Medan | TIRASKITA.COM - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) siap mendukung rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yakni Membangun Desa Menata Kota, kata Wabup Sergai H. Adlin Umar Yusri Tambunan usai menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provsu tahun 2021 bertempat di Santika Dyandra Hotel Medan, Kamis (8/4/2021).

" Pemkab Sergai juga akan melakukan langkah-langkah rencana pembangunan sesuai dengan visi misi Pemprovsu. Sergai juga sangat mendukung kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan hari ini dengan harapan pembangunan yang dilakukan di Sumatera Utara dapat bermanfaat bagi masyarakat luas," katanya.

Wabup Adlin Tambunan menambahkan bahwa apa yang tercantum dalam visi misi Pemprovsu tentunya telah sesuai dengan yang diinginkan oleh Bupati dan Wabup Sergai, yaitu menjadikan Kabupaten Sergai Tanah Bertuah Negeri Beradat yang Maju Terus ; Mandiri, Sejahtera dan Religius.

" Kita sangat mendukung Musrenbang hari ini, karena kita juga membutuhkan perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur serta penguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata demi menekan angka kesenjangan sosial menjadi cita-cita bersama,"jelasnya.

Masih kata Adlin, menurutnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan di Sergai, tutupnya.

Sebelumnya Gubsu Edy Rahmayadi mengungkapkan bahwa, situasi ditengah pandemi Covid-19 yang kini melanda hampir di seluruh dunia, berdampak pada perekonomian.

Ditahun ini, ungkapnya lagi, kita hanya bisa menggunakan dana Rp3,4 triliun dari 13,4 triliun untuk pembangunan. Pendapatan itu turun dibandingkan tahun 2019-2020 karena pandemi yang terjadi. Kedepan kita harus melakukan perencanaan yang matang. Membangun desa menata kota itu menjadi visi misi kita bersama demi Sumut bermartabat,"sebut Edy.

Lebih lanjut disampaikan Gubsu, banyak daerah yang harus dibenahi. 34 kabupaten/kota yang ada di Sumut tentunya memiliki potensi di masing-masing daerah yang harus dikembangkan. Baik di bidang ketahanan pangan, pariwisata, UMKM serta lainnya.

" Terkait dengan pencegahan stunting juga harus menjadi perhatian Bupati/Walikota se-Sumut, sebab ini menjadi salah satu tolak ukur dalam pembangunan daerah,"tandasnya.

Dikesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan pembangunan Hamdani mengatakan bahwa sasaran pembangunan daerah tahun 2022 adalah mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan kesejahteraan.

"Kita harapkan rencana pembangunan daerah Sumut dapat mengakomodir tujuan itu dengan fokus pada pengembangan wisata Danau Toba dan sekitarnya. Tantangannya adalah pengurangan pendapatan setelah pandemi yang mempengaruhi target sasaran rencana kerja itu sendiri,"ungkap Hamdani.

Hamdani menyebut, Pemprov harus memiliki rencana agar belanja modalnya ditingkatkan dan menekan porsi belanja pegawai. Salah satunya dengan pembatasan pendanaan daerah dan mendukung pendanaan nasional.

"Selanjutnya melakukan pinjaman dana bank serta menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama antar daerah. Hal itu juga berlaku bagi Bupati dan Walikota,"ujarnya.

Sedangkan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam paparannya yang dilakukan secara virtual mengatakan kita harus siap sedia keluar dari pandemi Covid yang tengah melanda. Ini sebuah tantangan mengembalikan target pertumbuhan yang kita rencanakan sebelum pandemi hadir.

"Indonesia harus mampu melakukan transformasi ekonomi dengan melepas dari ketergangungan sumber daya alam yang selama ini jadi penopang ekonomi. Salah satunya memajukan ekonomi wisatanya demi keluar dari keterpurukan ekonomi yang ada,"jelasnya.

Sebelumnya Gubsu Edy Rahmayadi mengungkapkan bahwa, situasi ditengah pandemi Covid-19 yang kini melanda hampir di seluruh dunia, berdampak pada perekonomian.

Ditahun ini, ungkapnya lagi, kita hanya bisa menggunakan dana Rp3,4 triliun dari 13,4 triliun untuk pembangunan. Pendapatan itu turun dibandingkan tahun 2019-2020 karena pandemi yang terjadi. Kedepan kita harus melakukan perencanaan yang matang. Membangun desa menata kota itu menjadi visi misi kita bersama demi Sumut bermartabat,"sebut Edy.

Lebih lanjut disampaikan Gubsu, banyak daerah yang harus dibenahi. 34 kabupaten/kota yang ada di Sumut tentunya memiliki potensi di masing-masing daerah yang harus dikembangkan. Baik di bidang ketahanan pangan, pariwisata, UMKM serta lainnya.

" Terkait dengan pencegahan stunting juga harus menjadi perhatian Bupati/Walikota se-Sumut, sebab ini menjadi salah satu tolak ukur dalam pembangunan daerah,"tandasnya.

Dikesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan pembangunan Hamdani mengatakan bahwa sasaran pembangunan daerah tahun 2022 adalah mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan kesejahteraan.

"Kita harapkan rencana pembangunan daerah Sumut dapat mengakomodir tujuan itu dengan fokus pada pengembangan wisata Danau Toba dan sekitarnya. Tantangannya adalah pengurangan pendapatan setelah pandemi yang mempengaruhi target sasaran rencana kerja itu sendiri,"ungkap Hamdani.

Hamdani menyebut, Pemprov harus memiliki rencana agar belanja modalnya ditingkatkan dan menekan porsi belanja pegawai. Salah satunya dengan pembatasan pendanaan daerah dan mendukung pendanaan nasional.

"Selanjutnya melakukan pinjaman dana bank serta menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama antar daerah. Hal itu juga berlaku bagi Bupati dan Walikota,"ujarnya.

Sedangkan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam paparannya yang dilakukan secara virtual mengatakan kita harus siap sedia keluar dari pandemi Covid yang tengah melanda. Ini sebuah tantangan mengembalikan target pertumbuhan yang kita rencanakan sebelum pandemi hadir.

"Indonesia harus mampu melakukan transformasi ekonomi dengan melepas dari ketergangungan sumber daya alam yang selama ini jadi penopang ekonomi. Salah satunya memajukan ekonomi wisatanya demi keluar dari keterpurukan ekonomi yang ada,"jelasnya.

Semangat RPJMD 2019-2024 mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan kesejahteraan harus dibuat. Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural harus dilakukan.

"Meliputi bahan pangan, pariwisata, industri, UMKM, reformasi pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya,"tutupnya.

Pelaksanan Musrenbang dilakukan dengan penerapatan protokol kesehatan yang ketat. Turut hadir seluruh Bupati dan Walikota se-Sumut serta para stakeholder terkait.(Jhonny)


comments powered by Disqus