Selasa, 01 Desember 2020  
 
Tuntut UMP 2021 Naik, Buruh di Jabar Gelar Aksi Demo

Arif Hulu | Jawa Barat
Selasa, 27 Oktober 2020 - 20:42:39 WIB
BANDUNG | Tiraskita.com - Serikat buruh di Jawa Barat menolak Upah Minimum 2021 yang ditetapkan tak naik atau sama dengan Upah Minimum 2020 dengan alasan situasi pandemi Covid-19.

Sebelumnya, keputusan upah minimum 2021 tidak naik tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Surat tersebut ditujukan kepada para gubernur.

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar Muhamad Sidarta mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 seolah-olah dimanfaatkan pemerintah agar buruh memaklumi tak naiknya upah minimum 2021.

"Pemerintah sudah sejak awal menggulirkan opini itu, menggiring opini itu supaya rakyat, khususnya kaum buruh memaklumi kalau upah buruh 2021 tidak naik, akan disamakan dengan upah tahun 2020. Artinya apa ? Pemerintah tidak pro rakyat, tidak pro buruh sebenarnya masalah seperti ini bukan pertama kali kita pernah krisis 98. Upah naik tidak masalah," kata Sidarta di Gedung Sate, Bandung, Selasa (27/10/2020).

Berkaca dari pengalaman, ekonomi Indonesia masih bisa terselamatkan tanpa harus menunda kenaikan upah minimum bagi buruh.

"Pemerintah tetap menaikkan upah buruh sebagai jaring pengaman yaitu upah minimum baik UMP, UMK dan UMSK sebagai jaring pengamanan," ujarnya.

Menurutnya jika upah minimum 2021 tidak naik maka akan berpengaruh pada daya beli masyarakat, yang buntutnya mengganggu pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Kami menolak isi surat edaran tersebut, itu pasti akan memperlemah daya beli kaum buruh dan rakyat, karena upah buruh dibelanjakan untuk pedagang, ojek, untuk mengontrak rumah dibelanjakan lagi kalau daya beli (buruh) melemah tentu masyarakat lain juga melemah," katanya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan selain menolak tak naiknya upah minimum 2021, buruh juga mendesak agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut.

"UU Cipta Kerja itu cacat formal dari jumlah halamannya, artinya menandakan bahwa terjadi kekacauan dan DPR tidak siap melakukan pengesahan. Kami melakukan mosi tidak percaya kepada DPR RI khususnya fraksi yang menyetujui Omnibus Law ini," katanya.

Tuntutan lainnya adalah agar gubernur mengakomodir rekomendasi UMK dan UMSK dari bupati untuk daerah Bogor, Bekasi dan Karawang. Pihaknya mengancam akan menggelar mogok kerja jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.(**)

Sumber : Bisnis.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Perwira Harus Mampu Menempatkan Hukum Secara Proporsional
  • Uu Ruzhanul Sebut Sekolah Demokrasi Penting bagi Generasi Muda
  • Korpri Harus Jadi Alat Pemersatu Bangsa
  • Pemprov Jabar Sabet Bhumandala Rajata
  • Pramuka se-Jabar Tanam 27.250 Bibit Pohon di Hari Menanam Pohon Indonesia
  • Persami Pramuka SWK Kodam III/SLW di wil Kodim 0620/Kab Cirebon Tetap Patuhi Protkes
  • Pernyataan Walikota Cimahi setelah di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK
  • H. Achmad Gunawan, S.H., M.H ; Walikota Cimahi Tidak Rugikan Uang Negara
  • BNN Cimahi Kerjasama dengan Kecamatan Cimahi Tengah Berantas Narkoba
  •  
     
     
    Rabu, 19 Agustus 2020 - 12:12:06 WIB
    Lebihi Target Sensus Penduduk Online, Bupati Kampar Terima Penghargaan
    Senin, 17 Februari 2020 - 17:58:53 WIB
    Tampilkan Lompat Batu, Pelantikan IKN Meriah
    Bupati Pelalawan Lantik Pengurus IKN Pelalawan Periode 2020-2024 Resmi Dilantik
    Senin, 27 Januari 2020 - 08:57:17 WIB
    Hadiri Pelantikan Lembaga Anti Narkotika Provinsi Riau,
    Senator Riau Dr.Misharti: Narkoba Musuh Kita Semua
    Selasa, 25 Agustus 2020 - 08:48:39 WIB
    Kritikan Keras Ketua Komite I DPD RI Hingga Meminta Pilkada Desember 2020 Ditunda sampai 2021
    Selasa, 20 Oktober 2020 - 20:30:36 WIB
    Pemkot Cimahi Akan Perbaiki 967 Unit RUTILAHU pada Tahun Anggaran 2020
    Jumat, 15 Mei 2020 - 21:21:49 WIB
    Tim Gugus Tugas Dan Forkopimda Sergai Rapat Distribusi Bantuan Provinsi
    Selasa, 14 Januari 2020 - 19:18:10 WIB
    BERTEMU DELEGASI FAO, MENTERI EDHY BEBERKAN POTENSI PENGEMBANGAN PAKAN ALTERNATIF
    Kamis, 21 Mei 2020 - 09:56:34 WIB
    LAWAN COVID-19
    DPC MOI Lombok Timur Ajak Masyarakat Tetap Terapkan Protokol Covid-19 Jelang Lebaran
    Selasa, 28 Juli 2020 - 14:01:08 WIB
    Kedaulatan Pangan Menjadi Tekad dan Komitmen Pemkab Bengkalis Untuk Bisa Terwujud
    Senin, 29 Juni 2020 - 12:45:24 WIB
    10 Desa Menjadi 3 Desa
    Bupati Kampar ; Pemkab Kampar Komit Turunkan Angka Stunting di Kabupaten Kampar
    Jumat, 24 Juli 2020 - 10:05:54 WIB
    Pedagang Nenas Korban Pembacokan
    IKNR: Minta Aparat Kepolisian Tangkap Pelaku Pengeroyokan Secara Brutal
    Kamis, 09 Juli 2020 - 06:37:58 WIB
    Prihatin.....Anak Umur 14 Tahun Korban Perkosaan Malah Diperkosa Lagi Oleh Pejabat P2TP2A
    Selasa, 26 Mei 2020 - 13:57:58 WIB
    LAWAN COVID-19
    Corona Sulit Dihentikan, Begini Anjuran Dokter...Bacalah
    Senin, 06 Juli 2020 - 16:48:51 WIB
    Kembali Pemkab Kampar Persiapkan Inovasi Daerah Untuk Kemendagri
    Senin, 13 April 2020 - 23:05:04 WIB
    PSBB adalah solusi terbaik dalam pencegahan covid-19
    Pelaksanaan PSBB DI Pekanbaru Dinilai Solusi terbaik
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved