Rabu, 27 Januari 2021  
 
BREAKING NEWS: Dewan Pers Tegaskan Tidak Ada Surat Edaran ke Pemda

| Serba-Serbi
Senin, 02 Desember 2019 - 14:25:02 WIB
SURABAYA , Tiraskita.com - "Mana ada pasal yang menjelaskan Dewan Pers (DP) memasuki ranah itu. Coba tunjukkan kepada saya ada nggak. Jangan asal percaya kepada isu begitu saja, Tolong dicek mana ada Surat Edaran (SE) , itu bukan kewenangan Dewan Pers,’’.

Demikian ditegaskan oleh Ahmad Djauhar, selaku anggota DP dari unsur Pemimpin Perusahaan, ketika memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan bahwa dalam UU Pokok Pers Tahun 1999 DP diberi kewenangan mendata, membina dsb, tetapi kenapa Dewan Pers sudah masuk ranah terlalu jauh mengurusi uang negara yang tersebar di Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab, Pemkot.

Bukankah sudah ada BPK, BPKP, KPK, Inspektorat.

Dijelaskan Achmad Djauhar, yang hadir dalam ‘’Sosialisasi Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018’’ di Hotel Tunjungan Surabaya (29/11) , diselenggarakan oleh Dewan Pers, pihaknya menghimbau untuk kerjasama dengan media yang benar-benar kepada lembaga yang legal, memiliki legalitas, dan pasti institusinya pembayar pajak. Dia (lembaga/media, red) memperkerjakan wartawan, membina lapangan kerja. Lembaga atau Media konsisten memberikan gaji kepada karyawannya. ‘’Apa salah yang seperti itu?,’’ tegasnya dengan nada tinggi.


Menurutnya Ada beberapa kelompok yang mencoba memutar balikkan fakta, tapi kami tidak menanggapi itu, karena nanti akan membuat polemik tidak ada ujungnya, hanya ada ‘adu abab’ (adu mulut,red), buat apa tidak mencerdaskan Bangsa.

Ketika ditanya Kembali tentang himbauan, berupa surat edaran kepada Pemprov dan Pemkab/Pemkot se Indonesia bahwa Pemda harus kerjasama dengan media yang terverifikasi, mengapa Dewan Pers melangkahi BPK? padahal Dewan Pers bukan pemeriksa keuangan, Sedang BPK sendiri masih menelaah tentang kerjasama antara media dengan pemda sehubungan dgn spj.

Ahmad Djauhar, kembali dengan tegas mengatakan, ‘’ Tolong tunjukkan kepada saya Surat Edaran (SE) itu. Dewan Pers tidak pernah mengeluarkannya.

Selanjutnya pertanyaan diajukan kembali kepada Ahmad Djauhar, bagaimana media (online/cetak) sudah berbadan hukum, punya siupp, punya npwp, bayar pajak, terbitnya atau tayangnya secara periodik, tapi media tersebut tidak memverifikasi medianya ke DP, Padahal media tersebut memenuhi syarat untuk terverifikasi, namun ingin independen, sebab kalau kerjasama dengan pemda, media tidak bisa membuat berita-berita yang bisa mengungkap penyalahgunaan wewenang misalnya korupsi dan kasus lain yang dilakukan birokrasi karena terikat dengan spj.

Dengan nada bicara datar, Ahmad Djauhar, menjelaskan sebaiknya terdata (datanya diverifikasi administratif maupun secara faktual) oleh Dewan Pers untuk memperoleh perlindungan hukum NKRI. itu amanat UU No. 40/1999.

Hampir semua media besar nasional melakukannya (terdata), meskipun mereka tidak mencari penghasilan dari kerja sama dengan Pemda. tapi lebih pada perlindungan hukum bila berita mereka diadukan ke Dewan Pers. Bisnis Indonesia, Tempo, Kompas, Republika, Media Indonesia, dan lain-lain juga terverifikasi data mereka oleh Dewan Pers. Boleh saja, sebuah media tidak memverifikasikan diri, tapi dia tidak berharap atas perlindungan UU No. 40/1999.


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Takut Dicerai, Istri Bantu Suami Memperkosa Rekan Kerja di Toko
  • Hari Ini 133 Kasus Baru Covid-19 di Riau
  • Prostitusi Anak di Meranti Terungkap
  • Terima Vaksin Sinovac, Diskes Inhu Segera Vaksinasi Nakes
  • 235 Sekolah di Bengkalis Belajar Tatap Muka Terbatas
  • Polres Bengkalis Musnahkan Sabu 4 Kilogram
  • Bupati Rohul Dukung Penuh Vaksinasi Covid-19 di 16 Kecamatan
  • Bupati Inhil Dijadwalkan Terima Penghargaan Sistem Merit
  • Achizul Hendri Nahkodai Kadin Kota Pekanbaru
  •  
     
     
    Rabu, 10 Juni 2020 - 15:01:41 WIB
    LAWAN COVID-19
    Dengan Berjalan Kaki, Bupati Kampar Langsung Bagikan Sembako Kerumah-Rumah Warga
    Rabu, 16 September 2020 - 07:34:37 WIB
    Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2020
    Sekarang Satpam Mirip Polisi, Seragamnya Juga Ada Pangkatnya
    Kamis, 16 Juli 2020 - 17:14:24 WIB
    Tim Current Audit Irjenad Pastikan Program Kerja dan Anggaran Korem 072/Pmk Yogyakarta, Berjalan Ses
    Jumat, 15 Januari 2021 - 13:27:31 WIB
    Dekat Dengan Ulama,
    Ketua MUI Kabupaten Tangerang Dukung Listyo Sigit Jadi Kapolri
    Jumat, 30 Oktober 2020 - 22:25:45 WIB
    Sule Akan Nikahi Nathalie November Ini, Malah Sibuk Urus Warisan Untuk 4 Anaknya
    Selasa, 03 November 2020 - 17:09:55 WIB
    Besok Rizieq Shihab Umumkan Kepulangannya ke Indonesia
    Jumat, 19 Juni 2020 - 22:08:29 WIB
    Eskalasi Ketegangan Antara Amerika Serikat Dan China
    TNI AL Siagakan Empat Kapal KRI Perang Di Natuna
    Senin, 28 September 2020 - 12:35:27 WIB
    Dakwah UAS Dikawal Marinir, DPR Sebut untuk Cegah Penyerangan
    Rabu, 01 April 2020 - 17:11:45 WIB
    Kampar Lakukan Musrenbang RKPD 2021 Melalui Live Streaming.
    H.Catur Sugeng : Setiap Anggaran Harus Mengacu pada Skala Prioritas
    Rabu, 20 Januari 2021 - 09:13:33 WIB
    Putra Bantan Dilantik Sebagai Wakil Ketua DPRD Bengkalis
    Kamis, 09 Juli 2020 - 06:27:28 WIB
    Pemkot Cimahi Belum Mengizinkan Pesta Resepsi Pernikahan
    Selasa, 23 Juni 2020 - 06:23:07 WIB
    LAWAN COVID-19
    Bupati Serahkan BLT-DD Tahap III untuk 103 KK Ke Desa Trimanunggal
    Sabtu, 05 September 2020 - 10:22:22 WIB
    Pasangan Ya’atulo Gulo Serta Arota Lase Mendaftarkan Diri Di KPU Kabupaten Nias
    Rabu, 25 Maret 2020 - 20:20:35 WIB
    Ibunda Presiden Jokowi Meninggal
    Senin, 20 Juli 2020 - 13:09:22 WIB
    Destinasi Wisata Pulau Kosiok, Pusat Liburan Ramah Keluarga
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved