Pemilu 2019 tentu berbeda dengan Pemilu 2014. Berbagai perubahan mengharuskan caleg beradaptasi dengan cara kampanyenya dan menyiapkan strategi">
Kamis, 18 Oktober 2018  
 
Pasti dukungan anda duduk
Raup Suara Terbanyak Belum Tentu Duduk di Kursi DPR

Redaksi | Politik
Selasa, 09 Oktober 2018 - 12:32:06 WIB
Pemilu 2019 tentu berbeda dengan Pemilu 2014. Berbagai perubahan mengharuskan caleg beradaptasi dengan cara kampanyenya dan menyiapkan strategi pemenangannya lebih matang.

Salah satu syarat mutlaknya adalah, meraih suara mayoritas. Namun, hal itu belum menjamin caleg tersebut berhasil berkantor di kawasan Senayan pada 2019 mendatang.

Status partai, syarat parliamentary threshold, serta beberapa faktor pendukung harus benar-benar disiapkan secara matang oleh para caleg yang bertarung berebut kursi DPR RI.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang diparipurnakan pada Juli 2017 lalu, menghasilkan lima poin yang membedakan Pemilu 2019 dengan sebelumnya.

Salah satunya yakni system Parliamentary Threshold (ambang batas parlemen) yang telah diundangkan. Di mana system ini mengatur syarat partai politik lolos ke DPR yaitu memiliki suara sebesar 4 persen di suatu tingkatan wilayah. Batas ambang 4 persen tentunya adalah tantangan sendiri bagi partai kecil atau partai baru yang pertama kali ikut pemilu.

Dari berbagai pengalaman, ambang batas parlemen telah beberapa kali menggagalkan sebuah partai untuk lolos ke Senayan. Seperti contoh, PBB dan PKPI yang gagal ke Senayan setelah suara nasional yang mereka dapatkan tak mencapai 3,5 persen, syarat parliamentary threshold di Pemilu 2014 silam.

Hal ini seringkali membuat caleg DPR partai seperti ini kena apes. Pasalnya, sekalipun caleg mereka juara di suatu daerah pemilihan (dapil), namun karena aturan ambang batas parlemen tadi, membuat partainya tadi tidak boleh masuk ke DPR.

Selain system Parliamentary Threshold, ada juga, metode konvensi suara yang digunakan untuk menentukan caleg terpilih juga berubah. Apabila pada pemilu sebelumnya, KPU menggunakan sistem penghitungan Quote Harre. Namun pada pemilu 2019, KPU akan menggunakan sistem Saint League Murni.

Sistem Quote Harre dikenal dengan istilah bilangan pembagi pemilih (BPP). BPP digunakan untuk menetapkan suara sesuai dengan jumlah suara dibagi dengan jumlah kursi yang ada di suatu dapil. Metode ini cenderung merugikan partai besar dikarenakan hak untuk mendapat kursi secara maksimal harus terlempar pada partai bersuara kecil dikarenakan asas pembagian pemilih tersebut.

Sedangkan metode Saint League Murni, digunakan pada Pemilu 2019 ini, adalah metode penghitungan suara yang menggunakan angka pembagi untuk mengalokasikan kursi yang diperoleh setiap partai politik dalam sebuah dapil. Angka yang digunakan untuk pembagi adalah angka ganjil (1,3,5,7,dst). Jumlah suara yang telah dibagi oleh angka ganjil tersebut akan diperingkatkan dan menentukan siapa saja partai/caleg yang lolos.

Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik di DPR RI

Sebanyak 575 kursi DPR RI akan diperebutkan oleh 14 partai politik yang lolos mengikuti kontestasi pada pemilihan umum 2019.

Jumlah kursi DPR RI pada pemilu 2019 bertambah 15 kursi menjadi 575 dibanding pemilu 2014 sebanyak 560 kursi. Penambahan ini terkait bertambahnya tiga daerah pilih (dapil), yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Sehingga jumlah dapil pada pemilu tahun depan menjadi 80 dapil dari sebelumnya hanya 77 dapil.***

comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Raup Suara Terbanyak Belum Tentu Duduk di Kursi DPR
  • Dinas PUPR Riau, Ajukan Tambahan Dana Bangun Gedung Kejati Rp39 M
  • Pasangan Suami Istri Tewas Seketika
  • Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari TNI Ke-73
  • DPW MOI Riau Segera Dikukuhkan
  • Amin Rais Diperiksa Polisi
  •  
    Selasa, 19 September 2017 - 09:53:08 WIB
    Status Gunung Agung Siaga, Pemerintah Kabupaten Karangasem Siap Evakuasi Warga
    Jumat, 26 Mei 2017 - 23:54:17 WIB
    Telan Anggran 3,3 M, Proyek Dinas PSDA Provinsi Sumut di Sungai Idanomola-Nias Dinilai Asal Jadi
    Sabtu, 09 September 2017 - 19:26:11 WIB
    ABN Diharapkan Membawa Pengaruh Positif Terhadap Cilegon
    Sabtu, 14 Januari 2017 - 13:08:38 WIB
    Bupati Lantik Pejabat Struktural Lingkup Pemkab Nias Utara
    Senin, 09 Januari 2017 - 01:13:17 WIB
    KM Lawit Tiba di Gunungsitoli, 70 Personel Polres Nias Diturunkan
    Rabu, 01 November 2017 - 20:17:29 WIB
    Alex Noerdin Tetapkan UMP Sumsel 2018 Sebesar Rp2.595.994
    Rabu, 01 Februari 2017 - 06:54:39 WIB
    Bupati Nias Barat Optimis Sekda Baru Dilantik Mampu Bersinergi Bangun Nias Barat
    Sabtu, 03 Juni 2017 - 14:43:24 WIB
    Tangkal Radikal di Kampus, Presiden Akan Pilih Langsung Rektor
    Jumat, 02 Juni 2017 - 15:20:25 WIB
    Jaksa KPK: Uang Kasus Korupsi Siti Fadilah Mengalir ke Amien Rais
    Sabtu, 17 Juni 2017 - 11:45:11 WIB
    Arkeolog Temukan Kota Kuno di Harlaa Ethiopia
    Sabtu, 11 Maret 2017 - 10:04:10 WIB
    Anggota DPRD-Provinsi Sumut, Arota Lase Reses di Kecamatan Hiliduho
    Selasa, 03 Oktober 2017 - 17:30:19 WIB
    PNS Cantik ini Asyik di Ranjang Bayar Utang
    Senin, 15 Mei 2017 - 17:47:04 WIB
    Ketika Pembantu Dipanggil Bos ke Kamar !
    Kamis, 01 Juni 2017 - 16:28:57 WIB
    Polda Sumut Minta Kapolsek Mandrehe Serius Tangani Kasus Oknum Brimob Penganiaya YG di Nias Barat
    Senin, 30 Januari 2017 - 22:33:49 WIB
    Wakil Bupati Nias Harapkan Satminkal Penyusun Dokumen RPJMD, RKPD dan PPAS Sesuaikan Indikator
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Foto | Galeri | Opini | Tokoh | Opini
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer | Index
    Copyright © 2017 PT. ZONA INDONESIA INTERMEDIA, All Rights Reserved