Kamis, 22 Oktober 2020  
 
Fakta Lain di Balik Gratifikasi Rp. 100 Miliar Agung Mangkunegara

Riswan L | Hukrim
Jumat, 28 Februari 2020 - 14:13:54 WIB
Bandar Lampung, Tiraskita.com - Pelukan hangat kepada sang istri mengawali langkah Hendra Wiajaya Saleh menuju pintu keluar ruang Garuda di pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Kamis siang, 27 Februari.  Mulutnya tertutup rapat, Ia tidak berkomentar sedikitpun kepda para wartawan yang bertanya tentang tanggapan mengenai vonis yang dibaca majelis hakim.

Ya, Hendra Wijaya  Saleh divonis dengan pidana kurungan badan selama 30 bulan dan didenda Rp. 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Surat permohonan diri sebagai Justice Collaborator pun ditolah mentah-mentah.

" Ya seperti tadi disampaikan oleh majelis hakim tadi, bahawa dalam aturan SEMA terkait dengan seseorang yang berhak mendapat JC itu, ada beberapa syarat. Salah satunya tadi, bukan pelaku utama, mengakui kesalahan, memberikan keterangan, memberikan bukti, kemudian mengukap pelaku lain yang lebih besar. Jadi tidak hanya satu hal aja, dan hakim juga menilai tidak memenuhi syarat. Sama dengan penuntut umum, " kata Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiq Ibnugroho.

Awalnya pengacara sudah yakin, bahwa  apa yang disampaikan Hendra Wijaya Saleh selama menjalani proses penganan perkara, telah memenuhi aturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang JC. "JC sudah kita ajukan, tapi hakim mengagap itu bukan bagian dari JC. Hakim yang mempertimbangkan," kata pengacara Hendra Wijaya Saleh, Gunawan Raka.

Senin pagi, 20 Januari 2020, Hendra Wijaya Saleh pernah mengukap tentang praktik suap di Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Perdagangan. Juga tentang proyek yang dikerjakan anggota DPRD  dan sesama kader Partai NasDem lainnya. Kepada awak media, keterangan itu dianggapnya sebagai kejujuranya. " Kalau itu kebenaran, kenapa mesti takut?" ujar Ketua Gapeksindo Lampung Utara ini.

Dia mengatakan bahwa  dalam surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dia menyebut nama Kabid Dinas Pendididkan Kesuma dan PNS di Dinas Kesehatan Firman, sebagai pengepul Fee PAKET Proyek. Juga menyebut Madrid Daud, Anggota DPRD Lampung Utara yang meminjam perusahaanya untuk mengerjakan proyek. Dia pun mengaku pernah memberikan Fee kepada Dinas Perdagangan di tahun 2017 kepada A Rozi, di Era Kepemimpinan Syahrudin Putera. Keterlibatan Bendahara DPD Partai NasDem Kampung Utara Sofyan AR dan Sekretaris Partai NasDem, Lozi Darwin dalam pengerjaan Paket proyek.

Bau Amis Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Perdagangan

Senin pagi, 24 Februari 2020, Agung Ilmu Mangkunegara menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Selain menerima suap, KPK juga mendakwa Agung Ilmu Mangkunegara telah menerima Gratifikasi  dari rekanan di Dinas PU-PR Sejak tahun 2015 sampai 2019 sebanyak Rp. 100.236.464.650.

Menurut KPK, Gratafikasi itu diterima melalui kurirnya, Yakni Kadis PU-PR Syahbudin, Kadi Perdagangan Wan Hendri, Pamaanya bernama Raden Ayahril, saudara angkatanya bernama Taufik Hidayat dan adik kaundungya Akbar Tandaniria Mangkunegara.

Tahun 2015, Agung Ilmu Mangkunegara telah menerima uang Syahbudin, Taufik Hidayat dan Akbar Tandanira Mangkunegara sebesar Rp. 18.304.235.900., Tahun 2016, meneriam uang melalui Syahbudin, Taufik Hidayat Akbar Tandaniria Mangkunegara sebesar Rp. 32.149.926.550.

Tahun 2017, menerima melalui Syahbudin, Taufik Hidayat akbar Tandaniria Mangkunegara sebesar Rp. 47.298.602.200. Tahun 2018, menerima uang melalui Syahbudin sebesar Rp. 38.700.000. Tahun 2019, menerima uang Syahbudin dan Raden Syahril sebesar Rp. 2.445.000.000.

Dari total keselurahan ang itu, Agung Ilmu Mangkunegara menggunakan Rp.97.954.061.150. untuk kepentingan pribadi," Ucap Taufiq saat membaca Surat Dakwaan.

Berangkat dari keterangan Hendra Wijaya Saleh tadI, KPK mengatakan  bahwa ada juga aliran dana yang diterima Agung Ilmu Mangkunegara dari Dinas Kesehatan, Dinas Pndidikan dan Dinas Perdagangan. KPK tidak memungkiri, jika dugaan Praktik Korupsi pun terjadi di Tiga Dinas tadi. "Tidak hanya di Dinas PU-PR. Jadi Gratifikasi itu semuanya, nanti kita lihat, "Jelas Taufiq Ibnugroho kepada awak media, Usai Vonis kepada Hendra Wijaya Saleh dibacakan.

Free Proyek Dinas Kesehatan kepada Frank, Oknum Auditor BPK Perwakilan Lampung

Dua orang sumber Fajar Fajar Sumetera mengatakan, ada pemberian uang senilai Rp.1,5 Miliar kepada Frank, Oknum auditor di BPK Perwakilan Lampung. Uang ini diberikan untuk mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP) yang diberikan BPK Perwakilan Lampung pada Tahun 2017 kepada Kabupaten Lampung Utara. Uang diduga berasal dari Fee Proyek di Dinas Kesehatan, di Masa Kepemimpinan dr. Maya Metisa.

Sebelumya, Syahbudin saat menjadi Saksi, Senin pagi, 13 Januari 2019 secara singkat pernah mengukap pemberian aliran uang kepada seorang di BPK senilai Rp.1 M. Uang itu menurut Syahbudin diberikab kepada seorang bernama Frank. Pemberian uang dilakukan oleh Dsyadi, Plt (BPKAD).

Taufiq Ibnugroho tidak membantah atau membenarkan uang untuk oknum Auditor BPK Perwakilan Lampung itu berasal dari Dinas Kesehatan. Ia hanya membenarkan tentang keterangan Syahbudin yang menyebut adanya aliran dana ke BPK  Perwakilan Lampung melalui Frank.

"Seingat saya, Syahbudin saat di persidangan belum menjelaskan mengenai sumber uang yang diberikan ke BPK. Memang betul pernah memberikan, tapi dia belum menjelaskan. Dia hanya menjelaskan secara umum, ada pemberian ke Pihak Lain. Tapi belum secara Detail. Mungkin nanti di Persidangan, mungkin nanti yang bersangkutan bisa menjelaskan, " Katanya.**


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Ridwan Kamil, Istighosah Kubro Jadi Momen Introspeksi dan Mohon Pertolongan kepada Allah SWT
  • Usai Pembukaan BSMSS Dandim 0620/Kab Cirebon Bersama Forkopimda Tinjau Lokasi BSMSA
  • Baznas Kota Cimahi Kembali Berikan Santunan Kepada Kalangan Fakir Miskin
  • Pekan Ini, Jabar Akan Gelar Simulasi Vaksinasi di Kota Depok
  • Irjen Napoleon Ancam Buka Semua Yang Terlibat, Begini Tanggapan Mabes Polri
  • Pemkot Cimahi Akan Perbaiki 967 Unit RUTILAHU pada Tahun Anggaran 2020
  • Terjadi Tindak Pidana, Ratusan Orang Jarah Harta Karyawan PT.Langgam Harmuni
  • FPK Riau Silaturahim Dengan Polda Riau
  • Hebat.......!!! Nama Presiden Indonesia Jadi Nama Jalan Di Uni Emirat Arab ( UEA)
  •  
     
     
    Jumat, 22 Mei 2020 - 07:55:38 WIB
    LAWAN COVID-19
    Kembali Hari Ini Satu Pasien Positif Covid-19 Inhil Dinyatakan Sembuh
    Selasa, 25 Februari 2020 - 18:49:38 WIB
    kunjungan Menteri LH Korea Selatan Cho Myung-Rae
    Bertemu Presiden Jokowi, Menteri LH Korsel Sampaikan Minat Korsel di Ibu Kota Baru
    Minggu, 24 Mei 2020 - 07:49:20 WIB
    LAWAN COVID-19
    Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo beserta Wakapolda Jabar Tinjau Pos Cekpoin
    Kamis, 05 Maret 2020 - 17:00:36 WIB
    PENGGUNAAN DANA SUBSIDI DARI PEMERINTAH DISALAHGUNAKAN
    IPSPK3 RI Laporkan Konglomerat Sawit ‘Disubsidi’ ke KPK
    Selasa, 30 Juni 2020 - 14:51:39 WIB
    MENGHANGUSKAN 4 HEKTARE LAHAN
    Polda Riau Menyelidiki Kebakaran Lahan Gambut di Pelalawan
    Senin, 16 Maret 2020 - 23:39:24 WIB
    Rapat Koordinasi Bersama Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid 19 di Provinsi Riau
    Bupati Kampar Hadiri Rakor Terkait Penanggulangan Corona Bersama Gubri
    Sabtu, 22 Agustus 2020 - 14:24:09 WIB
    KI Provinsi Riau lakukan Visitasi dan Penilaian Berkala ke PPID Kabupaten Kampar
    Rabu, 30 September 2020 - 21:08:36 WIB
    Tersangka Kasus Rapid Test Bandara Dua Kali Lecehkan Korban
    Sabtu, 30 November 2019 - 11:52:24 WIB
    Terkait Kasusu Suap Proyek
    KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Bengkalis
    Kamis, 02 April 2020 - 12:03:57 WIB
    Penjara Dan Denda Untuk Penyebar Hoaks
    Penjara dan Denda Rp 1 Miliar Menanti bagi Penyebar Hoaks Virus Corona
    Rabu, 20 November 2019 - 12:38:20 WIB
    Bantu Pencari Keadilan, Advokat di Inhil Dirikan Inhil Lawyer Club
    Rabu, 08 Juli 2020 - 06:28:51 WIB
    Gub Jabar Ridwan Kamil Utamakan Keselamatan Warga Dalam Pilkada Serentak
    Selasa, 16 Juni 2020 - 14:05:26 WIB
    Kakanwil Kemenkumham Sulbar Adakan Silaturahmi Dengan Danrem 142/Tatag
    Rabu, 08 Juli 2020 - 16:25:58 WIB
    Pemkab Bengkalis Bersama KPU dan Bawaslu Tandatangani NPHD
    Minggu, 19 Juli 2020 - 14:31:41 WIB
    Perhubungan Kodam XIV/Hasanuddin Gelar Komunikasi Di Luwu Utara
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved