Kamis, 27 Februari 2020  
 
Gubsu Edy Rahmayadi Dilaporkan ke KPK Terkait Lahan Eks HGU PTPN 2

Riswan L | Hukrim
Sabtu, 15 Februari 2020 - 10:52:43 WIB
MEDAN, Tiraskita.com – Sebanyak enam warga Sumatera Utara melalui kuasa hukum Hamdani Harahap, Rion Arios, Raja Makayasa dan Rahmad Yusup Simamora dari Kantor Hukum Citra Keadilan melaporkan Gubenur Sumut Edy Rahmayadi.

Dan juga mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Mantan Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono, Direktur Utama PTPN 2 Mohammad Abdul Ghani, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno,

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 13 Februari 2020.

Enam warga Sumut itu yakni Saharuddin, Sahat Simatupang, Muhammad Arief Tampubolon, Timbul Manurung, Lomlom Suwondo dan Burhanuddin Rajagukguk melaporkan Gubernur Sumut, Dirut PTPN 2 hingga Menteri ATR atas dugaan korupsi dan atau gratifikasi dan perdagangan kekuasaan untuk kepentingan masing- masing atas penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) lahan eks Hak Guna Usaha PTPN 2.

Salah satu pelapor Saharuddin didampingi pengacara Hamdani Harahap dan Rahmad Yusup Simamora usai melaporkan para pejabat tersebut ke Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, mengatakan, PTPN 2 tidak berhak menjual lahan eks HGU hanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumut, Nomor 188.44/384/KPTS 2017 dan perhitungan kantor penilai publik (KJPP) seperti yang tertera di SPP yang ditandatangani Dirut PTPN 2 Mohammad Abdul Ghani.

“Lahan eks HGU PTPN 2 yang tidak diperpanjang seluruhnya 5.873,06 hektare. Yang di ajukan oleh Gubernur Tengku Erry dalam daftar nominatif penerima lahan eks HGU sesuai SK Nomor 188.44/384/KPTS 2017 adalah 2.016 hektare,” kata Saharuddin.

Hamdani Harahap mengatakan, PTPN 2 tidak memiliki dasar hukum menjual 2.016 hektare lahan eks HGU karena objek tanahnya sudah tidak berkekuatan hukum sebagai aset PTPN II, apalagi sampai menerima uang dari pembayaran tanah lewat mekanisme penerbitan surat perintah pembayaran ke rekening PTPN 2.

“Saya yakin kan bahwa surat perintah pembayaran tanah eks HGU yang dijadikan dasar jual – beli lahan eks HGU PTPN 2 adalah perbuatan melawan hukum yang berpotensi menguntungkan pribadi para pihak yang kami laporkan senilai kurang lebih Rp 26 triliun, apalagi beberapa pihak sudah melakukan transaksi pembelian,” kata Hamdani.

Hamdani menambahkan, seharusnya skema penyelesaian atau distribusi lahan eks HGU bukan berdasar jual – beli atau komersialisasi, melainkan mengacu pada

SK Gubernur Sumut Tentang Tim B Plus Nomor 593.4/065/K/2000 tgl 11 Februari tahun 2000 Tentang Penyelesaian Eks HGU PTPN 2.

“Tadi kami menyerahkan beberapa dokumen pendukung termasuk surat perintah pembayaran lahan eks HGU melalui rekening PTPN 2 kepada KPK. Kami perkirakan ada potensi korupsi sebesar Rp 26 triliun,” kata Hamdani.

Sahat Simatupang menambahkan, KPK bisa menelusuri kesalahan prosedur penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN 2 baru kemudian masuk ke dugaan korupsi.

“Saya sampaikan ke Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ada potensi perdagangan kekuasaan dalam masalah tersebut. Bahkan Lili Siregar meminta laporan kami disampaikan juga ke dia pribadi selain secara resmi ke Dumas KPK. Lili berjanji akan memantau laporan kami tersebut.” kata Sahat.

Kami juga diminta juru bicara KPK mengupdate dokumen yang dibutuhkan KPK datang langsung atau melalui akun di kpk whistleblowers system via Website KPK.*


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Walikota Pekanbaru Tinjau Langsung Kantor Disdukcapil Pekanbaru
  • Babinsa Koramil 07/Alasa Laksanakan Sosialisasi Penerimaan CATAM TNI AD 2020
  • Pemerintah Berikan Paket Insentif Untuk Akselerasi Kinerja Pariwisata di tengah Wabah Corona
  • Dubes RI Kairo Terima Penghargaan sebagai Dubes Terbaik dari Majalah Diplomasi Mesir
  • Genjot Perekonomian untuk Antisipasi Dampak Wabah Korona
  • Diamankan di Dumai 7 Kg Sabu Dikendalikan dari Lapas Pekanbaru, 6 Pelaku Diringkus
  • Kembali Ketua dan Komisioner KPU, Arief Budiman serta Evi Novida Ginting Manik Dipanggil KPK
  • Unilak Gelar Pelatihan Relawan Karhutla
  • Komit Tindaklanjuti MoU, Unilak Gelar Pelatihan Relawan Karhutla
  •  
    Minggu, 12 Januari 2020 - 11:42:57 WIB
    KEMENHUB SIAPKAN RP. 72 MILIAR UNTUK BANGUN BANDARA NGLORAM
    Sabtu, 30 November 2019 - 16:33:43 WIB
    BREAKING NEWS : Anggota BNN Ditangkap Brimob Karena Jadi Bandar Narkoba
    Kamis, 07 November 2019 - 18:06:28 WIB
    Presiden Jokowi Minta Perbankan Nasional Tingkatkan Kontribusi bagi Pengembangan UMKM
    Senin, 27 Januari 2020 - 08:57:17 WIB
    Hadiri Pelantikan Lembaga Anti Narkotika Provinsi Riau,
    Senator Riau Dr.Misharti: Narkoba Musuh Kita Semua
    Rabu, 25 Desember 2019 - 18:18:13 WIB
    DPC LAN BOJONEGORO Hadiri Apel Relawan PMI dan Deklarasi Anti Narkoba
    Minggu, 10 November 2019 - 14:33:17 WIB
    Ketum PWI Atal Depari Apresiasi UKW MOI dengan PWI Jaya
    Rabu, 25 Desember 2019 - 12:01:10 WIB
    Tiga Petinggi Jateng Pantau Perayaan Natal
    Senin, 10 Februari 2020 - 00:03:25 WIB
    Prekrutan Prajurit TNI AD
    Tahun 2020, TNI AD Rekrut 17.264 Prajurit
    Kamis, 20 Februari 2020 - 00:55:39 WIB
    Presiden Jokowi Ke Riau
    Besok Presiden Jokowi Datang ke Riau
    Kamis, 02 Januari 2020 - 08:37:55 WIB
    Gara-Gara Bibit Singkong, Kirim Surat Terbuka ke Presiden
    Kamis, 06 Februari 2020 - 19:40:56 WIB
    Kapolri Beri KPLB , Pin Emas dan Pin Perak kepada Polisi Berprestasi di Bidang Olahraga
    Senin, 30 Desember 2019 - 05:47:20 WIB
    Gelar RAKERDA, PD IWO Sumenep Targetkan UKW 2020
    Sabtu, 01 Februari 2020 - 00:17:00 WIB
    3 Orang Kurir Narkoba Dilumpuhkan
    Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran 288 Kg Sabu di Tangerang, 3 Kurir Dilumpuhkan
    Minggu, 10 November 2019 - 16:54:27 WIB
    Hanya di Nias Barat Ada Desa Tak Berpenghuni, Dapat Dana Desa, Begini Ceritanya.......
    Selasa, 04 Februari 2020 - 12:24:54 WIB
    Rakornas PB 2020: Presiden Jokowi Perintahkan Beberapa Poin Solusi Penanggulangan Bencana yang Leb
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2019 PT. ZONA INDONESIA INTERMEDIA, All Rights Reserved