Kamis, 04 Maret 2021  
 
Hakim Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Alih Fungsi Hutan Riau, Ini Jawaban KPK

Riswan L | Hukrim
Kamis, 10 September 2020 - 10:39:49 WIB
Pekanbaru, Tiraskta.com - Perusahaan Perkebunan PT. Duta Palma akhirnya keluar dari Permasalahan Hukum atas kasus yang menjerat seorang Legal Perusahaan itu, yakni, Suheri Terta, yang sempat duduk di kursi pesakitan karena didakwa oleh JPU KPK telah melakukan serangkaian Perbuatan tindak pidana Korupsi dengan upaya suap.

Perbuat itu pun diketahui oleh penyidik KPK berdasarkan proses hukum yang ketat dan sangat hati-hati dalam menggali alat-alat bukti yang sah untuk dihadirkan didepan persidangan.

Namun dari sekian lama proses hukum yang dilakukan oleh penyidik KPK, hingga kepersidangan, akhirnya Hakim yang memimpin Persidangan dengan agenda putusan itu pun ternyata memberikan Vonis bebas kepada Suheri Terta.

Vonis dibacakan hakim ketua Saut Maruli Tua Pasaribu di persidangan secara virtual, Rabu (9/9/2020). Hakim menyatakan Suheri tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer maupun subsider yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menyatakan terdakwa Suheri Terta tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan JPU," ujar Saut.

Hakim meminta JPU memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat. "Meminta JPU segera membebaskan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan dibacakan," kata Saut.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebutkan, perbuatan bermula dari pengajuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau oleh Annas Maamun kepada Menteri Kehutanan tahun 2014. Rencana ini membuat Surya Darmadi (tersangka) menemui Annas Maamun dan Kepala Dinas Kehutanan Riau Zulher.

Surya Darmadi ingin kebun milik perusahaannya Dulta Palma Group dikeluarkan dari kawasan hutan dalam RTRW. Lokasi perusahaan ini ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

JPU KPK dalam dakwaannya menyebut ada rencana memberikan uang Rp8 miliar kepada Annas. Di mana Rp3 miliar sebagai uang muka dan sisanya diberikan setelah RTRW disahkan menteri.

Uang Rp3 miliar diserahkan Suheri sebagai legal perusahaan melalui perantara Gulat Medali Emas Manurung. Namun dalam persidangan, hanya Gulat yang menyatakan Annas menerima uang itu.

Kesaksian Gulat sudah dibantah terdakwa dan saksi lain tidak melihat adanya penyerahan uang itu. Sementara saksi Annas, tidak mengingat apakah menerima uang karena dalam persidangan sering menyatakan lupa.

Begitu juga dengan rekonstruksi yang dilakukan. Hanya berdasarkan kesaksiaan dari Gulat. "Satu keterangan saksi saja (Gulat) tidak cukup sebagai alat bukti dan tidak memenuhi unsur sebagaimana dakwaan JPU," kata Saut.

Atas vonis hakim itu, Suheri yang mengikuti persidangan di Jakarta menyatakan menerima. Sementara JPU KPK menyatakan pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Pada persidangan sebelumnya, JPU Wahyu Dwi Oktafianto, menuntut Suheri dengan penjara selama 4 tahun. Suheri juga dituntut membayar denda Rp150 juta subsider 6 bulan penjara.

JPU menyatakan Suheri bersalah menyuap Annas Maamun. Terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun tujuan menyuap Annas Maamun yakni, Suheri Terta ingin anak perusahaan  PT Darmex Agro di Kabupaten Inhu, seperti PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur dimasukkan atau diakomodir dalam usulan perubahan RTRW Riau 2014.

Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, yakni bebasnya seorang terdakwa KPK atas kasus alih fungsi hutan dengan modus suap terhadap mantan Gubernur Riau, Anas Maa'mun, yang dilakukan oleh Suheri sebagaimana hasil Penyidikan KPK, hal itu disikapi oleh JPU KPK dengan mengatakan pihaknya bersikap pikir-pikir.

"Dari awal proses penyidikan, KPK yakin dengan alat bukti yang kami miliki dan selama proses persidangan juga dapat dibuktikan semua uraian perbuatan Terdakwa," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Menurut Fikri, terlebih dalam putusan MA atas nama terpidana Annas Ma'mun telah terbukti adanya penerimaan sejumlah uang antara lain dari PT Duta Palma.

"Kami masih menyatakan sikap pikir-pikir atas putusan tersebut dan selanjutnya akan mengambil sikap langkah hukum setelah mempelajari salinan lengkap putusan majelis hakim tersebut," Ungkapnya.***

Sumber : Kutipan dari Cakaplah


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Hari Pertama Kerja Pasca Dilantik, Bupati dan Wabup Sergai Gelar Rapat Koordinasi
  • Bhabinkamtibmas Polsek Tapung Lakukan Patroli Karhutla Gabungan
  • Melalui I-Link , Masyarakat Rohil Kini Bisa Mengurus SIM Secara Online
  • Truk Terbalik di Jalan Sangkuriang Cimahi
  • Mantap Aksi Nyonya Kapolda Ditengah Kebakaran
  • Menteri Siti Nurbaya, Dukung Polda Riau Tangani Kasus Pidana Sampah Kota Pekanbaru
  • Kapolres Kampar Perintahkan Seluruh Jajaran Intensifkan Patroli Karhutla
  • Di Kota Dumai, THR Tahun 2020 Masih Belum Dibayar
  • PT Pelindo I Dukung Program Atasi Banjir di Kota Dumai
  •  
     
     
    Selasa, 23 Juni 2020 - 06:25:06 WIB
    Pesawat Tempur Milik Pangkalan Angkatan Udara Roesmin Nurjadin
    Kunjungan Sekretaris Daerah Kampar Drs Yusri,M.Si Tinjau Lokasi Korban Jatuh Pesawat
    Jumat, 21 Februari 2020 - 16:40:59 WIB
    Presiden Joko Widodo
    Tol Pekanbaru - Dumai Diresmikan Presiden RI, April 2020 Rampung
    Minggu, 29 Desember 2019 - 16:26:31 WIB
    Kapal Coast Guard China Usir Nelayan Indonesia di Perairan Natuna
    Jumat, 12 Februari 2021 - 22:40:00 WIB
    Pasien Positif Covid-19 Kuansing, Hari Ini Bertambah 1 Orang
    Jumat, 28 Agustus 2020 - 09:01:42 WIB
    LAWAN COVID-19
    Keberhasilan Berawal Dari Keutuhan Rumah Tangga
    Kamis, 23 Januari 2020 - 21:25:15 WIB
    Dihadiri Presiden Jokowi
    Panglima TNI Hadiri Rapim Kemhan Tahun 2020
    Selasa, 27 Oktober 2020 - 22:36:25 WIB
    BNN Riau Tangkap Jaringan Internasional Narkoba, 19 Kg Sabu dan 10 Ribu Ekstasi Diamankan
    Senin, 27 Juli 2020 - 15:36:23 WIB
    Plh. Bupati Bengkalis Tanam Perdana Program Peremajaan Kelapa Sawit
    Selasa, 16 Februari 2021 - 08:36:59 WIB
    Masa Jabatan Berakhir, DPRD Inhu Paripurnakan Usulan Pemberhentian Bupati Yopi Arianto
    Senin, 29 Juni 2020 - 15:41:19 WIB
    H. Tengku Zainuddin Hadiri Kegiatan Bhakti Sosial Sempena HUT Bhayangkara Ke-74 Tahun 2020
    Senin, 23 November 2020 - 16:34:18 WIB
    BNN Palopo Tangkap Oknum Bendahara & Kades Patila
    Rabu, 10 Juni 2020 - 20:26:02 WIB
    Babinsa Silihasih Ramil 2004/Losari Dim 0620/Kab Cirebon, Dampingi Kegiatan Posyandu
    Rabu, 06 Januari 2021 - 08:57:10 WIB
    Pemda Kampar MoU bersama Kejari Kampar Dalam Pengolahan Aset
    Selasa, 10 Maret 2020 - 17:40:13 WIB
    Tampung Sawit dari Kawasan Hutan dan Cemari Lingkungan
    PT Sawit Inti Prima Perkasa Diduga Tidak Mengatongi Izin
    Rabu, 18 Maret 2020 - 08:04:35 WIB
    Tanamkan Rasa Malu Dalam Diri
    Pangdam IV: Prajurit Profesional Malu Berbuat Pelanggaran
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved