Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi terhadap dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nom">
Senin, 10 Mei 2021  
 
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Tidak Berniat Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Rahmad | Nasional
Rabu, 17 Februari 2021 - 09:44:40 WIB

TIRASKITA.COM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi terhadap dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Menurutnya, undang-undang yang telah baik sebaiknya dijalankan.

"Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu kan sudah dijalankan dan sukses, kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil di dalam implementasi ya itu nanti KPU melalui PKPU yang memperbaiki," tegas Mensesneg di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Februari 2021.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mensesneg menegaskan bahwa dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pelaksanaaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada bulan November 2024. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

"Jadi Pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan Pilkada serentak itu. Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan," jelasnya.

"Oleh karena itu, pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan," imbuhnya.

Mensesneg berharap tidak ada narasi yang dibalik-balik terkait isu revisi kedua undang-undang tersebut menjadi seakan-akan pemerintah mau mengubah keduanya.

"Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak, pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan Pilkada serentak itu," tandasnya.***

Sumber  : .presidenri.go.id


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Diduga Ada Yang Tidak Berses, Pengusaha Bisnis Tabung Gas Elpiji Marah Ketika Dikonfirmasi Media
  • Bupati Kampar Kunjungi Pondok Pesantren di Tapung & Tapung Hilir
  • Pemkab Kampar Kembali Jadikan Stanum sebagai Tempat Isolasi Pasien Covid-19
  • Peduli Korban Puting Beliung, Kapolres Kampar Utus Kapolsek Antar Bantuan
  • Kapolri dan Panglima Tinjau Pelaksanaan Operasi Ketupat Maung 2021 di Merak
  • Lembaga KPK Nusantara & Lembaga Peduli Hukum dan Ham Kembali Gelar Bansos
  • Bersama Ketua DPR RI, Panglima TNI, Kapolri Tinjau Pos Penyekatan Merak-Bakauheni
  • Gardanis Dan Bon's Sibolga Kunjungi Korban Kebakaran Di Pasar Belakang
  • 336 kendaraan Pemudik di Putar Balikkan oleh Polda Banten
  •  
     
     
    Senin, 04 Januari 2021 - 23:17:53 WIB
    Sekda Meranti Cek Disiplin dan Kinerja Pegawai
    Jumat, 03 Juli 2020 - 15:43:04 WIB
    Peduli Loper Koran, Tim Jumat Barokah Polda Banten Bagikan Sembako di Masa Pandemi
    Minggu, 14 Juni 2020 - 00:27:52 WIB
    ADVERTORIAL
    Bupati Inhil Lantik 210 Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Secara Virtual
    Rabu, 13 Mei 2020 - 11:05:45 WIB
    LAWAN COVID-19
    Ida : Masyarakat Kelaparan, Wali Kota dan Menantu Ngebet Kejar Proyek Triliunan
    Rabu, 28 Oktober 2020 - 22:32:47 WIB
    Bahar Smith kembali Jadi Tersangka, Polisi : Dugaan Penganiayaan Supir Grab
    Minggu, 07 Juni 2020 - 09:06:16 WIB
    Kalaborasi Bupati, Anggota DPR RI dan DPD RI, Wujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pariwisata Kamp
    Jumat, 10 Juli 2020 - 10:27:01 WIB
    LAWAN COVID-19
    Ditengah Pandemi Covid-19, Polda Banten Terus Bagikan Sembako Kepada Masyarakat
    Rabu, 02 Desember 2020 - 20:09:21 WIB
    Plt. Wali Kota Cimahi Letkol. Inf. (Purn.) Ngatiyana Hadiri Sosialisasi P4GN-PN
    Plt. Walkot Ingatkan Pentingnya Upaya Penanggulangan Perderan dan Penyalahgunaan Narkotika
    Rabu, 23 Desember 2020 - 17:31:20 WIB
    Jabar Raih Tiga Penghargaan dalam It Works Top Digital Awards 2020
    Sabtu, 04 Juli 2020 - 14:06:18 WIB
    Raih Penghargaan di Hari Bhayangkara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Beri Selamat Ke IWO Soppeng
    Sabtu, 29 Februari 2020 - 10:28:44 WIB
    Melalui Perwakilan Keluarga
    Bupati H.Suyatno Sampaikan Permohonan Maaf Keluarga Korban Penganiayaan
    Selasa, 26 Januari 2021 - 21:31:45 WIB
    235 Sekolah di Bengkalis Belajar Tatap Muka Terbatas
    Selasa, 05 Januari 2021 - 12:08:17 WIB
    Terima Uang dari Kontraktor Proyek SPAM, Pegawai Kementerian PUPR Mengaku Khilaf
    Rabu, 26 Februari 2020 - 10:20:02 WIB
    Pemerintah Berikan Paket Insentif Untuk Akselerasi Kinerja Pariwisata di tengah Wabah Corona
    Selasa, 26 Mei 2020 - 12:42:06 WIB
    Rakor Pendistribusian Bantuan Sembako Provinsi di Namehalu Esiwa Berjalan Lancar
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved