Undang-Undang Anti Korupsi mengatur ancaman pidana mati khusus terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
">
Rabu, 28 Februari 2024  
 
Telaah Tinjauan Yuridis, Hukuman Mati bagi Koruptor Bansos Covid-19?

Rahmad | Nasional
Minggu, 07 Maret 2021 - 22:54:21 WIB


TERKAIT:
   
 
opini
TIRASKITA.COM -
Undang-Undang Anti Korupsi mengatur ancaman pidana mati khusus terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa dalam hal tindak pidana  korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan penjelasan resmi pasal ini, apakah yang dimaksud dengan “keadaan tertentu?" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana korupsi  dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan monoter.

Jadi ada empat keadaan tertentu yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang yang terbukti secara melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara.

1. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi

Bab II Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Ayat (2) Dalam hal tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Ayat 2: yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi (residevis korupsi) atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan monoter.

Dalam praktek belum pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati berdasarkan putusan pengadilan meski ada wacana/diskursus perlunya pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana mati. Pertama keadaan tertentu yang menjadi dasar boleh tidaknya menjatuhkan pidana mati jarang terjadi. Sebagai contoh adalah korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana nasional.

2. Pasca Tsunami Aceh tahun 2004 hingga awal 2020, belum ada bencana yang oleh negara ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga sulit menjatuhkan hukuman mati

Meski negara atau pemerintah telah menetapkan Corona virus Decease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional melalui Keppres no.12 tahun 2020 tetapi Pasal 27 ayat (1) Perpu No.1 tahun 2020 (menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020) telah menegaskan bahwa dana-dana yang digunakan untuk menanggulangi virus corona bukan merupakan kerugian negara, secara normatif pidana mati tidak mungkin dijatuhkan.

Selain itu, terhadap perbuatan pelaku penyalahgunaan pengelolaan sumber dana bantuan bencana nasional bisa dijerat dengan pasal 78 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 'hanya' dapat dijatuhi pidana palin berat berupa pidana penjara seumur hidup.

Kemudian, empat kategori keadaan tertentu yang menjadi syarat penjatuhan pidana mati justru ditempatkan di dalam penjelasan pasal dan bukan di batang tubuh. Tentunya penjelasan suatu pasal tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sekalipun penjelasan suatu pasal adalah tafsir resmi pembentuk undang-undang, hakim dapat  saja berdalih tidak terikat dengan penjelasan tersebut sehingga hal itu dijadikan alasan untuk tidak menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Ketiga pidana mati hanya mungkin dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) selain pelanggaran terhadap pasal ini pidana mati tidak dapat dijatuhkan. Padahal delik dalam Pasal 2 ayat (1) lebih ringan dari pada delik dalam Pasal 3.

3. Menurut OC. Kaligis, Indonesia ini merupakan surga bagi para koruptor

Dengan sistem perekat bangsa, Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga sebagai bangsa yang taat beragama dan menempatkan Ketuhanan di sila yang pertama, membuat pengadilan dan para algojo keadilan agak takut untuk membuat terobosan tentang perlu tidaknya hukuman Mati, berbeda sekali dengan negara Tiongkok.

*Mathius Utus Datang, SH., MH: Advokat dan Dewan Pertimbangan DPC Makassar 2020-2021


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Operasi Pasar Di Kota Cimahi Untuk Menyikapi Harga Beras Yang Semakin Meroket
  • Pola Konsumsi Masyarakat Cimahi, Bisa Mensosialisasikan B2SA
  • ANGKET DAN INTERPELASI : BISA TAPI TIDAK BERHASIL !!
  • Ruang Kelas di SMAN 3 Kota Bekasi Jadi Perhatian Anggota Dewan Yang Masih Minim
  • Jadi Role Model, Studi Banding DPRD Provinsi Jambi ke DPRD Jawa Barat
  • Komisi II : Dorong Sosialisasi dan Promosi Laboratorium Kimia Agro di Kab Bandung Barat
  • Kodim 0620/Kab Cirebon Gelar Donor Darah, Peringati HUT Persit KCK
  • Transformasi Pelayanan Digital Targetkan Pelayanan Ke Publik Di Kota Cimahi
  • Penggarong Uang Rakyat Pemkot Surabaya Diduga Kebal Hukum
  •  
     
     
    Minggu, 29 November 2020 - 10:14:38 WIB
    Pernyataan Walikota Cimahi setelah di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK
    Rabu, 23 Juni 2021 - 15:43:34 WIB
    Orasi Ilmiah di Seminar IPKN, Kapolri: Sinergitas Polri-Auditor Kunci Cegah Korupsi
    Kamis, 16 Juli 2020 - 12:29:22 WIB
    BPPTSTH Kuok Dorong Kembangkan Budidaya Kelulut Sebagai Usaha Ekonomi keluarga
    Rabu, 04 November 2020 - 23:35:06 WIB
    Pemprov Riau serahkan Melalui Kadiskes
    Keluarga Tenaga Medis di Riau yang Meninggal Karena Covid-19 Terima Santunan Rp 300 Juta
    Selasa, 15 Desember 2020 - 13:00:01 WIB
    Menko Polhukam Sebut Dahulu Teroris Didukung Transfer Uang, Kini Dikirim Senjata
    Jumat, 19 Maret 2021 - 07:24:40 WIB
    DPRD Jabar Gelar Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama
    Sabtu, 09 April 2022 - 14:26:35 WIB
    Diskes Jadwalkan Vaksinasi Meningitis CJH 11-15 April
    Kamis, 11 Maret 2021 - 09:38:14 WIB
    Dadang Kurniawan Menekankan Peran Kepala Desa Untuk Melayani Masyarakat
    Rabu, 13 Januari 2021 - 13:31:28 WIB
    Presiden Jokowi Tunjuk Komjen Listyo Sigit Sebagai Kapolri Baru
    Selasa, 03 Maret 2020 - 10:50:21 WIB
    Lenyapnya Buron Mabes Polri Honggo Si Terdakwa Korupsi Rp 37 Triliun
    Kamis, 25 Februari 2021 - 13:48:54 WIB
    Wisuda Online Universitas Jenderal Achmad Yani Periode Oktober 2020
    Jumat, 19 Januari 2024 - 09:31:27 WIB
    Kodim 0620/Kab Cirebon, Berikan Tensi Gratis Pada Warga Masyarakat
    Kamis, 31 Desember 2020 - 12:57:48 WIB
    Waspada! 6 Pelaku Teror di Tangkap di Riau, Disuruh Bakar dan Habisi Keluarga Korban
    Selasa, 14 Januari 2020 - 19:18:10 WIB
    BERTEMU DELEGASI FAO, MENTERI EDHY BEBERKAN POTENSI PENGEMBANGAN PAKAN ALTERNATIF
    Kamis, 04 November 2021 - 08:47:45 WIB
    Infonya Sari Antoni Dipanggil Mahkamah Partai Golkar, Masyarakat Rohul: "Biar Terbongkar Akal Bulusn
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved