Sabtu, 31 Oktober 2020  
 
Sering Langgar Peraturan perundang undangan
Ketua LBH Bernas Sefianus Zai, Minta Perusahaan Perkebunan Taati Undang-Undang

Rahmad Gea | Serba-Serbi
Sabtu, 26 September 2020 - 07:02:45 WIB
Pekanbaru | Tiraskita.com - Akhir-akhir ini semakin terbongkar perlakuan kurang manusiawi yang diperlakukan oleh manajemen perusahaan  perkebunan kepada pekerjanya.

Beberapa kasus yang muncul dipermukaan dintaranya :

1.Pemecatan pekerja di Koperasi Air Kehidupan KAK Kandis Siak Riau pada tahun 2015, yang mana dalam kasus ini pekerja yang diusir tidak dibayarkan pesangon sampai sekarang, bahkan kekurangan upah yang sudah ditetapkan oleh pengawas Disnaker Prov.Riau tidak dibayarkan secara menyeluruh dan dipersulit.
2.Pemecatan pekerja di kebun Pola KKPA PT. Adei Plantation dan Industri, pekerja  mendapat perlakuan tidak baik dari Koperasi Tani Sejahtera (KTS).Sedikitnya 25 Kepala Keluarga pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun di Kebun Pola KKPA Desa Batang Nilo Kecil PT. Adei Plantation dan Industri ini, dipaksa oleh Koperasi Tani Sejahtra (KTS) meninggalkan Rumah/Barak dengan alasan kontrak kerja di kebun pola KKPA-nya sudah habis. Juga tanpa diberi pesangon.
3.Pemecatan pekerja di kebun PT Mandailing Agro Lestari ( MAL ) desa Sikapas Muara Batang Gadis Maina Sumut, puluhan pekerja di pecat tanpa pesangon yang kasusnya sekarang sedang di proses hukum.
4.Kasus Yatina Halawa yang bekerja di PT.MMitra Unggul Perkasa ( MUP ) di desa Gondai Langgam Pelalawan Riau, sudah bekerja 25 tahun namun ketika Yatina sudah sakit2an diterlantarkan dan tidak diberi pesangon oleh perusahaan.
5.Kasus karyawan dari PT Padasa Enam Utama Kabupaten Kampar yang hak-hak normatifnya tidak dipenuhi manajemen hingga ratusan pekerja melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau, Jalan Pepaya, Pekanbaru, Selasa (22/9). Pekerja menuntut agar didaftarkan ke BPJS dan juga diberikan fasilitas yang layak untuk bekerja dan tempat tinggal.

Dan masih banyak sekali kasus dan kejadian  yang sama yang menimpa pekerja di perkebunan yang adaa di negeri kita tercinta ini. Terkesan manajemen perusahaan tidak memperdulikan hak-hak normatif pekerja yang sudah diamanatkan dan dilindungi oleh undang-undang maupun peraturan yang berlaku.

Menyikapi hal ini Sefianus Zai,SH selaku ketua Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Nusantara ( LBH BERNAS ) meminta agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan aturan hukum tentang ketenagakerjaan.

Adapun hal-hal yang sangat sering dilanggar oleh perusahaan adalah :

1. Perusahaan tidak membuat perjanjian kerja kepada pekerja sehingga hal ini sangat merugikan pekerja , karena status pekerja jadi tidak jelas, apakah pekerja borongan, pekerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja tetap (PKWTT/karyawan tetap) hal ini mengacu pada Pasai-pasal dalam UU No.13 tahun 2003 sebagai berikut :

Pasal 50  
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.


Pasal 54
(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh
ber-tentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya rangkap 2
(dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing
masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Pasal 55
Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Pasal 56
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :
a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 57
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa
Indonesia dan huruf latin.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan
sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak
tertentu.
(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian
terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat
dalam bahasa Indonesia.

Pasal 58
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

Pasal 59
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut
jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan
paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan
yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk
paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun.
(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama
7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya
secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang
waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan
perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua)
tahun.
(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian
kerja waktu tidak tertentu.
(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 60
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama
3 (tiga) bulan.
(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang
membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Pasal 61
(1) Perjanjian kerja berakhir apabila :
a. pekerja meninggal dunia;
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya
hubungan kerja.
(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas
perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.
(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab
pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hakhak
pekerja/buruh.
(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat
mengakhiri per-janjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.
(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak mendapatkan hak
haknya se-suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak hak yang telah
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 62
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang
ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan
kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai
batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 63
(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib
membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.
(2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang kurangnya memuat
keterangan :
a. nama dan alamat pekerja/buruh;
b. tanggal mulai bekerja;
c. jenis pekerjaan; dan
d. besarnya upah.

Pasal 64
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat
secara tertulis.

Pasal 65
(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui
perjanjian pem borongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana
dimak-sud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syaratsyarat
kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang
dipekerjakannya.
(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja
waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka
demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan
beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan
hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

Nah dalam pasal2 diatas semua sudah sangat jelas bahwa surat perjanjian kerja adalah hal yang sangat penting ketika hubungan kerja terjadi. Namun hal ini banyak diabaikan oleh manajemen perusahaan sehingga hak-hak pekerja menjadi terabaikan. Dengan tidak adanya perjanjian kerja maka masa kerja dari pekerja menjadi sumir dan sering sekali manajemen perusahaan mengatakan bahwa pekerja adalah Buruh Harian Lepas ( BHL ) walau pekerja sudah bekerja bertahun-tahun . Hal ini dilakukan oleh perusahaan agar terhindar dari tanggung jawab membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan hak-hak lainnya.

Sementara jika dilihat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NOMOR KEP.100/MEN/VI/2004 TAHUN 2004 Tentang KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, sangat jelas bahwa :

PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS

Pasal 10

(1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume
pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja
harian lepas.
(2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
(3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

Pada Pasal 10 Ayat ( 3 ) Jelas diatur bahwa Pekerja/ buruh harian lepas tidak lebih dari 3 bulan berturut-turut. Dan jika lebih maka perjanjian kerja akan berubah menjadi PKWTT ( Pekerja tetap/karyawan).

Namun Peraturan menteri ini sering sekali di langgar oleh pengusaha deengan selalu berkata bahwa pekerjanya adalah BHL, walau pekerja sudah bekerja bertahun-tahun. Perusahaan dengan mudah mengusir para pekerjanya ketika pekerja sudah tidak produktif lagi dimasa-masa tuanya, tanpa memberi hak-hak normatif sesuai Undang-undang.

Permasalahan juga adalah lemahnya pengawasana dari dinas ketenagakerjaan, dan hal ini terjadi karena pengawas ketenaga kerjaan yang sekarang berpusat di disnaker tingkat provinsi sangat tidak sebanding dengan jumlah pengusaha dan perusahaan, sehingga perbuatan pengusaha/ perusahaan tidak terawasi.

Hal ini perlu disikapi oleh manajemen perusahaan maupun pengusaha perseorangan agar hubungan industrial dengan pekerja dapat terlaksana dengan baik dengan menganut asas saling membutuhkan dan saling menguntungkan.




comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Tol Pekanbaru-Dumai Berbayar 2 November Diundur
  • Ayah Bejat Perkosa Anak Kandung 6 Kali, Dibekuk Polisi Karena Laporan Rekaman Tetangga
  • Turki Diguncang Gempa Magnitudo 7,0 Disusul Terjangan Tsunami
  • Jika Produk Prancis Diboikot, Ini Pengaruhnya bagi Perekonomian Indonesia
  • Saksikan Besok, Bulan Purnama Biru Langka Sejak Muncul 76 Tahun Lalu
  • Sule Akan Nikahi Nathalie November Ini, Malah Sibuk Urus Warisan Untuk 4 Anaknya
  • Satu Bulan Sebelum Meninggal, Alicia Menyatakan Dirinya akan Viral
  • Enang Sahri Minta Pemkot Cimahi Perbaiki Pemasangan dan Kualitas Plat Dekker Gorong-gorong
  • Wagub Jabar Sebut Pangandaran Juga Punya Potensi Wisata Gunung
  •  
     
     
    Rabu, 08 April 2020 - 18:38:38 WIB
    Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
    KPK Beri Arahan Bagi Kepala Daerah Cegah Korupsi PBJ Penanganan Covid-19
    Selasa, 25 Agustus 2020 - 12:49:32 WIB
    Sekda Kampar Sampaikan Langsung Jawaban Pemerintah Pandangan Fraksi-fraksi Ranperda APBD-P 2020
    Senin, 13 April 2020 - 22:52:30 WIB
    Dinas Sosial Lamban Dalam Pendataan Masyarakat Terdampak Covid-19
    DEWAN GERAM ATAS KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN COVID-19
    Rabu, 15 April 2020 - 07:03:33 WIB
    UPAYA PENCEGAHAN COVID-19
    Satgas Covid-19 Diskominfo Kampar, Sosialisasi di Kecamatan Tambang
    Selasa, 14 April 2020 - 10:57:08 WIB
    PENILAIAN ASPEK SOSIAL TERHADAP COVID-19
    BPS: Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19
    Rabu, 29 Juli 2020 - 14:13:39 WIB
    Plh. Bupati Bengkalis Sambut Kedatangan H. Syamsurizal Anggota Komisi II DPR-RI di Bengkalis
    Sabtu, 30 November 2019 - 14:25:14 WIB
    Selamat Kepada Inhu, Raih Penghargaan Dwipa Praja Nugraha
    Minggu, 02 Agustus 2020 - 10:32:46 WIB
    DPP GMNI Dukung Bareskrim Polri Bongkar Jejaring dan Beking Djoko Tjandra
    Sabtu, 08 Agustus 2020 - 12:00:42 WIB
    Antisipasi Covid-19
    Tim Relawan Covid-19 Unri Turun Ke Pasar Lakukan Penyuluhan Tentang New Normal
    Rabu, 10 Juni 2020 - 14:53:05 WIB
    LAWAN COVID-19
    Bupati Kampar Antarkan Sembako Ke Rumah Masyarakat Desa Suka Ramai
    Senin, 20 April 2020 - 20:10:31 WIB
    Sebanyak 13 Muda-Mudi Kepergok Mesum
    Kepergok Berbuat Mesum di Salon, Belasan Muda-mudi Pekanbaru Digiring ke Kantor Satpol PP
    Kamis, 29 Oktober 2020 - 15:25:05 WIB
    Dipicu Penurunan Bendera, 2 Ormas di Ciledug Baku Hantam
    Kamis, 02 April 2020 - 12:12:19 WIB
    Donasikan Gaji Untuk Penanganan Covid-19
    Penanganan Covid-19 Sebagai Langkah Awal Sebanyak 30 Anggota DPRD Meranti Donasi Gaji
    Minggu, 19 April 2020 - 10:13:45 WIB
    “Stop Menggunakan Pasal 111, 112, 113 & 114 Untuk Menahan dan Memenjarakan Penyalahguna.”
    Kamis, 14 Mei 2020 - 09:35:30 WIB
    LAWAN COVID-19
    Bansos Terindikasi Kena Sunat, Warga Kembalikan Tak Mau Dibodohin, Anggota Dewan Prihatin
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved