Jum'at, 04 Desember 2020  
 
SPRI Merasa Keberatan Atas Pernyataan Gubernur Sumatera Utara Yang Kerap Menyalahkan Pers

Riswan L | Sumut
Kamis, 25 Juni 2020 - 08:42:35 WIB
Medan, Tiraskita.com – Kemerdekaan Pers khususnya di Tanah Air secara umum diatur
dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, karena merupakan wujud dari Hak
Asasi Manusia yang sangat hakiki.

Oleh
sebab itu, Kemerdekaan Pers sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 6 poin
d dan e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers secara tegas
memberikan kebebasan kepada wartawan untuk menjalankan: kewajiban dan
peranan dalam melakukan pengawasan dan kritik yang berkaitan dengan
kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Sehingga
sangat keliru jika sampai saat ini masih ada pejabat publik setingkat
gubernur yang tidak memahami fungsi, kewajiban dan peranan Pers
sebagaimana diatur dalam UU Pers diatas.

Menyikapi pernyataan
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang kerap menyalahkan Pers dalam
berbagai kesempatan baik diruang publik maupun dalam sesi wawancara
dengan awak media. Padahal dalam menyampaikan sebuah tulisan kepada
publik, Pers tentu bersandar pada sumber informasi serta data yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Namun, Gubernur Edy Rahmayadi cenderung
menyalahkan Pers tanpa memandang bahwa kritik media adalah bagian dari
“bumbu” demokrasi. Sebab, tanpa kritik sebagai bumbu, demokrasi tidak
berguna.

Terbaru melalui salah satu media online
Mediasumutku.com, Selasa (23/6/2020) siang, Gubsu melontarkan pernyataan
keliru dengan meminta Pers khususnya di Sumut supaya tidak memuat
berita menyesatkan.

Berikut judul berita yang ditayangkan Mediasumutku.com Gubernur Minta Pers Di Sumut Tidak Membuat Berita Menyesatkan

Selanjutnya
dalam kutipan pernyataan yang ditayangkan Mediasumutku.com, Gubsu
kembali melontarkan kalimat ambigu yang terkesan “mengintervensi” agar
media menulis berita sesuai selera Pemprovsu.

“Kalau Pers
memberitakan tidak sesuai fakta akan menjadikan citra Sumut jelek di
mata masyarakat dan provinsi lain khususnya di mata pemerintah pusat,”
ujar mantan Pangdam I Bukit Barisan ini, tulis Mediasumutku.com.

Pernyataan
itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara saat menerima kunjungan dua
orang pengurus organisasi wartawan dan pers di Rumah Dinas Gubsu yang
berada di Jalan Jenderal Sudirman, Medan.

Selaku Ketua Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi
Sumatera Utara yang juga sebagai Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum
Pembela Pers Indonesia (LBH PPI), Devis Karmoy menilai Gubsu sangat
keliru dalam menyikapi kritik Pers.

“Kami SPRI merasa keberatan
atas pernyataan Gubsu, karena sangat mencederai kebebasan Pers dalam
menyajikan karya jurnalistik kepada publik,” tulis Ketua DPD SPRI
Provinsi Sumatera Utara Devis Karmoy di Medan, Rabu (24/6/2020) pagi
melalui rilis yang dikirim kepada kalangan wartawan.

Devis Karmoy menyebutkan, sebagai seorang pejabat publik, Gubsu seharusnya tidak menggeneralisasi Pers seperti itu.

“Seharusnya
Gubernur Sumut menunjuk atau menyebutkan secara tegas siapa Pers yang
dimaksud. Itu lebih tepat, dan lebih elegan dibanding menggeneralisasi
Pers, itu teramat kejam. Karena pernyataan itu telah melukai Pers secara
nasional,” ujarnya.

“Secara tegas, SPRI ingin menyampaikan
kepada Gubernur Sumatera Utara bahwa di Republik ini, terkhusus di Sumut
ada juga organisasi atau lembaga kewartawanan selain yang diketahui pak
Gubernur, yang selama ini berjuang mempertahankan idealisme, serta ikut
membangun Sumut melalui pemberitaan. Namun, tidak disubsidi seperti
organisasi wartawan yang menerima dana APBD dan dana-dana CRS melalui
Perusda Sumut,” jelas Sekretaris LBH Pembela Pers Indonesia.

Dirinya
ingin mengingatkan kepada Gubsu bahwa keberadaan organisasi wartawan
yang belum diketahui Gubsu ini secara jelas dan tegas telah diatur dalam
Bab III Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,
yang menyebutkan: Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.

“Artinya
Undang-Undang memberi kebebasan pada setiap insan pers atau wartawan
untuk bernaung atau bergabung dalam salah satu organisasi wartawan tanpa
dibatasi, sebab itu adalah perintah Undang-Undang Pers,”
tandasnya.(Mendrova)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Terkait Adanya Dua Pengurus DPW MOI yang Mundur, Sekjen MOI Bilang Begini
  • Mengancam Serta Mengusir Dari Rumah, Ibu Tiri Tempuh Jalur Hukum
  • Rangka Mendukung Kegiatan Wilayah, Babinsa Koramil 07/Alasa Lakukan Monitor di Kecamatan Tugala Oyo
  • DKPP RI Gelar Ngetren Bareng Media, Wujudkan Pilkada 2020 Yang Berintegritas
  • Plt. Walkot Ingatkan Pentingnya Upaya Penanggulangan Perderan dan Penyalahgunaan Narkotika
  • Gubernur Sebut Empat Lembaga Awasi Penggunaan Pinjaman Dana PEN di Jabar
  • Pemda Provinsi Jabar Hadir di Menara 99 Sabilulungan
  • Plt. Walkot Serahkan Kartu Kepesertaan BPJS Kepada Perwakilan Ketua RT/RW Anggota Satlinmas
  • Kasdim 0609: Linmas Harus Tau Setiap Kejadian di Wilayahnya
  •  
     
     
    Kamis, 16 Juli 2020 - 18:16:49 WIB
    Lawan Mafia SKGR Palsu
    Kasus SKGR Aspal, Penyidik Sudah Periksa Camat Tapung Hulu
    Rabu, 19 Agustus 2020 - 23:03:18 WIB
    ADVERTORIAL
    Satgas Covid-19 Inhil Ungkap Alasan Sejumlah Bantuan Belum Disalurkan
    Jumat, 25 September 2020 - 00:19:32 WIB
    Ini Nomor Urut Tiga Pasangan Calon Peserta Pilkada Kuansing 2020
    Kamis, 09 Juli 2020 - 05:47:33 WIB
    Maria Pauline Lumowa 17 Tahun Jadi DPO
    Lobi Tingkat Tinggi, Menkumham Yasonna Laoly Sukses Bawa Pulang Buronan Kakap Ke Indonesia
    Senin, 11 Mei 2020 - 18:55:40 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Bersama Tim Gugus Tugas Laksanakan Pengawasan di Perbatasan
    Rabu, 29 Juli 2020 - 14:13:39 WIB
    Plh. Bupati Bengkalis Sambut Kedatangan H. Syamsurizal Anggota Komisi II DPR-RI di Bengkalis
    Jumat, 27 Desember 2019 - 12:38:17 WIB
    Jalan Riau- Sumbar Macet, Waspada Longsor
    Kamis, 16 Juli 2020 - 12:21:11 WIB
    Tokoh masyarakat Nilai Kepemimpinan Catur Sugeng Tak Ubah Seperti Mantan Bupati HR. Soebrantas
    Rabu, 22 April 2020 - 13:44:48 WIB
    LAWAN COVID-19
    Banyak Kasus Hoaks Covid-19, Iseng, Bercanda, Dan Tak Puas Dengan Pemerintah
    Sabtu, 30 Mei 2020 - 18:03:41 WIB
    Plh Danramil 07/ Alasa Turut Hadir Bagikan Sembako Bantuan Pemprov Sumut
    Rabu, 18 Maret 2020 - 08:16:07 WIB
    PT. Tian 70 Utama Tetap Alirkan Limbah Ke Lahan Warga
    PT. TIAN 70 Tetap Buang Limbah Ke Lahan Warga
    Jumat, 14 Agustus 2020 - 12:27:00 WIB
    DPRD Kampar, PT Padasa Sudah Tidak Menghargai Pemerintah Kampar
    Sabtu, 15 Agustus 2020 - 11:52:04 WIB
    Polri Tangkap 15 Terduga Teroris di Wilayah DKI Jakarta – Jawa Barat
    Jumat, 20 November 2020 - 14:16:28 WIB
    Terkait Dana Cadangan Pemilukada Kota Cimahi, Pakar Poltik Djamu Kertabudi Angkat Bicara
    Senin, 13 Juli 2020 - 10:40:26 WIB
    Ketua DPRD Kuansing Andi Putra Dapat Rekom DPP Golkar Maju Pilkada
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved