Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (26/2). Setidaknya, ada enam orang yang dicokok KPK dan menjalani pemeriksaan.
">
Selasa, 16 Juli 2024  
 
Gubernur Nurdin Abdullah Jadi Tersangka dan Bukti Koper Rp2 M

Rahmad | Nasional
Senin, 01 Maret 2021 - 10:16:47 WIB


TERKAIT:
   
 
JAKARTA | TIRASKITA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (26/2). Setidaknya, ada enam orang yang dicokok KPK dan menjalani pemeriksaan.

Dalam hal ini, lembaga antirasuah itu turut menangkap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Sementara, lima lainnya merupakan kepala daerah, pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulsel dan pihak swasta.

Usai penangkapan itu, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Nurdin Abdullah dan Sekretaris Dinas PUPR Sulsel Edy Rahmat sebagai penerima. Sementara, satu orang lainnya, yakni Agung Sucipto ditetapkan tersangka pemberi suap dari unsur swasta.

"Pada 26 Februari 2021 AS (tersangka) diduga menyerahkan uang sekitar Rp2 miliar kepada Nurdin Abdullah melalui ER (Sekdis PUTR Provinsi Sulawesi Selatan)," kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2) malam.

Dari hasil pemeriksaan, diduga kasus rasuah itu berkaitan dengan gratifikasi untuk pelicin pengadaan barang, jasa dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Di hari penangkapan, Agung Sucipto memberikan uang kepada Nurdin Abdullah melalui perantaraan Edy Rahmat sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan Nurdin. Sekitar pukul 20.04 WITA, Agung bersama Irfan menuju ke salah satu rumah makan di Makassar.

Di tempat tersebut, Edy sudah menunggu.

Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Irfan kemudian memindahkan koper yang diduga berisi uang untuk dipindahkan ke mobil majikannya di Jalan Hasanuddin.

Pukul 23.00 WITA, Agung kemudian diamankan saat dalam perjalanan menuju ke Bulukumba. Sedangkan sekitar pukul 00.00 WITA, Edy Rahmat beserta uang dalam koper senilai Rp ]2 miliar diamankan di rumah dinasnya.

"Pada pukul 02.00 WITA, Nurdin Abdullah juga diamankan di rumah jabatan dinas Gubernur Sulsel," ucap Firli.

Selain uang sebesar Rp2 miliar itu, Gubernur diduga juga pernah menerima sejumlah uang dari kontraktor lain sebelumnya.

"Pada akhir tahun 2020, NA menerima uang sebesar Rp200 juta. Pertengahan Februari 2021 uang Rp1 Miliar. Awal Februari 2021, NA menerima uang Rp2,2 miliar," kata Firli.

Sebelum ditetapkan tersangka, Nurdin mengaku tak sedang melakukan tindak pidana saat ditangkap. Hal itu diungkapkan dirinya saat baru digiring masuk ke Gedung Merah Putih KPK pagi harinya.

"Saya lagi tidur, dijemput," kata dia singkat kepada wartawan di lokasi.

Hal itu pun senada dengan apa yang diungkapkan oleh juru bicara Nurdin, Vronica Moniaga. Dia membantah bahwa atasannya itu terjaring operasi senyap terkait rasuah.

"Bapak Gubernur tidak melalui proses operasi tangkap tangan, melainkan dijemput secara baik di rumah jabatan gubernur pada dini hari, ketika beliau sedang beristirahat bersama keluarga," tutur Veronica dalam keterangannya, Sabtu (27/2).

Setelah ditangkap, Nurdin pun disebut mengikuti prosedur yang ada meski tak mengetahui pasti alasan penjemputannya itu.

Veronica mengungkapkan Nurdin berangkat ke Jakarta didampingi oleh ajudan dan petugas KPK, dan tak ada penyitaan barang bukti dalam penjemputan.

"Tanpa disertai adanya penyitaan barang bukti, karena memang tidak ada barang bukti yang dibawa serta dari rumah gubernur," ucap Veronica.

Atas kasus ini, Nurdin dan Edy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Agung sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.***
Sumber : Riaulink,com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Bareskrim Tetapkan 2 Penyedia Barang Jadi Tersangka Korupsi Gerobak UMKM di Kemendag
  • Polresta Cirebon Hadiri Car Free Day Sumber Dalam Rangka Ops Patuh Lodaya Tahun 2024
  • Tok, Perda P2APBD Jabar TA 2023 Disetujui Bersama DPRD Jabar dan Pemdaprov Jabar
  • Pererat Silaturahmi, Warga RT 004 RW 010 Perum TTI, Makan Bareng
  • Antisipasi DBD Warga RT 004 RW 010 Perum TTI Cirebon, Lakukan Kerja Bakti
  • Audensi FGHP Ke DPRD JABAR Berharap Ada Solusi
  • Lurah Kemantren Cirebon Lakukan Sambang Warga
  • Sekretariat DPRD JABAR Menerima Kunjungan Banggar DPRD Kab Tasikmalaya
  • Harap Pj Walikota Cimahi : Permendagri No 12 Thn 2017 Selektif Dalam Membentuk UPTD
  •  
     
     
    Jumat, 10 April 2020 - 13:04:19 WIB
    DONOR DARAH UNTUK STOK PMI PELALAWAN
    Antisipasi Kehabisan Stok Darah di PMI, AKBP M.Hasyim Risahondua, SIK Donor Darah
    Senin, 23 Oktober 2023 - 19:00:44 WIB
    DPRD Jawa Barat Bahas 3 Agenda Rapat Tahun 2024
    Kamis, 25 Februari 2021 - 18:21:13 WIB
    Rencana Agenda Pertemuan ke Walikota Dumai Untuk Memaparkan Visi Misi FKPLD
    Jumat, 15 Mei 2020 - 09:55:31 WIB
    Menyisakan Perdebatan Dan Silang
    Pengesahan Ranperda RPJMD, Menjadi Polemik Antar Anggota DPRD Pekanbaru
    Sabtu, 12 Juni 2021 - 15:33:04 WIB
    Tingkatkan Kewaspadaan, Kim Jong-un Minta Korea Utara Tingkatkan Kekuatan Militer
    Jumat, 16 Oktober 2020 - 07:34:38 WIB
    Pakai Anggaran 2,4 M Untuk Pohon,
    Indra Pomi Kadis PUPR Pekanbaru Alergi Dikonfirmasi Wartawan
    Kamis, 10 November 2022 - 13:03:24 WIB
    Kanwil Kemenkumham Riau Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-77
    Sabtu, 26 Juni 2021 - 19:50:57 WIB
    Kapolri Terbitkan E-Book Pedoman Manajemen Kontijensi Klaster Covid-19
    Jumat, 20 Mei 2022 - 11:45:32 WIB
    Pemkot Cimahi Adakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
    Selasa, 26 September 2023 - 11:08:38 WIB
    BPK Temukan Dugaan Perjalanan Dinas Tanpa Bukti Riil Rp20 M dan Fiktif Rp1,7 M di Kemendikbudristek
    Kamis, 01 Februari 2024 - 07:58:21 WIB
    Pemprov Riau Terima Audiensi Hima Teknik Sipil Unilak
    Sabtu, 23 Oktober 2021 - 12:59:29 WIB
    Cara Kementan Tanggulangi Kasus Kematian Hewan Ternak di Kalbar
    Senin, 20 Desember 2021 - 19:04:34 WIB
    Ditlantas Polda Banten Ikuti Pelatihan Alat dan Software Analisa Laka Lantas Portable
    Kamis, 02 Mei 2024 - 15:27:44 WIB
    DPRD Jabar Terima Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Chungcheongnam-do Korea Selatan
    Jumat, 04 Juni 2021 - 09:27:28 WIB
    Pansus II Konsultasikan TPPAS Regional Legok Nangka ke Kementerian PPN/Bappenas
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved