KOTA BANDUNG | Tiraskita.com -  SMA/SMK di Kota Sukabumi diperbolehkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka setelah berstatus zona hijau. Meski begitu, pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus pula mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah pandemi.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) Dedi Supandi menyatakan, pembelajaran tatap muka di SMA/SMK Kota Sukabumi belum dilaksanakan karena ada satu indikator yang mesti dipenuhi, yakni konsistensi pengendalian COVID-19.

"Kami harus melihat stabilitas zona Kota Sukabumi. Ini tidak bisa dilihat dalam satu pekan. Kami akan memantau status di sana. Jika konsisten berstatus zona hijau, akhir Juli akan evaluasi. Kemudian, kami akan membuat keputusan, apakah pembelajaran tatap muka di Kota Sukabumi dapat dilaksanakan," kata Dedi, Senin (13/7/20).

Dedi melaporkan, 39 SMA/SMK di Kota Sukabumi sudah mengajukan kesiapan pembelajaran tatap muka. Pengajuan itu diserahkan kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Jabar. Kemudian, diajukan ke Gugus Tugas Kota Sukabumi untuk dilihat indikator-indikator pembelajaran tatap muka terpenuhi.

Terdapat dua indikator besar yang sudah dipenuhi SMA/SMK Kota Sukabumi. Pertama, penerapan protokol kesehatan dalam menyambut pembelajaran tatap muka. Kedua, jumlah siswa yang bertempat tinggal di luar Kota Sukabumi, yakni sekitar 52 persen.

"Gugus Tugas Kota Sukabumi sudah menetapkan jumlah siswa dalam satu kelas, yaitu 12 orang. Sif pembelajaran sudah ditetapkan juga. Satu pekan kelas 10, pekan selanjutnya kelas 11, dan kelas 12. Semua persiapan sudah dilakukan dengan komprehensif," ucapnya.

Terpenuhinya kedua indikator tersebut plus izin dan infrastruktur sekolah tak lantas pembelajaran tatap muka di Kota Sukabumi dilakukan. Sebab, kata Dedi, pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian yang mana keselamatan dan kesehatan peserta didik diutamakan.

"Dilakukan proteksi secara menyeluruh, di lingkungan sekolah, izin sekolah, infrastruktur sekolah. Yang belum adalah konsistensi Kota Sukabumi berada di zona hijau," katanya.

Maka itu, seluruh SMA/SMK di Jabar masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran secara daring, termasuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2020/2021 pada Senin (13/7/20).

Disdik Jabar sendiri sudah melaksanakan survei kepada orang tua dan peserta didik terkait kendala-kendala yang dialami selama PJJ. Menurut Dedi, dari survei itu terangkum tujuh kendala besar yang dirasakan orang tua maupun peserta didik.

Pertama adalah orang tua terbebani kuota internet. Kemudian, orang tua kesulitan mendampingi anak dalam pembelajaran secara daring. Ketiga, orang tua berharap anak mandiri mengikuti PJJ.

"Kemudian peserta didik berharap pembelajaran dari tidak dipenuhi tugas. Yang menjadi kendala siswa adalah materi yang disampaikan harus komunikatif dan kontekstual. Baik orang tua dan siswa sulit berkomunikasi langsung dengan guru. Terakhir, ada beberapa SMA/SMK yang tidak memiliki akses internet," ucap Dedi.

Dari berbagai kendala yang dialami orang tua dan peserta didik, kata Dedi, pihaknya sudah menempuh sejumlah upaya. Tujuannya supaya pembelajaran daring berjalan optimal.

"Kami menempatkan siswa, orang tua, pengawas, dan guru, masing-masing memiliki tugas. Kemudian semua pihak harus berinovasi, khususnya guru dalam menyampaikan materi secara interaktif. Kami juga sudah mengalokasikan biaya internet melalui dana BOS," katanya.

Dedi mengatakan, untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur teknologi atau akses internet, pihaknya mengirim modul-modul ke rumah peserta didik via PT Pos Indonesia. Kemudian, guru ada yang datang ke rumah peserta didik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Ada beberapa modul yang dikirim kepada siswa yang blank spot melalui PT Pos.( Arif S )


comments powered by Disqus