Selasa, 04 08 2020  
 
SPRI Merasa Keberatan Atas Pernyataan Gubernur Sumatera Utara Yang Kerap Menyalahkan Pers

Riswan L | Sumut
Kamis, 25 Juni 2020 - 08:42:35 WIB
Medan, Tiraskita.com – Kemerdekaan Pers khususnya di Tanah Air secara umum diatur
dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, karena merupakan wujud dari Hak
Asasi Manusia yang sangat hakiki.

Oleh
sebab itu, Kemerdekaan Pers sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 6 poin
d dan e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers secara tegas
memberikan kebebasan kepada wartawan untuk menjalankan: kewajiban dan
peranan dalam melakukan pengawasan dan kritik yang berkaitan dengan
kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Sehingga
sangat keliru jika sampai saat ini masih ada pejabat publik setingkat
gubernur yang tidak memahami fungsi, kewajiban dan peranan Pers
sebagaimana diatur dalam UU Pers diatas.

Menyikapi pernyataan
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang kerap menyalahkan Pers dalam
berbagai kesempatan baik diruang publik maupun dalam sesi wawancara
dengan awak media. Padahal dalam menyampaikan sebuah tulisan kepada
publik, Pers tentu bersandar pada sumber informasi serta data yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Namun, Gubernur Edy Rahmayadi cenderung
menyalahkan Pers tanpa memandang bahwa kritik media adalah bagian dari
“bumbu” demokrasi. Sebab, tanpa kritik sebagai bumbu, demokrasi tidak
berguna.

Terbaru melalui salah satu media online
Mediasumutku.com, Selasa (23/6/2020) siang, Gubsu melontarkan pernyataan
keliru dengan meminta Pers khususnya di Sumut supaya tidak memuat
berita menyesatkan.

Berikut judul berita yang ditayangkan Mediasumutku.com Gubernur Minta Pers Di Sumut Tidak Membuat Berita Menyesatkan

Selanjutnya
dalam kutipan pernyataan yang ditayangkan Mediasumutku.com, Gubsu
kembali melontarkan kalimat ambigu yang terkesan “mengintervensi” agar
media menulis berita sesuai selera Pemprovsu.

“Kalau Pers
memberitakan tidak sesuai fakta akan menjadikan citra Sumut jelek di
mata masyarakat dan provinsi lain khususnya di mata pemerintah pusat,”
ujar mantan Pangdam I Bukit Barisan ini, tulis Mediasumutku.com.

Pernyataan
itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara saat menerima kunjungan dua
orang pengurus organisasi wartawan dan pers di Rumah Dinas Gubsu yang
berada di Jalan Jenderal Sudirman, Medan.

Selaku Ketua Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi
Sumatera Utara yang juga sebagai Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum
Pembela Pers Indonesia (LBH PPI), Devis Karmoy menilai Gubsu sangat
keliru dalam menyikapi kritik Pers.

“Kami SPRI merasa keberatan
atas pernyataan Gubsu, karena sangat mencederai kebebasan Pers dalam
menyajikan karya jurnalistik kepada publik,” tulis Ketua DPD SPRI
Provinsi Sumatera Utara Devis Karmoy di Medan, Rabu (24/6/2020) pagi
melalui rilis yang dikirim kepada kalangan wartawan.

Devis Karmoy menyebutkan, sebagai seorang pejabat publik, Gubsu seharusnya tidak menggeneralisasi Pers seperti itu.

“Seharusnya
Gubernur Sumut menunjuk atau menyebutkan secara tegas siapa Pers yang
dimaksud. Itu lebih tepat, dan lebih elegan dibanding menggeneralisasi
Pers, itu teramat kejam. Karena pernyataan itu telah melukai Pers secara
nasional,” ujarnya.

“Secara tegas, SPRI ingin menyampaikan
kepada Gubernur Sumatera Utara bahwa di Republik ini, terkhusus di Sumut
ada juga organisasi atau lembaga kewartawanan selain yang diketahui pak
Gubernur, yang selama ini berjuang mempertahankan idealisme, serta ikut
membangun Sumut melalui pemberitaan. Namun, tidak disubsidi seperti
organisasi wartawan yang menerima dana APBD dan dana-dana CRS melalui
Perusda Sumut,” jelas Sekretaris LBH Pembela Pers Indonesia.

Dirinya
ingin mengingatkan kepada Gubsu bahwa keberadaan organisasi wartawan
yang belum diketahui Gubsu ini secara jelas dan tegas telah diatur dalam
Bab III Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,
yang menyebutkan: Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.

“Artinya
Undang-Undang memberi kebebasan pada setiap insan pers atau wartawan
untuk bernaung atau bergabung dalam salah satu organisasi wartawan tanpa
dibatasi, sebab itu adalah perintah Undang-Undang Pers,”
tandasnya.(Mendrova)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • PT. Paya Pinang Grup Diduga Tidak Peduli Dengan Warga
  • Dua Syarat Ini Yang Harus Dipenuhi Untuk Kembali Bersekolah
  • Djoko Tjandra Ditangkap, Dahlan Iskan Ungkap Siapa Bandit Bank Bali Sejati
  • Jaringan Internasional Bandar Narkoba Sungai Guntung Ditangkap
  • Babinsa Koramil 07/Alasa Kodim Nias Hadiri Undangan Rapat Pembentukan Panitia, Rangka HUT RI
  • TNI AD Percepat Pembangunan Hunian Sementara Untuk Warga di Luwu Utara
  • Sekda Kampar Ikut Lakukan Proses Pemotongan Hewan Qurban di Mesjid Miftahul Jannah
  • Alami Lonjakan Kasus, 15 Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 Kampar Dalam Sehari
  • Danrem 072/Pamungkas Yogyakarta, Pimpin Sertijab 4 Dandim Jajaran
  •  
     
     
    Rabu, 01 April 2020 - 17:20:35 WIB
    Anggaran Pencegahan Covid-19
    Kabupaten Bengkalis Adakan Rapat Anggaran Terkait Penanganan Virus Corona
    Jumat, 31 Januari 2020 - 13:01:06 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Hadiri Acara Temu Pisah Camat Alasa
    Selasa, 05 Mei 2020 - 08:54:45 WIB
    LAWAN COVID-19
    Setelah Viral.....Pasar Murah Yang Tidak Murah Ditunda
    Rabu, 08 Juli 2020 - 15:39:49 WIB
    HARI ANAK NASIONAL
    Putera Kampar Theo Samuel P Asal Lipat Kain Wakili Riau Konser Virtual HAN
    Rabu, 29 Juli 2020 - 08:55:09 WIB
    LAWAN COVID-19
    Kapolres Serdang Bedagai Silaturahmi Dengan Kakan Kemenag Serta Tokoh Agama
    Rabu, 01 Juli 2020 - 22:06:33 WIB
    HUT Polri ke-74
    Kapolri Minta Maaf Kepada Masyarakat bila Kinerja Polri Belum Maksimal
    Rabu, 10 Juni 2020 - 09:30:02 WIB
    Putra Wajo Komandan Korem 142/Tatag Pertama Berpangkat Brigjen
    Kamis, 23 Juli 2020 - 08:02:03 WIB
    LAWAN KORUPSI
    KPK Tahan 11 Tersangka Eks Anggota DPRD Sumut
    Jumat, 01 Mei 2020 - 12:36:58 WIB
    LAWAN COVID-19
    100 Pegawai Pabrik Rokok Sampoerna Rungkut Surabaya Positif Versi Rapid Test : Besok Swab
    Senin, 23 Maret 2020 - 11:18:37 WIB
    Penetapan Wilaya Zona Merah Corona Berdasarkan Postif Corona Di wilayah Tersebut
    Ridwan Kamil Tetapkan 8 Wilayah Sebagai Zona Merah Corona
    Minggu, 26 April 2020 - 00:53:16 WIB
    Bagikan 1000 masker Kepada Warga, Ini Pesan DPRD Yobedi Laowo
    Jumat, 19 Juni 2020 - 20:04:41 WIB
    Peringati Hari Bhayangkara Ke-74
    Polresta Pekanbaru Kodim 0301 Pekanbaru dan Pemko Pekanbaru Laksanakan Bakti Sosial
    Minggu, 29 Desember 2019 - 15:13:56 WIB
    Diduga Mabuk, Oknum Anggota Brimob Polda Malut Pukul Wartawan
    Jumat, 19 Juni 2020 - 16:41:03 WIB
    Aliansi Wartawan Inhil Nyatakan Sikap Bersama Atas Pengeroyokan Wartawan Di DPRD Inhil
    Rabu, 27 Mei 2020 - 15:46:50 WIB
    Korem 142/Tatag Gelar Rapat UKP
    Korem 142/Tatag Gelar Rapat UKP
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2019 PT. ZONA INDONESIA INTERMEDIA, All Rights Reserved