Sabtu, 17 April 2021  
 
SPRI Surati Kepala Daerah dan Menteri Terkait UKW dan Verifikasi Media

Riswan L | Sumut
Kamis, 16 Juli 2020 - 19:36:39 WIB

Sumut, Tiraskita.com - Menyusul terbitnya Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : KEP.2/152/LP.000.000/III/2020 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan Serikat Pers Republik Indonesia, maka secara resmi profesi wartawan di Indonesia sudah memiliki standar kompetensi kerja khusus.

Serikat Pers Republik Indonesia atau SPRI adalah organisasi pertama dan satu-satunya yang memiliki registrasi standar kompetensi khusus wartawan yang teregistrasi di Kementrian Ketenagakerjaan RI. Ada 15 unit kompetensi yang resmi diregistrasi Dirjen Binalatas Kemenaker dengan nomor: Reg.24/SKPK-DG/2020.

“Pada tahun 2019 lalu Dewan Pimpinan Pusat SPRI juga sudah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan saat ini sedang mengurus lisensinya di Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, "beber Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, (16/7/2020).

Dikatakan pula, pelaksanaan UKW yang dilakukan Dewan Pers melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang lisensinya ditetapkan sendiri secara sepihak oleh Dewan Pers adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257).

“UKW yang dilaksanakan oleh Dewan Pers adalah cacat hukum karena pelaksananya adalah LSP yang lisensinya bukan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, "tandas Mandagi.

Selain persoalan UKW, DPP SPRI juga menyoroti polemik Verifikasi Perusahaan Pers yang terjadi di berbagai daerah.

Menurut Hence Mandagi, pernyataan Dewan Pers yang menyebutkan bahwa kerja sama Pemerintah Daerah dengan media atau Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers akan berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan adalah informasi sesat yang berpotensi menghilangkan hak ekonomi perusahaan pers yang berbadan hukum resmi.

Hence Mandagi, secara gamblang menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah dua kali mengirim surat ke DPP SPRI dengan surat nomor : 438/S/X.2/11/2019 Perihal : Tangapan BPK atas Permohonan klarifikasi terkait kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers dan surat nomor : 105/S/X.2/03/2020 Perihal : Tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi dan konfirmasi dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia.

Dijelaskan juga, dalam isi suratnya disebutkan bahwa BPK yang di antaranya memiliki tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Kementrian Komunikasi dan Informatika, termasuk Dewan Pers di dalamnya, tidak pernah menyampaikan pernyataan dan memberikan pendapat kepada Dewan Pers bahwa kontrak kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers dapat/akan menjadi temuan pemeriksaan BPK.

“Dengan adanya penegasan dari BPK tersebut maka tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Daerah untuk takut bekerja sama dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers, "pungkasnya.

Mandagi juga menambahkan, DPP SPRI tidak lagi menjadi konstituen Dewan Pers dan saat ini sudah menjadi konstituen dari Dewan Pers Indonesia atau DPI.

Lebih lanjut Mandagi dikatakan, DPI yang ikut didirikan SPRI melalui proses panjang lewat Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres  Pers Indonesia 2019 adalah lembaga independen yang didirikan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh 12 Organisasi Pers berbadan hukum.

Dan saat ini, menurut  Mandagi yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019, DPP SPRI sedang melaksanakan program Sertifikasi Media bagi Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers untuk menjadi bagian di Dewan Pers Indonesia melalui Sertifikasi Media di SPRI.

Atas beberapa pertimbangan itu, DPP SPRI, tertanggal (15/7/2020) secara resmi menyurati seluruh Kementrian, pimpinan Lebaga Negara, para Gubernur, Walikota, dan Bupati.

“Kami menghimbau agar kiranya pemerintah dapat memahami maksud dan tujuan penjelasan di atas dan semoga dengan iklas tetap melayani wartawan non UKW dalam menjalankan tugas peliputan dan tidak ragu lagi bekerja sama dengan Perusahan Pers non verifikasi Dewan Pers yang sudah menjadi bagian dari Jaringan Media Dewan Pers Indonesia, "pungkasnya.  (Mendrova)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang
  • Polsek Tapung Hulu Tangkap 7 Pelaku Judi Ketangkasan Tembak Ikan di Desa Kasikan
  • Satgas Bekerja Optimal Tagih Aset BLBI Capai Rp 110 Triliun
  • Mahfud MD: Karena Sekarang Kami yang Memerintah
  • Jalan Perumahan di Pekanbaru Ditutup Tembok 2,5 Meter
  • Rutan Kelas II B Dumai Mencapai Over Kapasitas 300 Persen Lebih
  • Ridwan Kamil Salat Tarawih di Masjid Pusdai
  • Komisi I: Bogor Timur Sudah Siap Secara Administrasi Jadi Calon Daerah Otonomi Baru
  • IPP Jabar Menurun, DPRD Meminta Disdik Siapkan Solusi
  •  
     
     
    Minggu, 09 Februari 2020 - 15:33:21 WIB
    Indonesia Untuk Dunia
    Presiden Mendapat Apresiasi Terkait Kontribusi Indonesia dalam Penanganan Kebakaran Hutan di Austral
    Minggu, 05 Juli 2020 - 15:23:25 WIB
    Danrem 142/Tatag Hadiri, Penyambutan Satgas Yonif 721/Makkasau Dari Pamtas RI - PNG
    Selasa, 05 Mei 2020 - 15:54:14 WIB
    LAWAN COVID-19
    Panglima TNI Memerintahkan Seluruh Jajaranya Untuk Bantu Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19
    Senin, 11 Januari 2021 - 19:03:28 WIB
    Bhakti TNI Hanya Untuk Rakyat
    Rabu, 11 November 2020 - 12:07:36 WIB
    Ratusan Ormas BBC mendatangi Polres Cimahi
    Jumat, 05 Maret 2021 - 18:22:36 WIB
    KLB Demokrat Muldoko Gantikan AHY, Bagaimana Kisahnya ?
    Sabtu, 13 Maret 2021 - 23:09:13 WIB
    Kapolres Serdang Bedagai Lantik Kasat Reskrim Iptu Deny Indrawan Lubis, SIK
    Rabu, 17 Juni 2020 - 16:13:30 WIB
    Dalam Rangka Mengantisipasi Kelangkaan Pangan Dan Perikanan
    Bupati Kampar Tabur 100.000 Benih Ikan, Restocking Benih Ikan Jelawat di Desa Empat Balai Kecamatan
    Rabu, 06 Januari 2021 - 21:24:20 WIB
    Bupati Harris : Tak Ada Pelantikan Pejabat hingga Jabatannya Berakhir
    Rabu, 05 Februari 2020 - 16:54:29 WIB
    Bupati Pelalawan Resmikan Penggunaan Listrik 24 Jam Di 3 Desa Di Kecamatan Teluk Meranti
    Senin, 09 November 2020 - 13:09:46 WIB
    LAWAN COVID-19
    Camat dan Babinsa Pos Namohalu Esiwa Membentuk Satuan Petugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan
    Rabu, 28 Oktober 2020 - 21:19:43 WIB
    Tim Bola Voli Pasir PON Papua Uji Taktik dan Teknik di Sidoarjo
    Kamis, 14 Mei 2020 - 22:05:11 WIB
    LAWAN COVID-19
    Dekranasda Serdang Bedagai Salurkan Bantuan Kepada Korban Angin Puting Beliung
    Senin, 15 Juni 2020 - 04:40:33 WIB
    Masyarakat Butuh Solusi Bukan Tambah Dihimpit
    Wabah Corona Terindikasi Jadi Ladang Bisnis, Presiden Harus Tahu Ini
    Kamis, 26 Desember 2019 - 11:59:36 WIB
    Pesan Natal Menko Luhut : Berbagi Kasih Dalam Kebhinekaan, Inilah Indonesia
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved