Minggu, 25 Oktober 2020  
 
Hutan Alam Riau dalam Kondisi Darurat

Riswan L | Riau
Jumat, 04 September 2020 - 13:22:10 WIB
PEKANBARU, Tiraskita.com - Perusahaan terbesar Bubur Kertas di Riau, Group April, melalui anak perusahaannya, PT. Nusa Prima Manunggal (NPM) ditemukan sedang berupaya untuk melakukan pengrusakan lingkungan dan kehutanan di Provinsi Riau.

Hal itu sebagaimana dalam uraian pihak penggiat lingkungan hidup dan kehutanan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Pekanbaru, pada 26 Agustus 2020, dalam laporan pihaknya kepada publik merinci temuan pihaknya, bahwa adanya upaya pihak perusahaan milik Taipan, Group April untuk melakukan penebangan secara besar-besaran terhadap hutan alam Riau yang terletak di wilayah Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuansing.

"Pada 18 - 21 Juni 2020 lalu Jikalahari melakukan investigasi terkait rencana penebangan hutan alam yang akan dilakukan oleh PT. Nusa Prima Manunggal (NPM) anak Perusahaan April Group. Investigasi ini berasal dari laporan masyarakat terkait penolakan dari kepala Desa Pulau Padang dan Tokoh Masyarakat terkait pembukaan hutan alam oleh PT. Nusa Prima Manunggal (NPM) dengan pola kerjasama dengan Koperasi Koto Intuok melalui izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) Koperasi Kota Intuok," Urai Jikalahari dalam laporannya.

Kabarnya Koperasi Koto Intuok tersebut mengantongi izin HKm pada tahun 2018 dengan SK. 4433/MENLHK/- PSKL/PKPS/PSL.O/6/2018 dengan luasan 1.565 Hektar pada kawasan Hutan Produksi Terbatas tepatnya di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi.

"Rencana kegiatan perusahaan tertulis dalam dokumen UKL - UPL Koperasi Koto Intuok untuk melakukan penebangan habis permukaan hutan dan akan menanam Akasia," Tulis Jikalahari.

Jikalahari menilai bahwa rencana anak perusahaan Group April tersebut dipastikan akan merusak lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah tersebut, karena di hutan alam yang diketahui masih memiliki tutupan hutan seluas 91% itu juga masih ditemukan jejak satwa langkah seperti Beruang dan Harimau, Babi hutan dan termasuk tutupan hutan yang masih rapat dan ketinggian 50 meter.

Selain rencana tersebut di prediksi akan melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal itu juga mendapat penolakan dari pihak Tokoh Masyarakat Desa Pulau Padang, tepatnya pada tanggal 18 Juni 2020 Masyarakat Desa tersebut menolak rencana itu karena selain anggota Koperasi disebutkan didominasi oleh pihak luar, hal itu konon akan merusak Hutan Alam yang diketahui sebagai penyangga Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling.

Koperasi Koto Intuok kabarnya didirikan pada 12 November 2014 dengan Ketua, Jon Herman, Wakil Ketua, Alfian, Sekretaris, Ade Tria dan Bendahara, Indra Abadi, yang diketahui seluruhnya berasal dari Desa Muara Lembu, sedangkan anggota Koperasi yang berasal dari Desa Pulau Padang hanya berjumlah 47 Orang dari total jumlah anggota 173 orang, sedangkan lebihnya berasal dari Desa Muara Lembu.

"Konsep Hutan Kemasyarakatan (HKM) itu tidak boleh merusak Hutan, sedangkan rencana Koperasi Koto Intuok akan menebang kayu alam, dan hal itu jelas merusak hutan alam, dan pihak Tokoh adat, Tokoh Pemuda, serta BPD Desa Pulau Padang khawatir hal itu nantinya akan bermasalah hukum dan Kepala Desa Pulau Padang selaku pemberi Rekomendasi dapat bermasalah hukum,"tulis Jikalahari.

Atas informasi yang dilansir dan berasal dari hasil investigasi Jikalahari tersebut, awak media ini telah melakukan konfirmasi secara elektronik kepada pihak Perusahaan Group April (PT.RAPP) melalui fungsi Kehumasan, Budi, Eric, dan Fredrick, di nomor kontak WA masing-masing, namun hingga berita ini dimuat, ketiga Personal bidang Kehumasan PT. RAPP tersebut tidak merespon.

Sikap anak Perusahaan Group April ini diduga banyak pihak akan mengelabui publik untuk melancarkan aksinya, pada akhirnya jika tutupan hutan Riau terus dirambah, maka Rakyat Riau lah yang akan merasakan akibat yang ditimbulkan, seperti Karhutla, dan bencana alam lainnya, bahkan konflik Satwa dengan Masyarakat pun tidak akan terhindarkan.

Kita ketahui bahwa pola Kerjasama dengan Koperasi yang diciptakan oleh Perusahaan-perusahaan besar di Riau telah lama diketahui publik sebagai cara jitu untuk menguasai kawasan hutan Riau guna mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk Perusahaan. Pertanyaanya adalah, mengapa hal ini bisa luput dari fungsi pengawasan pihak terkait, seperti Dinas LHK Riau dan Kementerian LHK RI pimpinan Siti Nurbaya Bakar?.***

Sumber : Releas Jikalahari


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Polres Kampar Ringkus 4 Pelaku Narkoba di 3 TKP Berbeda
  • Korban Aniaya 13 Luka Tusuk Minta Bantuan Hukum LBH JANKAR
  • Ditangkap Polisi di Malang, Denny Siregar Sebut Gus Nur Bukan Anak Kiai
  • Menaker Ajak Kepala Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja
  • Normalisasi Hubungan Dengan Israel, Putra Mahkota Saudi Takut Dibunuh Rakyatnya
  • Pemuda di Bungo Bunuh Diri Sambil 'Video Call'
  • Liburan Panjang, Daop 3 Cirebon Operasikan 53 Kereta Api Jarak Jauh
  • Cegah Covid-19, Bupati Lebak Tutup Tempat Wisata saat Libur Panjang
  • Seorang Kompol Oknum Anggota Polda Riau Tertangkap Kurir Sabu 16 Kg
  •  
     
     
    Rabu, 17 Juni 2020 - 11:23:59 WIB
    Bertahun-Tahun Laporan Lembaganya Mengendap
    LSM Minta Keterlibatan Kasmarni Dalam Kasus Hutan Bengkalis Diungkap
    Rabu, 08 Juli 2020 - 10:00:18 WIB
    Malam, Satgas TMMD Kodim 1014/Pangkalan Bun, Rehat di Rumah Singgah
    Rabu, 30 September 2020 - 05:35:33 WIB
    400 Nakes Aceh Kena Covid, IDI Antisipasi Klaster Rumah Sakit
    Sabtu, 14 Desember 2019 - 07:46:37 WIB
    Rutan Dumai Laksanakan Perintah Dirjenpas
    Senin, 10 Februari 2020 - 13:00:59 WIB
    Kekecewaan Warga Pada PU
    Warga Kecewa, Proyek Jalan PU Rohil Asal Jadi
    Minggu, 17 Mei 2020 - 09:33:16 WIB
    LAWAN COVID-19
    Ditetapkan PSBB, Kampar Gelar Apel Konsolidasi Pasukan
    Kamis, 24 September 2020 - 12:37:09 WIB
    Ketua DPRD Sumut Siap Kawal Langkah SPRI Sumut, Baskami Ginting: SPRI Harus Didukung
    Kamis, 16 Juli 2020 - 15:21:09 WIB
    Lido Bogor Bakal Jadi KEK Pariwisata Pertama di Jabar
    Rabu, 22 April 2020 - 18:18:21 WIB
    PAKET SEMBAKO
    Bupati Kampar dan Ketua DPRD Bagikan sembako di tiga Kecamatan
    Jumat, 29 Mei 2020 - 15:39:05 WIB
    Danrem 072/Pmk Bersama Unsur Pejabat Korem 072, Lakukan Latbak
    Selasa, 14 Juli 2020 - 11:09:13 WIB
    Danlanud Sam Ratulangi Manado Lakukan Courtesy Call Dengan Unsur Forkopimda
    Kamis, 16 Juli 2020 - 00:21:54 WIB
    Danpos Bawolato & Babinsa Koramil 03/Idanogawo, Buat Program Jambanisasi Bantu Warga Miskin
    Sabtu, 15 Februari 2020 - 10:52:43 WIB
    Gubsu Edy Rahmayadi Dilaporkan ke KPK Terkait Lahan Eks HGU PTPN 2
    Senin, 11 Mei 2020 - 18:55:40 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Bersama Tim Gugus Tugas Laksanakan Pengawasan di Perbatasan
    Selasa, 21 April 2020 - 16:25:27 WIB
    Serdang Bedagai
    Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Serdang Bedagai Terima Bantuan
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved