Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menggunakan wewenang barunya yaitu menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan atau SP3. Kasus pertama yang dihentikan penyidikannya itu adalah skandal korupsi jumbo Bantuan">
Jum'at, 29 Maret 2024  
 
ICW Nilai Ada Peluang Penerbitan SP3 oleh KPK Jadi Bancakan Korupsi

Rahmad | Nasional
Senin, 05 April 2021 - 16:21:35 WIB


TERKAIT:
   
 
Jakarta | TIRASKITA.COM  - Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menggunakan wewenang barunya yaitu menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan atau SP3. Kasus pertama yang dihentikan penyidikannya itu adalah skandal korupsi jumbo Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menjerat konglomerat Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim menjadi tersangka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberi sinyal bahwa kasus BLBI bukan perkara terakhir yang akan dihentikan proses penyidikannya. Dia bilang ada beberapa kasus yang tersangkanya sudah tidak bisa lagi mengikuti pemeriksaan, sehingga ada kemungkinan untuk diterbitkan SP3.

“Ada beberapa kasus lama yang tersangkanya itu sudah ada yang tidak bisa lagi mengikuti pemeriksaan karena yang bersangkutan sakit parah atau sakit permanen,” kata Alex di kantornya, Jakarta, 1 April 2021.

Alex berujar lembaganya masih menunggu pendapat dari dokter yang akan memeriksa kondisi kesehatan tersangka tersebut. Dia mengatakan bila dokter sepakat dengan kondisi kesehatan si tersangka, maka KPK akan menerbitkan SP3. “Kami tidak ingin menggantung nasib seseorang dalam ketidakpastian,” kata dia.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan penghentian perkara BLBI merupakan dampak buruk revisi UU KPK. "Perlahan namun pasti, efek buruk dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 semakin menguntungkan pelaku korupsi," kata Kurnia dalam keterangannya, Jumat, 2 April 2021.

Kurnia menjelaskan problematika kewenangan pemberian Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan atau SP3 di KPK. Aturan dalam Pasal 40 UU KPK bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2004.

Kala itu, kata Kurnia, MK menegaskan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 semata-mata untuk mencegah lembaga anti rasuah tersebut melakukan penyalahgunaan kewenangan. "Sebab, tidak menutup kemungkinan pemberian SP3 justru dijadikan bancakan korupsi," ujarnya.

Menurut Kurnia, polanya pun dapat beragam. Misalnya, negosiasi penghentian perkara dengan para tersangka atau dimanfaatkan oleh pejabat struktural KPK untuk menunaikan janji tatkala mengikuti seleksi pejabat di lembaga anti rasuah tersebut.

Ihwal SP3 BLBI, Kurnia menilai, keputusan KPK terlalu dini dan terkesan ingin melindungi kepentingan pelaku. Ia menuturkan KPK semestinya mendapatkan keterangan dari Sjamsul Nursalim maupun Itjih untuk melihat kemungkinan meneruskan penanganan perkara.

Meski begitu, Kurnia melihat penghentian perkara oleh KPK ini bukan berarti menutup kemungkinan menjerat Nursalim kembali pada waktu mendatang. "Sebab, Pasal 40 ayat (4) UU KPK menjelaskan bahwa SP3 dapat dicabut tatkala ditemukan adanya bukti baru dan putusan praperadilan," katanya.**

Sumber : nasional.tempo.co


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Pemprov Riau Terima Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023
  • Pemprov Riau Berikan Santunan untuk 150 Anak Yatim
  • Denpom III/3 Cirebon bersama Forkopimda Kota Cirebon Laksanakan Tarhim
  • Indahnya Berbagi di Bulan yang Suci, Denpom III/3 Cirebon dan IMBI Bagikan Takjil
  • Pangdam IV/Diponegoro Hadiri Ceramah Kebangsaan Pada HUT Yonif 400/Banteng Raider
  • BI Optimis Wakaf Produktif Dorong Pemberdayaan Ekonomi Syariah
  • HUT Yayasan Kemala Bhayangkari, TNI Polri Buka Puasa Bersama Jalin Silahturahmi
  • Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029
  • Polda Riau Gagalkan Peredaran 31 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi
  •  
     
     
    Kamis, 18 Agustus 2022 - 07:33:03 WIB
    Polres Rohil Ikuti Penurunan Bendera Merah Putih Secara Virtual
    Kamis, 01 Februari 2024 - 08:00:21 WIB
    Kunker di Kep Meranti, Masyarakat Antusias Sambut Kehadiran Gubernur Riau
    Minggu, 09 Januari 2022 - 08:44:38 WIB
    Bobby Nasution Hadir Langsung Sampaikan Belasungkawa Kepada Bupati Tapteng Di Rumah Duka Barus
    Jumat, 28 Agustus 2020 - 12:56:36 WIB
    LAWAN COVID-19
    Dua dokter di Simeulue Terinveksi Covid-19
    Sabtu, 20 Januari 2024 - 09:56:19 WIB
    Personil 0620/Kab Cirebon, Bersih Bersih di Area Peribadatan
    Jumat, 05 Juni 2020 - 14:07:25 WIB
    Masyarakat Nias Sangat Mengapresiasi
    Ipda Esafati Daeli Torehkan Rasa Bangga di Hati Masyarakat Nias Riau
    Sabtu, 20 November 2021 - 08:57:52 WIB
    Petani Muda Perlu Edukasi Bertani Pada Era Digital
    Jumat, 24 Juli 2020 - 12:42:26 WIB
    Tim Wasev Markas Besar (Mabes) TNI AD Kunjungi TMMD ke-108 Kodim 0303/Bengkalis
    Rabu, 20 April 2022 - 15:49:32 WIB
    Exit Briefing Warsikap Itkoopsud I di Lanud Sugiri Sukani
    Senin, 13 Maret 2023 - 21:34:58 WIB
    Sambut Kedatangan Tim Penilai DLHK Provinsi Riau, DLH Rohil Lakukan Berbagai Persiapan
    Senin, 01 Maret 2021 - 18:52:22 WIB
    Pemda Provinsi-DPRD Jabar Teken Perda Kamtibmas dan RPJMD
    Jumat, 31 Maret 2023 - 13:16:33 WIB
    Siapkan Generasi Qurani, Gubri ajak Masyarakat Makmurkan Masjid
    Sabtu, 21 Maret 2020 - 12:11:28 WIB
    Virus Corona
    Tjahjo: 3 Orang di Rumah Saya Positif COVID-19
    Sabtu, 09 Oktober 2021 - 08:59:09 WIB
    Jahe bagi Kesehatan Bantu Turunkan Gula Darah & Anti Kanker
    Senin, 16 Maret 2020 - 13:00:13 WIB
    Pernyataan Presiden Joko Widodo Terkait Virus Corona
    Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tidak Panik Pada Corona
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved