Lembaga Kerajaan Sumedang Larang lahir dan dibentuk oleh seluruh para ahli waris Kerajaan Sumedang Larang, dengan tujuan untuk mengelola seluruh aset dan wakaf yang diatasnamakan pemberi wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja (">
Minggu, 13 Juni 2021  
 
Keturunan Leluhur Kerajaan Sumedang Larang Menolak Keras Rencana Revitalisasi Kompleks Srimanganti

Rahmad | Jawa Barat
Selasa, 23 Februari 2021 - 09:04:28 WIB

SUMEDANG | TIRASKITA.COM -  Lembaga Kerajaan Sumedang Larang lahir dan dibentuk oleh seluruh para ahli waris Kerajaan Sumedang Larang, dengan tujuan untuk mengelola seluruh aset dan wakaf yang diatasnamakan pemberi wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja (PASA) yang hasilnya untuk kemaslahatan para ahli waris seluruh masyarakat Sumedang yang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Demikian dikatakan juru bicara Yayasan Pangeran Sumedang yang juga Ketua Puser Rukun Wargi Sumedang R. Danni Ramdhani Soeriakoesoemah dalam siaran pers tertulisnya,  Jumat (19/2/2021).

Salah satu dari lembaga kerajaan itu, lanjut Danni, adalah Rukun Wargi Sumedang yang berdiri pada Tahun 1955 berdasarkan hasil keputusan Negara melalui Pengadilan Negeri Sumedang, yakni ; Catatan Perdamaian Nomor 29/1953 Pengadilan Negeri Sumedang Tertanggal 26 Maret Tahun 1955 oleh Pengadilan Negeri Sumedang yang akhirnya membekukkan atau melikuidasi kegiatan YAPASA dan menjadi dasar Pendirian YPS, mengingat Pemaspahan dan Penerimaan Pengadilan Negeri Sumedang tertanggal 17 Mei 1955;

Salah satu kutipannya “Agar supaya terlaksananya persatuan keluarga Sumedang, maka hendaklah diusahakan dengan sungguh-sungguh selekas mungkin berdirinya dan berkerjanya suatu perhimpunan Keluarga Keturunan para leluhur Sumedang.

Pengelola wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja dan Pusaka Titinggal Sepuh dari Tahun 1955 sampai dengan saat ini dikelola oleh Yayasan Pangeran Sumedang (YPS), Perkumpulan Turunan Leluhur Pangeran Sumedang dari mulai Tahun 1956 sampai dengan saat ini adalah Rukun Wargi Sumedang (RWS), dan Majelis Tinggi Kerajaan Sumedang Larang (MTKSL) adalah Tatanan Induk Turunan Leluhur Sumedang.

Sementara, Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang (YNWPS) menurut pengakuan dan penjelasan Luky berdiri pada Tahun 2017 dibuat atau dibentuk oleh seluruh keturunan Pangeran Sumedang. YNWPS dan YPS dilahirkan oleh kelompok yang berbeda atau analoginya seorang anak yang dilahirkan oleh dua rahim yang berbeda. 

"YNPWS hanya mengakui dan ingin pengakuan dari pihak YPS. Karena menurut hukum tidak pernah suatu peristiwa hukum peleburan/likuidasi/peralihan pengelolaan aset-aset wakaf dari YPS kepada YNWPS", katanya.

Lebih jauh Danni mengatakan, semua tindakan YNWPS yang mengaku sebagai satu-satunya yayasan yang berhak atas seluruh aset dan wakaf membuktikan kejahatannya dan tidak menghargai hukum yang melekat pada YPS, yang didalamnya sangat dijelaskan tidak ada peralihan hak pengelolaan. 

YNWPS itu tidak mempunyai dasar hukum hak mengelola aset dan wakf. Artinya, seluruh pengelolaan aset dan wakaf oleh Luky dengan YNWPS yang berdiri pada tahun 2017 itu didapat dari hasil kejahatan pidananya dengan cara memindahkan atau mengalihkan sebagian aset dan wakaf dari YPS ke YNPWS, tanpa ijin dan koordinasi dengan Ketua Pembina YPS, Ketua YPS, Pini Sepuh dan para ahli waris Wargi Keturunan Pangeran Sumedang, yang menimbulkan dampak kerugian yang besar selain dari pendapatan atau hasil pengelolaan juga menimbulkan perpecahan dalam keluarga besar, ungkapnya.

Akibat lain dari perbuatan Luky, selain kerugian materil dan imateril bagi YPS dan seluruh para ahli waris serta masyarakat Sumedang dan Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah kesesatan informasi hukum bagi masyarakat.  

Bukti lain perbuatan Luky yang secara terang-terangan melawan hukum adalah dengan cara melakukan kebohongan publik di media sosial melalui www.facebook.com yang dikeluarkan oleh Diskominfosanditik. Sumedang tentang Bupati Sumedang Dr. H. Dony Munir , ST.MM menerima kunjungan dari The Lodge Group, pada hari Rabu , Tanggal 3 Februari 2021, di Gedung Negara Kabupaten Sumedang. 

Disebutkan, kunjungan Heni Smith sebagai Founder dan CEO The Lodge itu terkait dengan rencana pembangunan museum tahap awal, yaitu pembangunan taman dan cafe di Museum Prabu Geusan Ulun yang pembangunannya akan dimulai dalam tempo dua minggu.

Masih menurut Danni, untuk Rencana Revitalisai Komplek Srimanganti dan Penataan Kawasan Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang yang diusulkan oleh YAYASAN NADHIR WAKAF PANGERAN SUMEDANG dengan mengubahnya menjadi sejenis Cafe/Resto melalui kerjasama dengan pihak The Lodge, seperti yang di posting oleh Luky Soemawilaga di awal Februari 2021, MTKSL (Majelis Tinggi Kerajaan Sumedang Larang), RWS (Rukun Wargi Sumedang), YPS (Yayasan Pangeran Sumedang) menolak tegas. 

“Apapun segala macam kegiatan yg berkaitan dengan lingkungan Srimanganti termasuk merevitalisasi  Musuem Prabu Geusan Ulun Sumedang yang merupakan peninggalan dari leluhur kami.  Seharusnya di koordinasikan melalui lembaga lembaga Kawargian Kerajaan Sumedang Larang. Keberadaan caffe didalam lingkungan sakral (Cagar Budaya), sangat tidak lazim dan tidak sesuai dengan etika moral serta penghinaan terhadap leluhur kami dan Keluarga Besar Rukun Wargu sebagai Keturunan Kerajaan Sumedang Larang. Pembangunan Caffe di Museum Geusan Ulun Sumedang, selain tidak jelas manfaat dan tujuannya dan hanya sebagai “Proyek” untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja", tandasnya.

Diingatkan oleh Danni, ketiga bangunan yang berada di kawasan Kompleks Srimanganti itu telah tercatat sebagai Cagar Budaya  dan terdaftar atas nama YAYASAN PANGERAN SUMEDANG, serta diwariskan kepada semua Wargi Keturunan Sumedang. Mengubah kawasan tersebut menjadi cafe/Resto akan mengurangi bahkan menghilangkan aura dan keagungannya sebagai cagar budaya.

Dalam UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan dan tertera  juga pada pasal 5  UU No 11 Tahun 2010  tentang Cagar Budaya, dimana cagar budaya harus memenuhi kritera ; 1. Berusia 50 (lima Puluh )Tahun atau lebih, 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun 3. Memiliki arti Khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan ,agama dan/atau kebudayaan; dan 4. Memiliki nilai budaya dan penguatan kepribadian bangsa.

Dan Pasal 53 mengenai pelestarian cagar budaya sebagai berikut; 1. Pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggunjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif, 2. Kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian, 3. Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian, 4. Pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan.

"Semua itu tidak dilakukan oleh Luky dan YNWPS. Mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak memahami tentang cagar budaya", kata Danni.

Selain itu, Luky juga telah melanggar PP 66 Tahun 2015 tentang Museum Pasal 41 mengenai Pemanfaatan yang menyebutkan pengelola museum dapat memanfaatkan untuk kepentingan sosial, pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan atau pariwisata. Pemanfaatan museum sebagaimana pada ayat 1 dapat dilakukan terhadap koleksi, gedung dan atau lingkungan pemanfaatan museum itu dan dapat dilakukan untuk tujuan pendidikan, pengembangan bakat dan minat, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta kesenangan berdasarkan ijin kepala museum. Pengelola museum, setiap orang dan atau masyarakat hukum adat yang memanfaatkan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk memfungsikan kembali koleksi sebagaimana fungsi aslinya. Pemanfaatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tetap mengutamakan pelestarian.

Kesimpulannya, lingkungan Srimanganti termasuk museum Prabu Geusan Ulun adalah Cagar Budaya yang keberadaannya tidak dapat dialihfungsikan menjadi foodcourt atau cafe yang berorientasi kepada nilai komersial yang akan mengurangi kesakralan dan marwah museum, kata Danni.

"YNWPS, Pemkab Sumedang dan Luky yang selama ini mengaku sebagai pengelola belum pernah melakukan pelestarian terhadap cagar budaya, khususnya lingkungan Srimanganti. Buktinya, lingkungan Srimanganti tidak terpelihara, kumuh, benda-benda pusaka yang ada tidak dipelihara dan dirawat dengan baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah mengenai museum", tambah Danni.

“Demi menghormati dan menjaga amanah para leluhur, pihaknya sebagai Wargi Keturunan Sumedang yang notabene adalah pemilik dan pengelola kawasan itu menuntut agar Luky menghentikan semua bentuk kegiatan dan rencana kerjasamanya dengan pihak The Logde,” pungkas Danni.(Red)



comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Begini Perasaan Menkumham Yasonna Laoly, Ditinggal Isteri Tercinta
  • Tingkatkan Kewaspadaan, Kim Jong-un Minta Korea Utara Tingkatkan Kekuatan Militer
  • Live Di I News Tv, Bupati Kampar Beberkan Fakta di Balik Viralnya 3 Anak SD Nyebrang Sungai
  • Berikut Lokasi Bus Vaksinasi Keliling Hari Ini di Kota Pekanbaru
  • Panglima TNI dan Kapolri Rangkul Tokoh Agama Untuk Tekan Covid-19 di Bangkalan
  • Gubri: Semangat Ditingkatkan Dengan Latihan Maksimal
  • Hai Petani Sawit Bentuk Kelompok, Ini Manfaatnya
  • Viral Isu Pemerintah Kenakan Pajak Sembako, Ini Jawaban Sri Mulyani
  • Komisi II DPRD Jawa Barat Terima Audiensi BPSK
  •  
     
     
    Sabtu, 01 Agustus 2020 - 15:27:47 WIB
    LAWAN KORUPSI
    Komisi Pemberantasan Korupsi “Risiko Tinggi Jurnalis Peliput Kasus Korupsi”
    Selasa, 06 April 2021 - 14:58:45 WIB
    Lantik 53 Orang Pejabat Fungsional Tertentu,
    Plt. Walikota Minta ASN Terus Berinovasi dan Meningkatkan Kapasitasnya
    Selasa, 23 Februari 2021 - 20:40:44 WIB
    Diduga Bakar Hutan dan Lahan, Satreskrim Polres Bengkalis Amankan S dan M
    Sabtu, 16 November 2019 - 18:18:42 WIB
    Sungai Adalah Peradaban dan Wajah Kita
    Senin, 07 September 2020 - 09:57:31 WIB
    Uu Ruzhanul Tebar Benih Udang dan Ikan Bandeng di Pangandaran
    Sabtu, 11 April 2020 - 11:49:19 WIB
    Wartawan Garda Terdepan Lawan Corona
    Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Minta Pemerintah Beri Insentif Kepada Pers
    Senin, 10 Agustus 2020 - 20:35:14 WIB
    ADVERTORIAL
    HM Wardan Sambut Baik Kunjungan Kunker DPD RI Komite II Riau
    Jumat, 20 Maret 2020 - 13:11:06 WIB
    Agar Tidak Devisit APBD 2020, Pemda Rohul.Lunasi Tunda Bayar 2019 dan Utamakan Program Prioritas
    Selasa, 11 Mei 2021 - 07:46:50 WIB
    Usai Divaksin Astra Zeneca, Pemuda Ini Meninggal
    Sabtu, 30 November 2019 - 21:48:54 WIB
    BREAKING NEWS : Bulog Mau Buang Beras Senilai, 160 Miliar
    Rabu, 02 Juni 2021 - 11:48:52 WIB
    Jajaran Polres Kampar Sertijab, AKP Try Widyanto Fauzal Kembali Jabat Kasat Lantas Rohil
    Jumat, 22 Januari 2021 - 13:14:31 WIB
    Meski Pandemi, Pacu Jalur 2021 Tetap Dibiaya APBD Kuansing
    Jumat, 26 Februari 2021 - 18:42:04 WIB
    Bupati dan Wakil Bupati Sergai Terpilih Resmi Dilantik
    Sabtu, 25 Juli 2020 - 08:52:54 WIB
    Sejumlah Kasus Mangkrak di Polres Nias Diadukan ke Mabes Polri
    Rabu, 06 Mei 2020 - 11:46:56 WIB
    LAHAN DIPERJUAL BELIKAN RATUSAN JUTA PER HEKTARE
    Tidak Bertanggung Jawab, Ribuan Hektare Hutan Lindung Tahura & TNGL Ditebang Secara Liar
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved