Senin, 13 Juli 2020  
 
BREAKING NEWS: Dewan Pers Tegaskan Tidak Ada Surat Edaran ke Pemda

| Serba-Serbi
Senin, 02 Desember 2019 - 14:25:02 WIB
SURABAYA , Tiraskita.com - "Mana ada pasal yang menjelaskan Dewan Pers (DP) memasuki ranah itu. Coba tunjukkan kepada saya ada nggak. Jangan asal percaya kepada isu begitu saja, Tolong dicek mana ada Surat Edaran (SE) , itu bukan kewenangan Dewan Pers,’’.

Demikian ditegaskan oleh Ahmad Djauhar, selaku anggota DP dari unsur Pemimpin Perusahaan, ketika memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan bahwa dalam UU Pokok Pers Tahun 1999 DP diberi kewenangan mendata, membina dsb, tetapi kenapa Dewan Pers sudah masuk ranah terlalu jauh mengurusi uang negara yang tersebar di Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab, Pemkot.

Bukankah sudah ada BPK, BPKP, KPK, Inspektorat.

Dijelaskan Achmad Djauhar, yang hadir dalam ‘’Sosialisasi Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018’’ di Hotel Tunjungan Surabaya (29/11) , diselenggarakan oleh Dewan Pers, pihaknya menghimbau untuk kerjasama dengan media yang benar-benar kepada lembaga yang legal, memiliki legalitas, dan pasti institusinya pembayar pajak. Dia (lembaga/media, red) memperkerjakan wartawan, membina lapangan kerja. Lembaga atau Media konsisten memberikan gaji kepada karyawannya. ‘’Apa salah yang seperti itu?,’’ tegasnya dengan nada tinggi.


Menurutnya Ada beberapa kelompok yang mencoba memutar balikkan fakta, tapi kami tidak menanggapi itu, karena nanti akan membuat polemik tidak ada ujungnya, hanya ada ‘adu abab’ (adu mulut,red), buat apa tidak mencerdaskan Bangsa.

Ketika ditanya Kembali tentang himbauan, berupa surat edaran kepada Pemprov dan Pemkab/Pemkot se Indonesia bahwa Pemda harus kerjasama dengan media yang terverifikasi, mengapa Dewan Pers melangkahi BPK? padahal Dewan Pers bukan pemeriksa keuangan, Sedang BPK sendiri masih menelaah tentang kerjasama antara media dengan pemda sehubungan dgn spj.

Ahmad Djauhar, kembali dengan tegas mengatakan, ‘’ Tolong tunjukkan kepada saya Surat Edaran (SE) itu. Dewan Pers tidak pernah mengeluarkannya.

Selanjutnya pertanyaan diajukan kembali kepada Ahmad Djauhar, bagaimana media (online/cetak) sudah berbadan hukum, punya siupp, punya npwp, bayar pajak, terbitnya atau tayangnya secara periodik, tapi media tersebut tidak memverifikasi medianya ke DP, Padahal media tersebut memenuhi syarat untuk terverifikasi, namun ingin independen, sebab kalau kerjasama dengan pemda, media tidak bisa membuat berita-berita yang bisa mengungkap penyalahgunaan wewenang misalnya korupsi dan kasus lain yang dilakukan birokrasi karena terikat dengan spj.

Dengan nada bicara datar, Ahmad Djauhar, menjelaskan sebaiknya terdata (datanya diverifikasi administratif maupun secara faktual) oleh Dewan Pers untuk memperoleh perlindungan hukum NKRI. itu amanat UU No. 40/1999.

Hampir semua media besar nasional melakukannya (terdata), meskipun mereka tidak mencari penghasilan dari kerja sama dengan Pemda. tapi lebih pada perlindungan hukum bila berita mereka diadukan ke Dewan Pers. Bisnis Indonesia, Tempo, Kompas, Republika, Media Indonesia, dan lain-lain juga terverifikasi data mereka oleh Dewan Pers. Boleh saja, sebuah media tidak memverifikasikan diri, tapi dia tidak berharap atas perlindungan UU No. 40/1999.


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Bara JP Riau Apresiasi Penuh Erick Thohir “Bersihkan BUMN”
  • Ketum MOI Rudi Sembiring Meliala, Melantik Pengurus MOI Prov. NTT
  • Dua Minggu Jadi Jurtul KIM, Muliyadi Sinaga Warga Sukadamai Dibekuk TEKAB Polsek Firdaus
  • Baguna Perkuat Program Penanggulangan Bencana
  • GEMPAR Deklarasi di Simeulue
  • Ridwan Kamil Lantik 572 Kepala Sekolah
  • Kasipers Korem 142/Tatag, Gowes Keliling Kota Mamuju
  • Masyarakat Desa Ini Marah dan Datangi Mapolsek Setempat
  • Sat Resnarkoba Pekanbaru Tangkap 2 Pelaku Narkoba
  •  
     
    Senin, 25 Mei 2020 - 11:17:03 WIB
    LAWAN COVID-19
    Dirlantas Polda Riau Kunjungi Pos Cek Point Covid-19 XIII Koto Kampar
    Minggu, 22 Desember 2019 - 09:48:20 WIB
    Dandim 0429 / Lamtim : Terimakasih Para Raider
    Rabu, 19 Februari 2020 - 09:36:49 WIB
    Perencanaan Pembangunan Kampar
    Asisten III Setda Kampar Pimpin Musrenbangcam di Kecamatan Kampar
    Minggu, 05 Juli 2020 - 10:14:18 WIB
    PEMBAGIAN BANTUAN LAUK PAUK SIAP SAJI
    Bupati Serdang Bedagai Hadiri Pembagaian BALASA Dari Kemenparekraf - RI
    Selasa, 24 Desember 2019 - 08:48:23 WIB
    Warga Bisa Lapor Kabareskrim Melalui Medsos, Ini Alamat Akunnya
    Sabtu, 20 Juni 2020 - 12:09:35 WIB
    Pelayanan Akses Informasi Untuk Masyarakat
    Diskominfo Kampar sosialisasikan Pelayanan Informasi Publik Ke Kecamatan Tambang
    Senin, 25 November 2019 - 22:04:35 WIB
    IPDN Dalam Pusaran Kemerosotan Manajemen
    Selasa, 03 Maret 2020 - 14:31:54 WIB
    Polres Karimun Tanda Tangani MOU Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pers
    Minggu, 19 April 2020 - 10:13:45 WIB
    “Stop Menggunakan Pasal 111, 112, 113 & 114 Untuk Menahan dan Memenjarakan Penyalahguna.”
    Jumat, 12 Juni 2020 - 15:26:17 WIB
    Jalan Tol Jalur Pekanbaru-Rengat, Sepanjang 50 KM Berada Di Wilayah Kampar
    Selasa, 10 Maret 2020 - 00:37:12 WIB
    Kerjasama Polres Pelalawan dan IWO
    Ketua IWO Apresiasi Kapolres Pelalawan,Serahkan Baju Seragam Mitra Polres Pelalawan
    Senin, 29 Juni 2020 - 08:51:02 WIB
    Berkomitmen Berantasan Narkoba
    AKBP Indra Wijatmiko Janjikan Umroh Gratis Untuk Penangkap Narkoba 2 Kg
    Rabu, 20 Mei 2020 - 14:17:55 WIB
    Menari-Nari Diatas Penderitaan Rakyat
    “Hukum Mandul”, Puluhan Mahasiswa Terus Demo Persoalkan Korupsi Dana Bansos Covid-19
    Kamis, 05 Maret 2020 - 14:06:27 WIB
    PERESMIAN ALUN-ALUN LAPANGAN BOLA VOLLY
    Kadis Pariwisata Kab. Kampar Meresmikan Alun-alun RTH dan Lapangan Bola Volly Desa Tanjung
    Selasa, 05 Mei 2020 - 17:16:34 WIB
    LAWAN COVID-19
    Ditengah Pandemi Covid-19, Pasutri Di Serdang Bedagai Berharap Dapat Bantuan Dari Pemerintah
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2019 PT. ZONA INDONESIA INTERMEDIA, All Rights Reserved