Pemilu 2019 tentu berbeda dengan Pemilu 2014. Berbagai perubahan mengharuskan caleg beradaptasi dengan cara kampanyenya dan menyiapkan strategi">
Selasa, 19 Februari 2019  
 
Pasti dukungan anda duduk
Raup Suara Terbanyak Belum Tentu Duduk di Kursi DPR

Redaksi | Politik
Selasa, 09 Oktober 2018 - 12:32:06 WIB
Pemilu 2019 tentu berbeda dengan Pemilu 2014. Berbagai perubahan mengharuskan caleg beradaptasi dengan cara kampanyenya dan menyiapkan strategi pemenangannya lebih matang.

Salah satu syarat mutlaknya adalah, meraih suara mayoritas. Namun, hal itu belum menjamin caleg tersebut berhasil berkantor di kawasan Senayan pada 2019 mendatang.

Status partai, syarat parliamentary threshold, serta beberapa faktor pendukung harus benar-benar disiapkan secara matang oleh para caleg yang bertarung berebut kursi DPR RI.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang diparipurnakan pada Juli 2017 lalu, menghasilkan lima poin yang membedakan Pemilu 2019 dengan sebelumnya.

Salah satunya yakni system Parliamentary Threshold (ambang batas parlemen) yang telah diundangkan. Di mana system ini mengatur syarat partai politik lolos ke DPR yaitu memiliki suara sebesar 4 persen di suatu tingkatan wilayah. Batas ambang 4 persen tentunya adalah tantangan sendiri bagi partai kecil atau partai baru yang pertama kali ikut pemilu.

Dari berbagai pengalaman, ambang batas parlemen telah beberapa kali menggagalkan sebuah partai untuk lolos ke Senayan. Seperti contoh, PBB dan PKPI yang gagal ke Senayan setelah suara nasional yang mereka dapatkan tak mencapai 3,5 persen, syarat parliamentary threshold di Pemilu 2014 silam.

Hal ini seringkali membuat caleg DPR partai seperti ini kena apes. Pasalnya, sekalipun caleg mereka juara di suatu daerah pemilihan (dapil), namun karena aturan ambang batas parlemen tadi, membuat partainya tadi tidak boleh masuk ke DPR.

Selain system Parliamentary Threshold, ada juga, metode konvensi suara yang digunakan untuk menentukan caleg terpilih juga berubah. Apabila pada pemilu sebelumnya, KPU menggunakan sistem penghitungan Quote Harre. Namun pada pemilu 2019, KPU akan menggunakan sistem Saint League Murni.

Sistem Quote Harre dikenal dengan istilah bilangan pembagi pemilih (BPP). BPP digunakan untuk menetapkan suara sesuai dengan jumlah suara dibagi dengan jumlah kursi yang ada di suatu dapil. Metode ini cenderung merugikan partai besar dikarenakan hak untuk mendapat kursi secara maksimal harus terlempar pada partai bersuara kecil dikarenakan asas pembagian pemilih tersebut.

Sedangkan metode Saint League Murni, digunakan pada Pemilu 2019 ini, adalah metode penghitungan suara yang menggunakan angka pembagi untuk mengalokasikan kursi yang diperoleh setiap partai politik dalam sebuah dapil. Angka yang digunakan untuk pembagi adalah angka ganjil (1,3,5,7,dst). Jumlah suara yang telah dibagi oleh angka ganjil tersebut akan diperingkatkan dan menentukan siapa saja partai/caleg yang lolos.

Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik di DPR RI

Sebanyak 575 kursi DPR RI akan diperebutkan oleh 14 partai politik yang lolos mengikuti kontestasi pada pemilihan umum 2019.

Jumlah kursi DPR RI pada pemilu 2019 bertambah 15 kursi menjadi 575 dibanding pemilu 2014 sebanyak 560 kursi. Penambahan ini terkait bertambahnya tiga daerah pilih (dapil), yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Sehingga jumlah dapil pada pemilu tahun depan menjadi 80 dapil dari sebelumnya hanya 77 dapil.***

comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Dandim 0314/Inhil Kunjungi Lapas Kelas II A Tembilahan
  • Babinsa Koramil 07/Reteh Laksanakan Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan Kepada Siswa SD
  • Danramil 11/Pulau Burung Bersama Warga Berjibaku Padamkan Api
  • Single Ke 3 Wulan Yee Dirilis, Ceritakan Tentang Kekaguman Seorang Wanita Terhadap Pria Idaman
  • Ketahuilah ini Pantangan Jantung.....Jangan Anggap Remeh
  • Menkumham Yasonna H. Laoly Lantik 17 Ribu PNS
  • BUPATI PASAMAN H.YUSUF LUBIS HADIRI WIRID BULANAN RAWIYA DI RAO
  • Siswa Umur 15 Tahun Buat Pacarnya Hamil
  • Pak Lurah Ditangkap Polisi
  •  
    Selasa, 26 September 2017 - 13:49:31 WIB
    Menteri Yasonna: Indonesia Bagian 10 Negara Top Dunia
    Minggu, 26 Februari 2017 - 09:39:06 WIB
    Jokowi Nilai Estafet Kepemimpinan Harus Menunjang Pembangunan
    Senin, 22 Mei 2017 - 20:48:45 WIB
    IWO Sulsel Sesalkan Pemukulan Jurnalis Celebes TV oleh Oknum BPBD
    Senin, 02 Januari 2017 - 18:30:16 WIB
    Berikut Susunan OPD Baru Kota Gunungsitoli
    Senin, 15 Mei 2017 - 17:08:54 WIB
    Cinta NKRI
    Warga Bubuhkan Tanda Tangan Petisi "Indonesia Damai"
    Kamis, 01 Juni 2017 - 15:53:45 WIB
    Pemerintah Kota Gunungsitoli Peringati Hari Lahirnya Pancasila yang ke-72 Tahun 2017
    Jumat, 21 September 2018 - 22:35:56 WIB
    Seorang Kasek Didemo Siswanya Sendiri, Disdik Provsu Datangi Lokasi Kejadian
    Senin, 15 Mei 2017 - 17:52:57 WIB
    Merawat Kebhinekaan, Menyelamatkan NKRI
    Ini Pernyataan Sikap Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia (KKP KWI)
    Rabu, 18 Januari 2017 - 18:49:03 WIB
    Pemkot Gunungsitoli Resmikan SMP Negeri 4 Gunungsitoli Selatan
    Sabtu, 14 Januari 2017 - 13:08:38 WIB
    Bupati Lantik Pejabat Struktural Lingkup Pemkab Nias Utara
    Kamis, 04 Oktober 2018 - 08:19:39 WIB
    Renungan Pagi Buat Agama Kristen
    Selasa, 30 Mei 2017 - 20:47:29 WIB
    Suzy Bae Nikmati Akting dengan Lee Jong Suk
    Jumat, 25 Agustus 2017 - 22:20:55 WIB
    Ratusan Guru Honorer Kepulauan Meranti Akan Demo lagi
    Kamis, 09 Februari 2017 - 13:27:02 WIB
    Diduga Korupsi, Anggota DPRD Nias Minta Bupati Copot Jabatan Kasek SDN Siforoasi Bawolato
    Selasa, 30 Mei 2017 - 20:36:51 WIB
    Situasi Belum Kondusif, WNI di Marawi Belum Terevakuasi
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Foto | Galeri | Opini | Tokoh | Opini
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer | Index
    Copyright © 2017 PT. ZONA INDONESIA INTERMEDIA, All Rights Reserved