Lido Bogor Bakal Jadi KEK Pariwisata Pertama di Jabar
Riswan L | Jawa Barat Kamis, 16 Juli 2020 - 15:21:09 WIB
TERKAIT:
BOGOR, Tiraskita.com - Dengan investasi sebesar Rp38 triliun,
kawasan wisata Lido di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor bakal
berkembang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Dan ini
menjadi yang pertama di Jabar.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil
meyakiji KEK Pariwisata Lido bakal mendongkrak pariwisata Jabar terutama
di wilayah Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Sukabumi.
"Nilai
investasinya Rp38 triliun, semoga menjadi KEK wisata pertama di Jabar
yang sedang kita dorong agar disetujui (pemerintah) pusat," katanya,
Rabu (15/7/20).
Ia menambahkan, KEK Pariwisata Lido bisa menjadi
area wisata komprehensif pertama di Jabar yang berada dalam satu
kawasan. Dengan begitu, salah satu keunggulannya adalah devisa dari luar
negeri datang lebih cepat dan mudah.
"Pariwisata Jabar indah,
hanya belum ada yang sifatnya komprehensif karena itu kita mengajak
investor untuk membangun pariwisata yang skala komprehensif," ujar Kang
Emil.
"Ternyata di Lido ini punya lahan lebih dari seribu hektar
dan komprehensif. Segala macam (kebutuhan) ada dan ketika disetujui jadi
KEK, devisa akan datang lebih cepat dan mudah serta kita juga bisa
menghemat devisa keluar karena semuanya dibelanjakan di dalam negeri,"
tuturnya.
KEK Pariwisata Lido bakal menyerap tenaga kerja sekitar 25 ribu orang hingga 2038.
"PAD
(Pendapatan Asli Daerah) juga akan meningkat. Dan yang terpenting
pertumbuhan ekonomi kita akan naik oleh kehadiran hanya di satu titik
(Lido) ini saja," ucapnya.
Dirinya menambahkan, Pemda Provinsi
Jabar optimistis bahwa KEK Pariwisata Lido akan disetujui oleh
pemerintah pusat karena eluruh persyaratan administrasi sebagai KEK
sudah dipenuhi.
"KEK wisata itu syaratnya minimal punya lahan 250
hektar, ini sudah lebih dari seribu. Kemudian ada 18 persyaratan
administrasi KEK yang sudah dipenuhi, saya kira ini menunjukkan
keseriusan dari MNC Land agar (Lido) diberikan status KEK," kata Kang
Emil.
"Jadi intinya pemerintah provinsi akan (berupaya)
mendorong, karena keputusannya tetap ada di pemerintah pusat,"
ucapnya.(Arif S)
