kinerja yang lebih baik,” jelas Chepy, sambil berbisik menyebut Hary diisukan menjadi collector “salam tempel” dari UPT dan unit kepegawaian eselon 1 dengan dalih untuk pimpinan di Kemenhub.

“Isu itu bukan barang baru di Kemenhub yang banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia,” jelas Chepy. Apalagi kementerian itu diguyur proyek membangun infrastruktur.

“Jadi Isu itu sah saja, karena Kemenhub punya banyak proyek APBN,” ungkapnya.

Chepy mengungkap sumbernya menyampaikan kepada dirinya angka “salam tempel” dari setiap UPT antara Rp 25 juta sampai Rp 50 juta setiap bulan. Chepy tidak bisa membayangkan akumulasi “salam tempel” itu bila dikaitkan jumlah UPT di Kemenhub.

“Sebenarnya itu yang menjadi keresahan para UPT di Kemenhub, sehingga kinerjanya tidak optimal,” tambah lelaki asal Jawa Barat ini .

Dia menyakini, mutasi itu diduga tidak akan mengubah kinerja Kemenhub menjadi lebih optimal.
“Apa iya, dia berani mengobok-obok yang loyal dengan “salam tempel”. Kemungkinan besar tidak,” jawabnya menggeleng kepala.

Karena itu, tambah Chepy, lembaganya akan memonitor kasus yang membuat keresahan para UPT di Kemenhub.

“Kami akan terus memonitor dan memantaunya,” jelas Chepy. Lagi-lagi dia menilai mutasi tersebut bukan menyentuh substansi. Hanya sekadar lip service kepada publik. “Tapi bajunya tetap sama,” tegasnya.

Bahkan dia menjamin orang-orang yang meresahkan UPL tidak diganti, keresahan itu akan mencuat ke permukaan. Alasannya, “Apa iya Hary bekerja sendiri?” tandas Chepy tak habis pikir. “Oknum-oknum tersebut masih menebar keresahan bagi UPT”, ujarnya Belakangan tandasnya lagi, lembaganya menduga ada skenario lain yang sedang dimainkan oknum dalam rangka mencari pembenaran soal pelantikan yang kisruh tersebut.

Salah satunya, Chepy memberi contoh, dimana pejabat yang belum dilantik, sekarang dilantik oleh eselon 1, sebagaimana terjadi di Ditjen Kereta Api, Ditjen Udara serta BPSDMP. “Apa maksudnya ini ? Jika bukan untuk menutupi kesalahan dan memberi kesan seolah-olah eselon 1 menyetujui usulan pejabat yang bukan usulannya.”, pungkas Chepy.

Sumber : Indonesia


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Bupati Kampar Memantau Terus Perekonomian Kampar Agar tetap Stabil
  • SPS Desak Pemerintah Untuk Insentif Perusahaan Pers
  • Perwira Polda Sumut Meninggal Rapid Testnya Positif
  • BNI Teluk Kuantan Berikan Bantuan Ke Masyarakat Melalui Pemda Kuansing
  • Antisipasi Kehabisan Stok Darah di PMI, AKBP M.Hasyim Risahondua, SIK Donor Darah
  • Jokowi Centre Nilai Pembebasan Napi Koruptor Bukan Usulan Yassona Laoly
  • Dimusim Wabah Corona Judi Gelper Tetap Operasional
  • Semprot Jalan Dengan Disinfektan Konyol
  • Ketua Fraksi PDI Perjuangan : H.Syafatuddin Poti, Beri Bantuan APD Kepada Petugas Kesehatan
  •  
    Sabtu, 21 Desember 2019 - 10:50:43 WIB
    Wakapolri Yang Baru Dijabat Oleh Anak Riau
    Minggu, 09 Februari 2020 - 15:33:21 WIB
    Indonesia Untuk Dunia
    Presiden Mendapat Apresiasi Terkait Kontribusi Indonesia dalam Penanganan Kebakaran Hutan di Austral
    Senin, 02 Maret 2020 - 19:27:40 WIB
    KARHUTLA DI RIAU SEMAKIN BANYAK
    Titik Panas Naik Tajam di Riau, Pelalawan Terbanyak
    Senin, 23 Maret 2020 - 17:27:04 WIB
    Patroli Malam Pemantuan Untuk Penutupan Sementera Tempat Usaha Hiburan Malam
    Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkab Batang Tutup Sementara Tempat Hiburan
    Rabu, 25 Maret 2020 - 20:20:35 WIB
    Ibunda Presiden Jokowi Meninggal
    Kamis, 02 April 2020 - 12:52:48 WIB
    Kabar Hoaks
    Informasi Bahwa Kota Pekanbaru Akan Terapkan Lockdown Pada 7 April, Itu Hoaks
    Kamis, 06 Februari 2020 - 10:22:43 WIB
    Kejari Kampar Terima 5 Tersangka Narkotika Dengan Barang Bukti 29 Kg Sabu dan 30 Ribu Pil Ekstasi
    Senin, 30 Desember 2019 - 06:07:59 WIB
    Ketua IWO Malut Minta Ketegasan Kapolda Segera Pecat Oknum Polisi Penganiaya Wartawan
    Senin, 09 Maret 2020 - 00:14:24 WIB
    PERANAN PEMILIK TANAH REKREASI ALAMAYANG DALAM MELESTARIKAN BUDAYA JAWA
    HUT PKNs ke 21 Mengadakan, Rangkaian Acara Budaya Jawa di Kota Pekanbaru
    Selasa, 21 Januari 2020 - 20:54:46 WIB
    Pengurus DPD dan DPC LAN se Provinsi Riau Akan Dilantik
    Jumat, 29 November 2019 - 22:16:05 WIB
    Jelang Pelantikan Pengurus LAN Riau
    Pemprov Riau Dukung Dan Apresiasi Kehadiran LAN di Provinsi Riau
    Senin, 13 Januari 2020 - 03:43:10 WIB
    FIKON UMRI LAKSANAKAN DISKUSI AKADEMIK
    Ketua DPD LAN Riau Paparkan Bahaya Narkoba Di UMRI
    Rabu, 26 Februari 2020 - 10:14:16 WIB
    Dubes RI di Kairo mendapat penghargaan
    Dubes RI Kairo Terima Penghargaan sebagai Dubes Terbaik dari Majalah Diplomasi Mesir
    Senin, 13 Januari 2020 - 20:49:51 WIB
    Kodam IV Gelar Natal Bersama, Inilah Pesan Pangdam Kepada Umat Kristiani
    Rabu, 08 April 2020 - 18:45:10 WIB
    Guna Menghindari Semakin Banyak Masyarakat Terpapar Covid-19.
    Jokowi Diminta Ubah Status Imbauan Jadi Perintah Tidak Mudik
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2019 PT. ZONA INDONESIA INTERMEDIA, All Rights Reserved