PALEMBANG, TIRASKITA.COM 
Rabu, 26 09 2018  
 
Alex Noerdin Tetapkan UMP Sumsel 2018 Sebesar Rp2.595.994

Berli Zulkanedy | Ekbis
Rabu, 01 November 2017 - 20:17:29 WIB
Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel tahun depan bakal ditetapkan sebesar Rp2.595.994. Jumlah ini naik sebesar 8,71% dari tahun 2017 y
TERKAIT:
PALEMBANG, TIRASKITA.COM - Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel tahun depan bakal ditetapkan sebesar Rp2.595.994. Jumlah ini naik sebesar 8,71% dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp2.388.000. Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyatakan, terkait UMP tahun 2018 telah dibuatkan surat keputusan (SK) dan kenaikannya disesuaikan dengan aturan pemerintah. "Jadi UMP Sumsel sebesar Rp2,59 juta meningkat dari Rp2,3 juta," ujar Alex Noerdin di Pemprov Sumsel, Rabu (1/11/2017).

Terkait besaran kenaikan tersebut, gubernur tidak mengomentarinya apakah terlalu tinggi atau tidak. Namun dia mengungkapkan, jika nantinya dalam penerapan ada perusahaan yang keberatan dapat mengajukan penangguhan dengan menyertai penjelasan atau alasan. 

"Penangguhan ini harus sesuai alasannya dan tepat sehingga dapat ditindaklanjuti," katanya. Dengan telah ditetapkannya UMP ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan. Sementara untuk kabupaten dan kota, diminta untuk menyesuaikan. "Nanti daerah yang menyesuaikan asalkan jangan di bawah UMP," timpalnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel, Dewi Indriyati mengatakan, penentuan besaran UMP ditetapkan pemerintah berdasarkan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. 

Pada PP disebutkan bahwa formula UMP yakni inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan data Badan Pusat Stastik (BPS) Sumsel sebesar 8,71%. “Nilai UMP 2018 ini meningkat dibandingkan tahun 2017 di mana hanya sebesar Rp2.388.000 perbulan,” katanya.

UMP 2018 ini segera disosialisasikan kepada kabupaten kota dan perusahaan. Dalam penentuan upah minimum kabupaten dan kota, nantinya melalui pembahasan dan kesepakatan dengan dewan pengupahan seperti asosiasi pengusaha, serikat buruh, dan pemerintah. "Untuk daerah yang belum memiliki dewan pengupahan biasanya mengikuti UMP," tandasnya.
(sms)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Anotona Nazara , Ketua DPW IMO Indonesia Provinsi Riau Pastikan Hadiri Munas IMO Indonesia
  • 6 Polwan Korban Unjukrasa Mahasiswa
  • Di Gunungsitoli, Dana Desa Jadi Kesempatan Memperkaya Diri Kepala Desa
  • KPU Apresiasi Langkah NasDem Coret Caleg Eks Napi Koruptor
  • Kades Sihareö II Tabaloho Diduga Korupsikan DD 2018
  • Seorang Kasek Didemo Siswanya Sendiri, Disdik Provsu Datangi Lokasi Kejadian
  • Ini Sipir Masukkan Narkoba ke Lapas.
  • FH Unilak - Peradi Laksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advocat ( PKPA ) ke XV
  • Indra Pomi Kadis PUPR Turun Lapangan
  •  
    Sabtu, 11 Februari 2017 - 15:57:10 WIB
    UPP SABER Kepulauan Nias Dikukuhkan
    Jumat, 03 Februari 2017 - 23:55:54 WIB
    Kunjungan di Rumah Duka, Bupati Nias Barat Hibur Keluarga Yang Ditinggalkan
    Rabu, 14 Juni 2017 - 15:54:16 WIB
    Beranikah Penegak Hukum Mengaudit CV. Kuala Tani Distributor Pupuk Bersubsidi?
    Rabu, 16 Agustus 2017 - 09:36:40 WIB
    Mahasiswa ABN Ajak Masyarakat Berpatriotisme Mencintai Lingkungan
    Jumat, 20 Januari 2017 - 20:27:01 WIB
    Lakhomi ZZ Janji Akan Teruskan Program Pemkot Gunungsitoli yang Sebelumnya
    Sabtu, 17 Februari 2018 - 19:34:11 WIB
    Acara Pertanggungjawaban Realisasi Dana Desa Sifaoroasi Hadirkan Camat dan Pemde Kabupaten Nias
    Minggu, 17 September 2017 - 22:03:07 WIB
    Warga Mengeluh, Lahannya Dicaplok oleh PT. Musim Mas
    Rabu, 01 Maret 2017 - 08:09:25 WIB
    Kalah Taruhan, Bouchard Kencan dengan Pria Tak Dikenal
    Kamis, 23 Februari 2017 - 23:51:57 WIB
    Pemkab Nia Serahterimakan Jabatan Kepala Perangkat Daerah Baru
    Jumat, 15 September 2017 - 08:49:07 WIB
    Chelsea Olivia Menjadi Duta Jasa Perawatan Tubuh Pascamelahirkan
    Jumat, 20 Januari 2017 - 20:55:28 WIB
    Bupati Nias Hadiri Acara Peresmian Kantor PT Taspen Kepulauan Nias
    Minggu, 28 Mei 2017 - 17:21:43 WIB
    Menolak Ide Khilafah
    Indonesia Negara Pancasila, Sistem Khilafah atau Negara Islam itu tidak Diatur dalam Al Quran
    Selasa, 30 Mei 2017 - 19:00:30 WIB
    Fenomena OTT Kemendes, FITRA Desak Eksaminasi WTP dan Audit Ulang Kemendes PDTT
    Sabtu, 11 Maret 2017 - 10:16:11 WIB
    GM PLN Diganti, Gubsu T. Erry Terus Dorong PLN Penuhi Kebutuhan Listrik Masyarakat Sumut
    Kamis, 11 Mei 2017 - 15:43:14 WIB
    Pengumuman Bela NKRI untuk Masyarakat Pekanbaru
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Foto | Galeri | Opini | Tokoh | Opini
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer | Index
    Copyright © 2017 PT. ZONA INDONESIA INTERMEDIA, All Rights Reserved