Kubu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) usai keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan menolak permohongan pengesahan hasil">
Minggu, 16 Mei 2021  
 
Usai Ditolak Kemenkumham,
Demokrat Kubu Muldoko Menggugat ke PTUN

| Nasional
Sabtu, 03 April 2021 - 11:13:41 WIB


JAKARTA | TIRASKITA.COM  - Kubu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) usai keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan menolak permohongan pengesahan hasil kongres luar biasa (KLB) atas nama Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kendati demikian, bukan berarti kubu Moeldoko menolak keputusan Kemenkumham. Sejumlah pengurus menyatakan bahwa mereka menerima keputusan Kemenkumham.

Ada alasan tersendiri yang dibeberkan kubu Moeldoko mengapa mereka akan mengajukan gugatan ke PTUN.

Salah satunya, kubu Moeldoko menilai keputusan Kemenkumham tidak menentukan nasib kepengurusan Partai Demokrat versi KLB.

Oleh karena itu, kubu Moeldoko menyatakan akan mencari kepastian hukum lewat gugatan ke PTUN.
Hormati pemerintah

Kubu Moeldoko mengomentari keputusan pemerintah yang menyatakan menolak permohonan pengesahan KLB.

Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika kubu KLB Saiful Huda Ems mengatakan, pihaknya menghormati keputusan pemerintah yang menolak pengesahan KLB.

Atas keputusan tersebut, Saiful menilai bahwa hal ini menunjukkan tidak ada intervensi pemerintah dalam persoalan yang mendera Partai Demokrat.

"DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko menghormati keputusan yang diambil oleh Pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat. Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat," ujar Saiful dalam keterangan tertulis, Rabu (31/3/2021).
Tuding SBY

Namun, di sisi lain, Saiful menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah memfitnah Moeldoko bahwa pemerintah berada di belakang mantan Panglima TNI itu.

Ia mengklaim, terpilihnya Moeldoko menjadi ketum Partai Demokrat versi KLB atas keinginan sejumlah kader senior yang meminangnya untuk membenahi partai.

"Yang telah bergeser menjadi partai yang tidak lagi demokratis, dari terbuka menjadi tertutup, dari kedaulatan rakyat (meritokrasi) menjadi kedaulatan tirani dan keluargais (Cikeastokrasi)," ucapnya.

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.(ANTARA FOTO/ENDI AHMAD)

Menurut dia, Moeldoko lantas bersedia menerima pinangan kader senior dengan alasan menyelamatkan demokrasi Pancasila dan radikalisme.

Adapun keputusan tersebut, lanjut Saiful, juga merupakan pilihan politik Moeldoko secara pribadi.

"Langkah ini bukan ambisi pribadi Bapak Moeldoko, apalagi hanya sekadar untuk Pemilu 2024. Sekali lagi, ini adalah pilihan demi menyelamatkan Indonesia Emas 2045," tutur dia.

Marzuki Alie terima keputusan

Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie yang kini berada di kubu KLB memilih menerima keputusan Kemenkumham.

"Ya secara pribadi kita harus menerima keputusan Menkumham," kata Marzuki melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu.

Namun, ia tak memberi komentar lebih lanjut kepada Kompas.com.

Meski demikian, dalam akun Twitternya @marzukialie_MA, Marzuki Alie telah memberikan komentar terkait keputusan Kemenkumham.

Mantan Ketua DPR itu menuliskan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan yang tepat untuk menolak pengesahan KLB.

"Alhamdulillah, pemerintah sudah mengambil keputusan yang tepat," ujar Marzuki.

Sebab, menurutnya atas penolakan tersebut telah membuktikan bahwa tidak ada kekuasaan yang ada di balik kisruh Partai Demokrat.

Ia juga menegaskan bahwa penolakan dari Kemenkumham merupakan keputusan terbaik bagi semua pihak.

"Tidak ada kekuasaan yang ada di balik ini. Inilah keputusan terbaik bagi semuanya," tulis Marzuki.

Baca juga: Sikap Pemerintah Tolak Pengesahan Partai Demokrat Versi KLB Dinilai Berdampak Positif
Rencana menggugat

Kendati menerima keputusan Kemenkumham, kubu Moeldoko mengaku akan melanjutkan langkah ke PTUN.

Kubu kontra Ketum Partai Demokrat AHY itu berencana mengajukan gugatan ke PTUN. Langkah ini diambil setelah mendengarkan putusan Kemenkumham yang menolak pengesahan KLB.

Saiful Huda mengatakan, langkah ke PTUN tersebut merupakan upaya hukum yang akan ditempuh kubu Moeldoko.

"Ketika pihak kami yang ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM seperti sekarang, maka pastinya kami akan terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di PTUN," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi kubu KLB Saiful Huda, dalam keterangannya, Rabu.

Huda menilai, keputusan Kemenkumham tidak menentukan nasib kepengurusan Partai Demokrat versi KLB.

Oleh karena itu, pihaknya akan mencari kepastian hukum melalui gugatan ke PTUN.

Ia berpandangan, terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) tentang Partai Politik dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Apalagi fakta telah menunjukkan berbagai kenyataan bahwa terdapat banyak pelanggaran UU Partai Politik yang terdapat dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 pimpinan AHY," ucap dia.***

Sumber : kompas.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • KEJAHATAN BIASA YANG DAMPAKNYA SANGAT SERIUS
  • Kapolres Pekanbaru Instruksikan Pengawasan di Cek Point Masuk Pekanbaru
  • Bupati Pelalawan H.Zukri Turut Basah Bersama Warga Di Kec.Bunut
  • Kapolres Kampar Instruksi Jajarannya Awasi Potkes di Tempat Wisata
  • Libur Idul Fitri, Polsek Panongan Polresta Tangerang Pantau Prokes di Objek Wisata Dan Mall
  • Presiden Jokowi Akan ke Kaampar, Bupati Kampar dan Gubri Pantau Persiapan
  • Terapkan Prokes, Tempat Wisata Saat Lebaran di Sergai Tetap Buka
  • Wamenkumham Sampaikan Remisi Idul Fitri
  • Bupati Pelalawan Zukri Misran Terima Pengurus IKN Pelalawan
  •  
     
     
    Selasa, 07 Januari 2020 - 11:03:58 WIB
    KPK Dinilai Tebang Pilih, Aktifis Surati Presiden
    Rabu, 24 Juni 2020 - 13:31:17 WIB
    Kodam IV/Diponegoro Mendukung Revitalisasi Danau Rawa Pening Ambarawa
    Minggu, 12 Januari 2020 - 11:42:57 WIB
    KEMENHUB SIAPKAN RP. 72 MILIAR UNTUK BANGUN BANDARA NGLORAM
    Rabu, 04 November 2020 - 04:35:31 WIB
    Presiden: Perhutanan Sosial Bukan Hanya Sebatas Memberikan Izin kepada Masyarakat
    Selasa, 02 Maret 2021 - 10:25:49 WIB
    H Adil : Dilarang Ngopi saat Jam Kerja
    Senin, 28 September 2020 - 18:41:15 WIB
    Rabu, DPRD Pekanbaru Jadwalkan Ketuk Palu APBD Perubahan 2020
    Rabu, 20 Januari 2021 - 09:37:18 WIB
    Jenazah Youtuber Faisal Rahman dan MUA Chef Aiko Teridentifikasi
    Kamis, 28 Januari 2021 - 09:18:47 WIB
    NTB Jalin Kerja Sama di Sektor Peternakan
    Minggu, 17 Mei 2020 - 08:14:47 WIB
    LAWAN COVID-19
    Sempat Malalui Masa Kritis Covid-19, Menhub Budi Karya Sumadi dalam kondisi sehat
    Selasa, 21 Juli 2020 - 08:27:06 WIB
    Revilla Oulina, Perempuan Minang Yang Jadi Komandan Pasukan PBB di Afrika
    Senin, 19 Oktober 2020 - 08:46:20 WIB
    Waduh! Oknum Polisi di Rohil di Tangkap Edarkan Narkoba
    Rabu, 11 November 2020 - 12:07:36 WIB
    Ratusan Ormas BBC mendatangi Polres Cimahi
    Sabtu, 30 Mei 2020 - 13:40:11 WIB
    Beroperasi Dengan Cara Menampung Kencing Minyak Dari Mobil Tangki BBM
    Diduga Kebal Hukum, Mafia BBM & CPO Di Kota Dumai Hingga Saat Ini Bebas Beroperasi
    Kamis, 23 April 2020 - 09:48:39 WIB
    LAWAN COVID-19
    Laboratorium Amerika Mulai Uji Antibodi COVID-19
    Sabtu, 27 Maret 2021 - 09:18:28 WIB
    Makan Siang Gratis Satreskrim Polres Kampar Tetap Ramai Dikunjungi
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved