TIRASKITA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk dapat memperhatikan tata kelola Domestic Market Obligation (DMO) untuk batu bara. Dimana persoalan manajemen DMO mempengaruhi suplai pembangkit listrik nasional yang berimbas pada pasokan listrik masyarakat.

Nasril juga mempertanyakan penanggung jawab tata kelola DMO, sebab terlihat tidak ada sinkronisasi. "Sebab yang namanya DMO pasti mengutamakan kebutuhan nasional dahulu, jadi seperti apa manajemennya selama ini," terang Nasril dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senayan, Kamis (13/1/2021).

Belum lagi permasalahan batu bara ini turut menyeret anak usaha PT PLN (Persero) yakni PT PLN Batubara yang melakukan kontrak untuk suplai batu bara pembangkit listrik dan dianggap biang keladi seretnya pasokan di awal tahun ini. Sehingga juga terdapat wacana untuk membubarkan anak usaha tersebut.

Menurut Nasril, Kementerian ESDM perlu mencermati hal tersebut, ia menganalogikan seperti sebuah rumah jika terdapat masalah tentu penyelesaiannya bukan dengan membakarnya. "Kalau perlu Komisi ini khusus membicarakannya terkait manajemen DMO dan sinkronisasi dengan PLN Batubara sehingga tidak ada gonjang-ganjing lagi," tegas politisi PAN itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono mengatakan permasalahan energi yakni batu bara tersebut sebelumnya sempat diprediksi akan terjadi di awal tahun ini. Politisi Partai Demokrat itu menyayangkan terjadinya keterbatasan suplai di tengah potensi batu bara nasional yang sebenarnya masih sangat berlimpah.

Sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, jika produsen batu bara memenuhi komitmen seharusnya tidak terjadi krisis. “Jadi sebetulnya kalau pemasok ini disiplin memenuhi komitmennya kita tidak perlu mengalami krisis," ujarnya.


comments powered by Disqus