JAKARTA, TRIASKITA.COM - Berdasarkan level asesmen, per 23 Oktober dari 27 provinsi di Luar Jawa-Bali tercatat bahwa tidak ada provinsi di Level 4, ada 1 provinsi Level 3 yakni Kalimantan Utara, 23 provinsi di Level 2, serta 3 provinsi di Level 1 yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau. Sedangkan, untuk tingkat kabupaten dan kota di Luar Jawa-Bali, terlihat jumlah kabupaten dan kota dengan Level 1 meningkat menjadi 100 kabupaten dan kota.

“Tren jumlah kabupaten dan kota Level 4 dan Level 3 terus menurun, meskipun pada minggu ini terdapat 2 kabupaten dan kota yang masih ada di Level 4 yaitu Kab. Bulungan (Kalimantan Utara) dan Kab. Tambraw (Papua Barat), yang disebabkan oleh kenaikan jumlah kematian pada beberapa hari ini, dan Tracing yang masih “Terbatas” serta capaian vaksinasi Dosis-1 yang perlu dinaikkan, khususnya Tambraw yang tercatat masih 8%, sedangkan Bulungan sudah cukup bagus yaitu 59%,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Rapat Terbatas (Ratas) Evaluasi PPKM secara virtual, dari Jakarta Pusat, Senin (25/10/2021).

Jadi, Level Asesmen dari kabupaten dan kota di luar Jawa Bali yaitu sebanyak 2 kabupaten dan kota Level 4, 11 kabupaten dan kota Level 3, 273 kabupaten dan kota di Level 2, dan 100 kabupaten dan kota di Level 1.

Menyoal capaian Vaksinasi Dosis-1 untuk Luar Jawa-Bali, tercatat baru 5 (lima) provinsi yang capaiannya di atas nasional yakni Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara, 22 provinsi lainnya masih berada di bawah nasional dan perlu diakselerasi, dan untuk capaian vaksinasi Dosis-1 secara nasional sendiri tercatat 54,35%.

Untuk capaian Vaksinasi Dosis-2 di Luar Jawa-Bali, baru 4 provinsi yang capaiannya di atas nasional yaitu Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Jambi. Sedangkan, 23 provinsi lainnya masih berada di bawah capaian nasional yang sebesar 32,67%.

“Arahan dari Bapak Presiden, capaian vaksinasi harus terus diakselerasi, dan beliau memberi catatan khusus untuk Aceh, Papua, Sumatera Barat, Sulawesi Barat karena mereka adalah (beberapa provinsi) yang cukup rendah capaiannya yaitu di kisaran 24%-33%,” tutur Menko Airlangga.

Pencapaian vaksinasi di suatu daerah juga juga menjadi prasyarat dan ukuran kesiapan daerah dalam menyelenggarakan sebuah event besar yang melibatkan banyak orang. Salah satu contohnya adalah event World Superbike (WSBK) yang akan diadakan di Mandalika, Kab. Lombok Tengah, pada 19-21 November 2021 mendatang.

Jika dilihat dari Level Asesmen Situasi Pandemi 5 kabupaten dan kota di Lombok, terdapat 4 kabupaten dan kota yang berada di Level 1 yaitu Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Barat, serta 1 kabupaten dan kota ada di Level 2 yaitu Lombok Tengah.

“Di sini, Lombok Tengah termasuk di Level 2 karena kapasitas respon yang masih “Sedang”, sehingga perlu ditingkatkan kapasitas 3T khususnya Tracing. Sedangkan capaian Vaksinasi Dosis-1 sebesar 68,69% dan Dosis-2 sebesar 21,55%. Padahal target capaian vaksinasi saat penyelenggaraan WSBK adalah 70% Dosis-1 di 5 kabupaten dan kota di Pulau Lombok,” ungkap Menko Airlangga.

Kegiatan PON yang sudah selesai dan ditutup pada 15 Oktober lalu, setelah 10 hari dilakukan pengawasan pasca penutupan, sampai saat ini tidak memperlihatkan adanya lonjakan kasus, baik di kabupaten dan kota penyelenggara PON maupun di daerah masing-masing peserta. “Namun, kita akan tetap mengevaluasi, terutama sampai hari ke-14 nanti. Kalau hasilnya bagus, hal ini akan menjadi referensi bagi penyelenggaraan acara-acara atau event besar lainnya ke depan,” ujar Menko Airlangga.

Hasil evaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali dilakukan setiap minggu, untuk minggu ini merupakan bagian dari evaluasi PPKM periode 19 Oktober – 8 November 2021. Secara umum, perkembangan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah jauh membaik pada minggu ini, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Kasus Aktif secara nasional per 25 Oktober tercatat sebesar 13.554 kasus atau 0,3% dari total kasus, sudah turun 97,6% dari puncak kasus di 24 Juli 2021, jauh di bawah rata-rata global yang sebesar 7,4%. Kasus Konfirmasi Harian rata-rata 7 hari (7DMA) adalah 752 kasus, dengan tren yang terus menurun, dan pada 25 Oktober 2021 Kasus Harian sebanyak 460 kasus, atau sudah turun 99,1% dari puncaknya di 15 Juli 2021 yang sebesar 56.757 kasus per hari. Jumlah rata-rata orang yang diperiksa dalam 7 hari (7DMA) pun relatif stabil di kisaran 160-170 ribu orang.

Apabila dilihat dari setiap wilayah pulau di Indonesia, terutama di Luar Jawa-Bali, jumlah kasus yang sembuh (RR), kasus kematian (CFR), dan penurunan jumlah total kasus aktif dibandingkan pada masa awal penerapan PPKM berdasarkan level, adalah sbb:

1.     Sumatera: RR = 95,93% dan CFR = 3,57%, dengan penurunan (jumlah total kasus aktif)  -95,64%
2.     Nusa Tenggara: RR = 97,20% dan CFR = 2,34% dengan penurunan -96,74%
3.     Kalimantan: RR = 96,32% dan CFR = 3,17% dengan penurunan -96,28%
4.     Sulawesi: RR = 96,87% dan CFR = 2,63% dengan penurunan -96,50%
5.     Maluku dan Papua: RR = 95,93% dan CFR = 1,76% dengan penurunan -89,65%

Sementara, tingkat RR Nasional adalah 96,28% (lebih baik dari RR Global sebesar 90,60%), CFR Nasional adalah 3,38% (masih lebih tinggi dari CFR Global sebesar 2,03%), dan jumlah total penurunan Kasus Aktif Nasional sebesar -96,80%.

Realisasi Program PEN

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) s.d. 22 Oktober 2021 mencapai Rp433,91 triliun atau 58,3% dari pagu Rp744,77 triliun. Jika dilihat per klaster, maka realisasinya adalah sbb:

1.     Realisasi Klaster Kesehatan sebesar Rp116,82 triliun (54,3%);
2.     Realisasi Klaster Perlinsos sebesar Rp125,10 triliun (67%);
3.     Realisasi Klaster Program Prioritas sebesar Rp68,07 triliun (57,7%);
4.     Realisasi Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp63,20 triliun (38,9%);
5.     Realisasi Klaster Insentif Usaha sebesar Rp60,73 triliun (96,7%).

Realisasi Klaster Kesehatan yang sebesar Rp116,82 triliun yang utama adalah untuk Diagnostik (Testing dan Tracing) realisasi sebesar 66,7% atau Rp3,01 triliun, Therapeutic (Insentif dan Santunan Nakes) sebesar Rp14,07 triliun atau 74,3% dari pagu Rp18,94 triliun, dan Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan) sebesar 42,1% atau Rp24,31 triliun.

Sedangkan, realisasi dari klaster Perlinsos yang sebesar Rp125,10 triliun antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 73,4% atau Rp20,79 triliun dari pagu Rp28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 60,7% atau Rp30,27 triliun dari pagu Rp49,89 triliun, BLT Desa sebesar 60,6% atau Rp17,45 triliun dari pagu Rp28,80 triliun; dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 75,60% atau Rp6,65 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.

Pada Ratas tersebut, Presiden juga terus mengingatkan agar masyarakat jangan euforia dengan penurunan kasus yang secara konsisten terus terjadi, tetapi tetap perlu terus menjaga penerapan Prokes pada setiap mobilitas dan aktivitas masyarakat. Percepatan Vaksinasi dan Penerapan Prokes secara ketat menjadi kunci dalam menjaga dan mencegah terjadinya gelombang berikutnya atau lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Perlu kewaspadaan dan kecepatan bertindak dalam mengantisipasi berbagai potensi terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan mengingatkan kejadian di Inggris saat ini yang mengalami lonjakan kasus sangat tinggi, meskipun mempunyai cakupan vaksinasi tinggi (fully vaccinated sebesar 67%). Peningkatan kasus di Inggris disebabkan oleh Varian Delta dengan Sub-Variannya yaitu AY.4.2 yang diduga menjadi penyebab utama meningkatnya kasus di Inggris. Sub Varian AY.4.2 merupakan salah satu Sub Varian Delta yang dominan di dunia, namun sampai saat ini masih belum ditemukan di Indonesia.

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

 


comments powered by Disqus