Selasa, 02 Juni 2020  
 
Gubsu Edy Rahmayadi Dilaporkan ke KPK Terkait Lahan Eks HGU PTPN 2

Riswan L | Hukrim
Sabtu, 15 Februari 2020 - 10:52:43 WIB
MEDAN, Tiraskita.com – Sebanyak enam warga Sumatera Utara melalui kuasa hukum Hamdani Harahap, Rion Arios, Raja Makayasa dan Rahmad Yusup Simamora dari Kantor Hukum Citra Keadilan melaporkan Gubenur Sumut Edy Rahmayadi.

Dan juga mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Mantan Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono, Direktur Utama PTPN 2 Mohammad Abdul Ghani, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno,

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 13 Februari 2020.

Enam warga Sumut itu yakni Saharuddin, Sahat Simatupang, Muhammad Arief Tampubolon, Timbul Manurung, Lomlom Suwondo dan Burhanuddin Rajagukguk melaporkan Gubernur Sumut, Dirut PTPN 2 hingga Menteri ATR atas dugaan korupsi dan atau gratifikasi dan perdagangan kekuasaan untuk kepentingan masing- masing atas penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) lahan eks Hak Guna Usaha PTPN 2.

Salah satu pelapor Saharuddin didampingi pengacara Hamdani Harahap dan Rahmad Yusup Simamora usai melaporkan para pejabat tersebut ke Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, mengatakan, PTPN 2 tidak berhak menjual lahan eks HGU hanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumut, Nomor 188.44/384/KPTS 2017 dan perhitungan kantor penilai publik (KJPP) seperti yang tertera di SPP yang ditandatangani Dirut PTPN 2 Mohammad Abdul Ghani.

“Lahan eks HGU PTPN 2 yang tidak diperpanjang seluruhnya 5.873,06 hektare. Yang di ajukan oleh Gubernur Tengku Erry dalam daftar nominatif penerima lahan eks HGU sesuai SK Nomor 188.44/384/KPTS 2017 adalah 2.016 hektare,” kata Saharuddin.

Hamdani Harahap mengatakan, PTPN 2 tidak memiliki dasar hukum menjual 2.016 hektare lahan eks HGU karena objek tanahnya sudah tidak berkekuatan hukum sebagai aset PTPN II, apalagi sampai menerima uang dari pembayaran tanah lewat mekanisme penerbitan surat perintah pembayaran ke rekening PTPN 2.

“Saya yakin kan bahwa surat perintah pembayaran tanah eks HGU yang dijadikan dasar jual – beli lahan eks HGU PTPN 2 adalah perbuatan melawan hukum yang berpotensi menguntungkan pribadi para pihak yang kami laporkan senilai kurang lebih Rp 26 triliun, apalagi beberapa pihak sudah melakukan transaksi pembelian,” kata Hamdani.

Hamdani menambahkan, seharusnya skema penyelesaian atau distribusi lahan eks HGU bukan berdasar jual – beli atau komersialisasi, melainkan mengacu pada

SK Gubernur Sumut Tentang Tim B Plus Nomor 593.4/065/K/2000 tgl 11 Februari tahun 2000 Tentang Penyelesaian Eks HGU PTPN 2.

“Tadi kami menyerahkan beberapa dokumen pendukung termasuk surat perintah pembayaran lahan eks HGU melalui rekening PTPN 2 kepada KPK. Kami perkirakan ada potensi korupsi sebesar Rp 26 triliun,” kata Hamdani.

Sahat Simatupang menambahkan, KPK bisa menelusuri kesalahan prosedur penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN 2 baru kemudian masuk ke dugaan korupsi.

“Saya sampaikan ke Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ada potensi perdagangan kekuasaan dalam masalah tersebut. Bahkan Lili Siregar meminta laporan kami disampaikan juga ke dia pribadi selain secara resmi ke Dumas KPK. Lili berjanji akan memantau laporan kami tersebut.” kata Sahat.

Kami juga diminta juru bicara KPK mengupdate dokumen yang dibutuhkan KPK datang langsung atau melalui akun di kpk whistleblowers system via Website KPK.*


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Babinsa Koramil 07 Alasa aktif Komsos pencegahan penyebaran Covid-19
  • Sidak Pelayanan, Bupati Kampar Sapa Masyarakat
  • Korem 072/Pmk Terima Kunjungan Tim Dalprog Kerja dan Anggaran Kodam IV
  • Kapolres Inhil Berharap Masyarakat Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan
  • Penerimaan Calon Taruna Imigrasi Dan Taruna Lapas Segera di Buka, Ini Linknya
  • Setahun Terakhir Total 11 Artis Terjerat Narkotika, Dengan Ditangkapnya Dwi Sasono
  • Pekanbaru Segera "New Normal", DPRD: Konsepnya Harus Jelas
  • 6 Ton Beras Bantuan CSR PLN Masih Menumpuk di Gudang PT SPM
  • Danramil 02 Gido beserta Babinsa Melaksanakan pendampingan pembagian BLT Desa di wilayah Koramil 02
  •  
     
    Sabtu, 30 Mei 2020 - 11:52:56 WIB
    LAWAN COVID-19
    Pimpin Rapat PSBB menuju New Normal, Bupati Kampar Ingatkan lebih tingkatkan disiplin jalankan Proto
    Jumat, 14 Februari 2020 - 15:54:43 WIB
    Satnarkoba Polres Rohul Tangkap Tiga Pelaku, Satu IRT Saat Sedang Asyik Shabu Dalam Rumah di Puo Ray
    Senin, 23 Maret 2020 - 11:07:26 WIB
    Karna Wabah Covid-19 Polda Jabar Mengubah Jam Layanan Samsat Dalam Rangka Pencegahan Virus Corona
    Kombes Erlangga : Jam Layanan Samsat Ada Perubahan
    Sabtu, 21 Desember 2019 - 09:35:09 WIB
    Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faisal Bantu Pembangunan Mesjid
    Kamis, 30 Januari 2020 - 14:41:14 WIB
    Persiapan Penyelengara Piala Dunia FIFA U-21 2021
    Kementerian PUPR Siap Dukung Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-21 2021 di Indonesia
    Minggu, 08 Maret 2020 - 14:01:27 WIB
    Laporkan Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan
    Diduga Melakukan Pidana Penggelapan dan Penipuan, Kadin SUMUT Khairul Mahalli Dilaporkan ke Polisi
    Jumat, 27 Desember 2019 - 07:47:23 WIB
    PT.Mata Elang Internasional Stadium Menggugat
    Kamis, 27 Februari 2020 - 16:35:16 WIB
    Larangan Memfoto, Merekam Persidangan Tanpa Izin Ketua Pengadilan akan Memperparah Mafia Peradilan
    Sabtu, 02 Mei 2020 - 18:27:51 WIB
    Babinsa Banjarsari  Bersama FKPPI bagikan Takjil & Masker
    Jumat, 08 Mei 2020 - 14:41:10 WIB
    PERATURAN PRESIDEN
    Presiden Jokowi Tetapkan 62 Daerah Tertinggal, Ini Daftarnya
    Kamis, 14 Mei 2020 - 22:59:28 WIB
    LAWAN COVID-19
    Di Kampar sebanyak 31.197 KK Terima Bantuan Sosial Tunai (BST).
    Sabtu, 23 Mei 2020 - 10:19:40 WIB
    PENIMBUNAN 300 TON GULA
    Anggota DPR RI Bambang DH: Jangan Hanya Dibongkar, Beri Sanksi Pidana!
    Kamis, 28 Mei 2020 - 18:23:13 WIB
    LAWAN COVID-19
    Personil Koramil 03/Idanogawo Bersama Bhabinkamtibmas Kawal
    Selasa, 31 Maret 2020 - 14:03:39 WIB
    Narkotika Jenis Sabu
    Corona Tak Lumpuhkan Bandar,BNN Sita 32 Kg Sabu Asal Malaysia
    Rabu, 04 Maret 2020 - 16:38:23 WIB
    BPK TEMUKAN TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI
    BPK Temukan 283 Jt Anggaran Meleset di OPD Prov.Riau
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2019 PT. ZONA INDONESIA INTERMEDIA, All Rights Reserved