Pekanbaru | Tiraskita.com - Setelah melakukan penandatanganan Mou KUA-PPAS Kamis pekan lalu, DPRD Pekanbaru pada Senin (28/9/2020) menggelar rapat Paripurna Nota Keuangan APBD Perubahan 2020.

Nilai nota keuangan yang disampaikan pemerintah ke DPRD masih tetap Rp 2,79 triliun.

Dewan sengaja tancap gas memproses anggaran perubahan ini, karena tidak ada lagi persoalan mendasar, serta rapat paripurna yang dilaksanakan, sudah sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi, sesuai tahapan yang ada, pada Rabu (30/9/2020), kita akan ketuk palu APBD Perubahan ini. Pengesahan ini juga sudah mengacu pada peraturan yang ada," kata Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE

Namun sebelum menggelar rapat Paripurna pengesahan, DPRD Pekanbaru akan menyelesaikan dua tahapan lagi, yakni Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD, serta Paripurna Jawaban Pemerintah atas pandangan fraksi DPRD tersebut.

"Tahapan ini kita selesaikan hari ini (Senin) dan Selasa (besok). Insya Allah bisa berjalan lancar, tanpa ada hambatan," tambah Politisi Partai Demokrat ini.

Berdasarkan Mou KUA-PPAS APBD Perubahan kemarin, nilainya disepakati Rp 2,79 triliun. Angka R-APBD Perubahan yang disepakati ini, bila dibandingkan dengan APBD 2020 sebesar Rp 2,6 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 186 miliar, atau jika di persentasekan 7,12 persen.

Ini didominasi dari penerimaan konsisten DAK penugasan, DID tambahan, dana BOS, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan BANKEU dari Provinsi Riau, serta pemanfaatan SILPA 2019.

Kepala BPKAD Pekanbaru Syoffaisal menegaskan, jika nanti pada Rabu disahkan APBD Perubahan 2020, maka anggaran ini baru bisa dibelanjakan sekitar akhir Oktober atau awal November 2020.

"Setelah disahkan nanti kan ada masa verifikasi ke Gubernur Riau. Setelah itu baru masuk lembaran daerah, menjadi Perda Kota Pekanbaru. Makanya, kita taksir bisa digunakan akhir Oktober atau awal November," terangnya.

DPRD Pekanbaru Sorot PAD Retribusi Sampah, Ruslan: Bersihkan Pungli di Masyarakat

DPRD Pekanbaru saat ini mendukung penuh setiap OPD, untuk menggenjot PAD, yang sudah tertinggal karena kasus Covid-19.

Tidak hanya di Bapenda sebagai lumbung PAD, tapi juga di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, juga disorot pencapaian PAD-nya.

Sekadar diketahui, Pemko Pekanbaru menargetkan raihan PAD nya tahun 2020 dari Retribusi Sampah Kota Pekanbaru sebesar Rp 5,2 miliar. Namun hingga September ini, DLHK Pekanbaru baru mendapat PAD Rp 4,2 miliar.

"Kalau dari target yang ditetapkan, kita optimis DLHK bisa mencapainya. Tapi tidak serta merta bisa terealisasi, jika dinasnya main-main dan terlalu banyak teori," kata Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan Spd, Senin (28/9/2020)

Namun yang menjadi penekanan legislator di sini, DLHK di bawah kepemimpinan Agus Pramono, harus bisa membersihkan oknum yang melakukan pungutan liar (pungli), di tengah masyarakat.

Sebab, sampai sekarang masih ada masyarakat yang mengeluhkan adanya pungli retribusi sampah ini. Bahkan ada kalangan lain yang memungut, bukan atas nama Pemko Pekanbaru atau DLHK.

"Persoalan sampah ini sekarang seksi. Makanya harus diselesaikan. Di waktu sisa 3 bulan ini, target DLHK tersebut bisa tercapai," sebutnya.

Kepada masyarakat, Ruslan yang juga Politisi PDI-P ini meminta, agar tidak membuang sampah sembarangan. Terutama masyarakat pemukiman, agar tidak membuang sampah di jalan-jalan protokol.

Sebelumnya, Kepala DLHK Kota Pekanbaru Agus Pramono mengaku, akan merealisasikan target Rp 5,2 miliar hingga akhir tahun 2020 ini.

Dia berjanji, DLHK akan terus berbenah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi sampah. "Kami akan langsung memungut retribusi inj ke masyarakat," janjinya. (*)

-----------------------------------------------------------------

DPRD Harap Pengadaan Laboratorium Biomolekuler Covid-19 Jangan Hanya Sekadar Wacana

Pembelian laboratorium biomolekuler, yang direncanakan oleh Pemko Pekanbaru, jangan sampai tidak terealisasi.

Sebab, anggaran untuk pembelian alat tersebut sudah dianggarkan di APBD Perubahan 2020.

Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan menegaskan, bahwa secara prinsip pihaknya mendukung program Pemko Pekanbaru, dalam hal penanganan covid-19. Termasuk halnya pembelian laboratorium biomolekuler.

"Kita minta ini juga tidak hanya sekadar wacana. Tapi segera realisasikan sekarang, karena laboratorium itu sangat dibutuhkan sekarang ini, seiring tambah meningkatnya kasus Covid-19," tegas Ervan

Seperti diketahui, tujuan laboratorium biomolekuler didirikan, untuk pemeriksaan sampel swab yang lebih cepat. Hingga kini, pemeriksaan sampel covid-19, hanya mengandalkan laboratorium di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

Dengan makin bertambahnya kasus ini setiap hari, laboratorium di RSUD Arifin Achmad tidak bisa lagi menampung pemeriksaan Swab ini.

"Kabarnya dengan adanya nanti laboratorium biomolekuler di RS Madani Pekanbaru (RS milik Pemko Pekanbaru), bisa menampung seribuan sampel Swab setiap hari. Tentu ini sangat bagus untuk hal penanganan covid-19 di kota ini," sebut Politisi Partai Gerindra ini.

Berdasarkan laporan Diskes Provinsi Riau hari Sabtu, 26 September 2020 kemarin, terdapat penambahan sebanyak 263 kasus baru.

Dari jumlah tersebut, pasien positif virus corona terbanyak masih berasal dari Kota Pekanbaru tercatat 125 orang. Sehingga total kasus positif corona di Riau telah mencapai 6.577 orang.

Lebih lanjut disampaikan Ervan, dengan cepatnya dibeli laboratorium biomolekuler ini, bisa membantu masyarakat secara cepat, dalam penanganan covid-19.

"Kita harapkan juga upaya penanganan lainnya, selain pembelian laboratorium ini, dilakukan juga. Jadi, harus secara komprehensif lah penanganan covid-19 ini," pintanya.

Pemko Pekanbaru menargetkan pembelian laboratorium biomolekuler tersebut, dalam waktu dekat ini juga.

Plh Kepala Diskes Kota Pekanbaru, Zaini Rizaldy Saragih menegaskan, anggaran pembelian laboratorium ini sekitar Rp 5-6 miliar. Proses lelangnya melibatkan pihak kejaksaan.








comments powered by Disqus