Selasa, 26 Januari 2021  
 
PT Padasa Enam Utama dimediasi oleh Tim Pemerintah Kabupaten Kampar Atas Tuntunan Ratusan Pekerjanya

Riswan L | Riau
Rabu, 19 Agustus 2020 - 11:55:08 WIB
Koto Kampar Hulu, Tiraskita.com – Tim Pemerintah Kabupaten Kampar turun langsung ke lokasi PT. Padasa Enam Utama Kebun Koto Kampar guna mediasi atas tuntutan ratusan pekerjanya yang beberapa waktu lalu melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 13 – 14 Agustus 2020 di halaman Komplek perkantoran Bupati Kampar dan perwakilan masa juga sempat didengarkan aspirasinya oleh Anggota DPRD Kampar, Selasa(18/8).

Kasatpol PP Kabupaten Kampar menngetuai rombongan Tim Pemerintah Kabupaten Kampar yang turun langsung ke lokasi PT. Padasa Enam Utama Kebun Koto Kampar terdiri dari Beberapa OPD terkait Kadis Kominfo Kampar Arizon, Kadis Perhubungan Amin Filda, Kadis PUPR Afdhal, Kadis DLH Aliman Makmur, Kadis Kesehatan Dedi Sambudi, Kadis Sosial Zamzami, Kadisnaker Alisabri, Kadisbun Syafrizal, Bapenda serta beberapa perwakilan OPD yang melakukan pengecekan langsung ke lapangan dalam mediasi tersebut juga turut hadir Wakil ketua DPRD Kampar Repol Sag, Tim Disnaker Provinsi Riau, Camat Koto Kampar Hulu Ahmad, Danramil 13 Koto Kampar Kapten Diding, Kapolsek 13 Koto Kampar AKP Budi, LSM Penjara, LBH Citra Keadilan Riau serta Kormaida selaku Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FSBSI) yang beranggotakan 727 orang pekerja ditambah ratusan keluarga pekerja yang juga turut hadir dilokasi Halaman Kantor PT. Padasa.

”Kami selaku Tim Pemerintah Kabupaten Kampar hadir disini guna melakukan mediasi antara perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kampar dimana tuntutan dari pekerja sudah disampaikan ke Pemerintah dan DPRD, kami memfasilitasi agar perusahaan dapat memberikan jawaban atas tuntutan pekerja perusahaan.” Ungkap Nurbit

Dari hasil diskusi yang panjang yang dimulai dari pagi hingga selesai malam hari ini, baru dua point yang disepakati dan ditandatangini oleh saksi – saksi diantaranya pertama agar karyawan dapat bekerja dengan baik dan benar, kedua bahwa upah pada tanggal 8 – 9 Juli 2020 dibayarkan sesuai peraturan dan undang – undang yang berlaku, ketiga hasil temuan hari ini akan ditindak lanjuti oleh pengawas dan Disnaker Kabupaten Kampar sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Ketua DPC FSBSI Kormaida Siboro saat dihadapan anggota DPRD Kampar beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa,”PT. Padasa Enam Kokar sudah sangat dzolim, kondisi situasi di sana sudah sangat miris, contohnya saja terkait kesehatan, dimana kondisi alat kesehatan yang sudah tak layak kasur yang sudah bolong – bolong dan Ambulance sebelumnya tidak ada setelah kami lakukan aksi pihak Perusahan menipu kami dengan membuat stiker mobil bekas angkutan bus sekolah dan didalamnya tidak ada alat Kesehatan apapun, untuk itu kami sampaikan ke Pemda Kampar 16 Tuntutan buruh PT. Padasa Enam Kokar.’’ Papar Kormaida dihadapan Anggota DPRD Kampar

Dalam temuan yang berhasil dicek langsung saat tim berada dilapangan diantaranya, Pertama Kadis Kesehatan Dedi Sambudi bersama timnya tidak menemui Ambulance di lokasi dengan alasan mobil Ambulance sedang dipergunakan, selain itu Dinas kesehatan meminta agar fasilitas kesehatan di perusahaan untuk berkoordinasi dengan Puskesmas yang ada di Kecamatan agar dapat memberikan pelayanan Kesehatan yang layak bagi Pekerja dan Pelayanan Pos yandu bagi balita, Kedua Dinas Sosial Kabupaten Kampar menyatakan bahwa standar hidup layak disana belumlah terpenuhi dengan fasilitas yang ada saat ini yang sangat minim dan jauh dari standar hidup layak, dan Berdasarkan data dari BPJS kesehatan jumlah tenaga kerja yang di daftarkan oleh pihak PT Padasa ke BPJS Kesehatan yaitu sebanyak 1.215 jiwa.

Ketiga Dinas Perhubungan dimana Kadis Perhubungan Amin Filda melakukan pengecekan secara langsung unit Angkutan Anak Sekolah yang sangat tidak layak berupa mobil truk yang dimodifikasi menjadi angkutan anak sekolah sebanyak 6 unit truk Colt Diesel Type FE 74 yang tidak layak dan tidak baik dipergunakan untuk mengangkut anak-anak ke sekolah dalam kondisi KIUR atau ujinya rata – rata mati 1 tahun per Juli 2019 dimana angkutan ini di dalam aturannya diperuntukan untuk angkutan barang dan bukan untuk mengangkut orang, hanya ada satu unit bus yang layak untuk mengangkut anak sekolah dan masa berlakunya sampai desember 2020, untuk anak SD yang bersekolah di dalam kawasan sebanyak 600 orang, SMP 125 orang, sementara untuk diluar kawasan SMP sebanyak 30-40 orang di Gunung Malelo, SMA sebanyak 40 orang di Sibiruang.

Keempat, Bapenda Kabupaten Kampar menyampaikan dalam diskusi tersebut bahwa untuk data sementara yang masih memiliki tenggang sampai November mendatang PT Padasa Enam Utama memiliki 3 Jenis Kewajiban Pajak yang harus diselesaikan yakni PBB – P3 Tahun 2020 Rp. 1.870.421.000. PPJ masa Juni 2020 sebesar Rp.6.829.675. Reklame 2020 sebesar Rp.272.000. Kelima PUPR saat meninjau perumahan menemui sejumlah fasilitas sanitasi yang buruk dipemukiman pekerja, atap plapon yang rusak dan jebol, atap rumah yang bocor saat hujan bahkan ditampal menggunakan gabus, dinding bangunan yang sudah terbelah dan retak bahkan lebih dari 2 cm retakannya, instalasi listrik yang awut awutan tidak beraturan yang bias berdampak mudah terjadi korsleting apabila tidak diperhatikan dengan baik, fasilitas air bersih yang tidak layak, dimana menurut pengakuan pihak perusahaan air diangkur dan dimobilisasi menggunakan truk tangki namun tidak demikian yang ditemui dilapangan. Beberapa tim masih melakukan pengecekan dilapangan dan masih menunggu prosesnya yakni Dinas Perkebunan dalam HGU, Dinas DLH dalam pengolahan limbah maupun Daerah Aliran Sungai (DAS), serta beberapa tim lainnya.

Untuk diketahui, PK FSBSI memiliki 16 tuntutan diantaranya, Pertama peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama, kedua penyediaan mobil ambulance perusahaan karena sampai sekarang belum juga tersedia, ketiga setiap gajian tiap bulan agar diberikan slip gaji, keempat memberikan rapelan gaji, kelima tentang bus anak sekolah yang tidak layak supaya diganti dengan bus yang tertutup, keenam hak orang yang sudah pensiun supaya diberikan dengan umur 55 tahun secara tegas, ketujuh FSBSI tetap ada di perusahaan agar jangan diintimidasi serta diberikan kantor dan plang di wilayah perusahaan, kedelapan perumahan karyawan banyak yang tidak layak, air dan listrik supaya ditinjau kembali, sembilan plang nama yang sampai saat ini plang serikat pekerja/buruh tidak boleh didirikan dalam perusahaan, sepuluh perempuan bisa memperoleh libur dua hari selama masa haid hari pertama dan kedua, sebelas alat kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya, duabelas alat pelindung diri APD, helm, sepatu, sarung tangan, tiga belas masalah tonase dari 40 perkilo menjadi 70 perkilo karena dianggap standar 30 tahun lalu sudah tidak sesuai dengan standar kebutuhan hidup ditahun 2020 ini, empat belas PT Padasa Enam Utama memasukkan pekerja baru selama karyawan menyampaikan aspirasinya atau dalam masa mogok kerja, limabelas upah kerja selama melakukan aksi unjuk rasa untuk dapat dibayarkan, enambelas pada tanggal 16 Juli Imam Syafi’i mendapatkan PHK dari KUD Tiga Koto Kampar.(DiskominfoKampar)




comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Gubernur Jabar Soft Opening Alun-alun Paamprokan di Kabupaten Pangandaran
  • Uu Ruzhanul Sidak Masker di Situ Gede Kota Tasikmalaya
  • Personel Polres Kampar Rutin Datangi Tempat Keramaian, Himbau Warga Terapkan Protkes
  • Sejumlah Tokoh Berharap, Kapolda Riau Dipercaya Menjabat Kabareskrim Polri
  • Ini Gagasan Calon Kapolri Tentang Polisi Lalu Lintas, Bacalah...
  • Elite Gerindra: Kasus Siswi Nonmuslim Diminta Berjilbab Coreng Dunia Pendidikan
  • Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air indonesia Bersatu (PEKAT IB)Melakukan Aksi Sosial.
  • Mantan Bupati Jeffry Noer, Kadis PU Indra Pomi dan Mantan Ketua DPRD Ahmad Fikri, Diperiksa KPK
  • Komnas HAM Panggil Disdik Sumbar, Soal Siswi Disuruh Berjilbab
  •  
     
     
    Rabu, 28 Oktober 2020 - 00:22:08 WIB
    Warga Sumbar Akan Divaksinasi Covid-19 Tahap I Sebanyak 53.696 Orang, Mulai November
    Senin, 28 Desember 2020 - 15:01:00 WIB
    Seorang Janda Pengedar Sabu di Tangkap, 16 Paket di Temukan Dalam Mesin Cuci
    Sabtu, 29 Agustus 2020 - 13:00:56 WIB
    Melalui Webinar ,Tema Menyukuri Nikmat Kemerdekaan
    FPK Riau Sukses Bangkitkan Semangat FPK Se Nusantara
    Selasa, 24 November 2020 - 18:58:37 WIB
    Pilkada Serentak 2020: Ridwan Kamil Ajak TNI/Polri Edukasi Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan
    Senin, 11 Januari 2021 - 09:55:23 WIB
    Wagubri Belum Pastikan Riau PSBB
    Selasa, 11 Agustus 2020 - 21:54:19 WIB
    Efek SK Kubu Mucdi Pr Terbit
    Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Ajukan Keberatan Kepada Menkumham
    Selasa, 07 Januari 2020 - 12:07:57 WIB
    Dugaan Penyelewengan Dana Publikasi Diskominfo Inhil Mulai Terkuak
    Selasa, 17 November 2020 - 18:06:01 WIB
    Iklim Investasi Perlu Didukung Tenaga Kerja Berkompetensi Tinggi
    Jumat, 06 November 2020 - 05:17:34 WIB
    Baru 3 Hari Kenalan di FB, Pria Ini Merudapaksa Cewek ABG lalu Ditinggal di Pinggir Jalan
    Minggu, 31 Mei 2020 - 09:33:58 WIB
    LAWAN COVID-19
    Hadapi Masa Pendemi Covid-19, Bupati Kampar ; Sinergitas Dan Kebersamaan Lalui Cobaan
    Sabtu, 16 Januari 2021 - 17:46:13 WIB
    Hari Terakhir Orientasi Tahap II CPNS Kemenkumham Tahun 2019,
    Kakanwil Ingatkan untuk Bijak Bermedia Sosial
    Selasa, 10 Maret 2020 - 17:40:13 WIB
    Tampung Sawit dari Kawasan Hutan dan Cemari Lingkungan
    PT Sawit Inti Prima Perkasa Diduga Tidak Mengatongi Izin
    Jumat, 24 Juli 2020 - 12:34:25 WIB
    Pemkab Bengkalis Sambut Kunjungan Kerja LPM Kota Pekanbaru
    Sabtu, 04 Januari 2020 - 19:37:02 WIB
    Kompi Tanpa Kawandya Selesai Melaksanakan Tugas Kemanusiaan di Lombok
    Rabu, 24 Juni 2020 - 12:44:13 WIB
    MONITORING DUNIA PARIWISATA
    Pembukan Obyek Wisata Jatim Menunggu Rekomendasi Gutus Kab/Kota
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved