Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini menjadi fokus pembahasan evaluasi untuk direalisasikan dalam rekomendasi LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2021. ">
Sabtu, 27 April 2024  
 
Bantuan Keuangan Pemprov Jabar Harus Spesifik Dalam Realisasinya

rahmad | Jawa Barat
Kamis, 29 April 2021 - 07:41:13 WIB


TERKAIT:
   
 
KOTA CIMAHI  | TIRASKITA.COM - Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini menjadi fokus pembahasan evaluasi untuk direalisasikan dalam rekomendasi LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2021.

Saat ini terdapat dua kategori alokasi penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2020, yaitu bantuan dari APBD murni dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berbentuk pinjaman.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengatakan jika hal tersebut menjadi dasar evaluasi pihaknya dalam pembahasan Bantuan Keuangan.

"Ini menjadi masukan dalam rekomendasi LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2021," ucapnya saat kunjungan kerja ke Pemkot Cimahi Khususnya ke Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Rabu, (28/4/21).

Yunandar menyebut, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat, Kota Cimahi adalah salah satu objek yang sedang didalami perihal bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, apakah termasuk kedalam kategori APBD murni atau Program PEN.

"Pembahasan ini terfokus pada APBD yang disampaikan Pemprov Jabar ke Pemkot Cimahi itu bentuk yang mana, apakah dari APBD murni atau yang dari pinjaman, karena konsekuensinya berbeda"katanya.

"Kalau itu pinjaman maka dari PT SMI dari pusat harus berbentuk infrastruktur, karena tujuannnya PT. SMI itu untuk membangun infrastruktur pada saat pandemi covid, untuk mempercepat recovery dan nanti ketika sudah normal kembali perekonomian bisa lebih cepat berlari, itu tujuannya," sebut Yunandar.

Yunandar menambahkan, apabila alokasi bantuan anggaran tersebut berasal dari dana PEN dan dialokasikan dalam bentuk kegiatan lain maka sesungguhnya hal tersebut menyalahi kontrak dengan PT.SMI.

"Itu yang sedang kita cari tahu dan memang pada posisi seperti Pemkot Cimahi sebetulnya mereka tidak begitu paham ini darimana asalnya karena semua urusan itu adanya di Pemprov Jawa Barat, nah itu perlu kita dalami nanti berikutnya dengan tim BPKAD dan TAPD," tambahnya.

Ia berharap, kedepan ada satu upaya yang spesifik terhadap penyelenggaraan pemulihan sektor kesehatan seperti perihal infrastruktur seperti pembangunan rumah sakit khusus yang memfasilitasi penanganan untuk Covid-19, begitu halnya terkait ekonomi harus memiliki program yang bisa mendongkrak perekonomian. (Arif.s)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Ranperda Diharapkan Dapat Melindungi Petani dan Peternak Di Jabar
  • Pererat Silaturrahmi, TP PKK dan DWP Riau Gelar Halalbihalal
  • Pemprov Riau Gelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28
  • PWI Pusat Rusak Akibat Korupsi Dana Hibah Rp.2,9 M, Jusuf Rizal Desak KLB
  • Pj Gubri Ikuti Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 di Surabaya
  • Pentingnya Pembinaan Atlet Sejak Usia Dini
  • Indikasi Korupsi Dana Hibah BUMN oleh Pengurus PWI, Ini Kronologi Lengkapnya
  • Peringati Hari Bumi, Kota Cimahi Kirim Perdana RDF Di TPS Santiong
  • Laporan Wartawan Atas Dugaan Pengancaman Kepada Wartawan Naik Sidik
  •  
     
     
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved