Dalam orasinya tersebut meminta tuntutan untuk Tahun 2021 Upah Minimum Kota Cimahi di naikkan. Menurut Surat Keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan juga yang disampaikan kepada Gubernur Jawabarat dan juga sudah disampaikan pula kepada seluruh Kabupaten dan Kota bahwa” Upah Minimum Kota dan Kabupaten Tidak Akan Naik Tahun 2021″,maka para buruh pun langsung turun mengrudug ke kantor DPRD kota Cimahi untuk menyampaikan penolakan akan keputusan kementrian tenaga kerja tersebut.

Aparat Keamanan anggota TNI Kodim 0609 dan ratusan anggota Polres Cimahi ,Samapta dan Sabhara,Polantas dan Brimob telah siap siaga satu untuk mengawal dan menjaga keamanan, ketertiban para unras tersebut.

Ketua DPC FSPMI Kota Cimahi Asep Jawaluddin menyatakan dengan tegas bahwa ” Kami sangat kecewa sekali dengan sikap yang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Cimahi saat ini, karena mereka adalah Wakil Rakyat yang duduk mewakili aspirasi rakyatnya dan tempat dimana kepentingan masyarakat dan Buruh Kota Cimahi diutamakan, dan mereka jangan hanya butuhnya saja saat suara masyarakat didengar waktu butuh suara nya saja saat mencalonkan, tetapi dengarkanlah suara dan keluhan Rakyatnya disaat sudah menduduki jabatan Anggota Dewan,dan kini semua Dewan -Dewan, tidak ada di Kantor DPRD Kota Cimahi yang ada hanyalah Sekretaris Dewan (Sekwan)”.

Haji Toto yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Cimahi menyambut para Pengunjuk Rasa dan menyampaikan Pesan dari Ketua DPRD “Bahwa Ketua DPRD Kota Cimahi dan Komisi Satu Sangat Empati dengan Aksi Unjuk Rasa ini dan pada Hari Kamis (05/11/2020)Jam 10.00 wib, Ketua DPRD dan Komisi Satu Bersedia menerima Audiensi Perwakilan Atas Tuntutan Para Buruh tersebut ,” ujar Hj Toto