Komisi II DPR RI dan pemerintah yang diwakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo akhirnya sepakat melanjutkan pembahasan revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara).">
Selasa, 18 Mei 2021  
 
MenPAN-RB Menyerahkan DIM Revisi UU ASN

rahmad | Nasional
Jumat, 09 April 2021 - 16:16:30 WIB

JAKARTA | TIRASKITA.COM  - Komisi II DPR RI dan pemerintah yang diwakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo akhirnya sepakat melanjutkan pembahasan revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Hal ini menyusul dengan diserahkannya daftar inventarisasi masalah (DIM) oleh MenPAN-RB kepada pimpinan Komisi II DPR RI pada Kamis (8/4).

Dalam rapat kerja tersebut juga disepakati pembentukan Panja RUU revisi UU ASN.

"Pada dasarnya kami bersedia membahas revisi UU ASN ini karena merupakan usul inisiatif DPR dan telah masuk program legislasi nasional," kata Menteri Tjahjo.

Dia mengungkapkan, dari lima hal pokok usulan inisiatif DPR, sesuai rapat sebelumnya, pemerintah menilai hanya soal keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang harus dibahas bersama.

Sedangkan empat hal lainnya merupakan ranah pemerntah sehingga tidak perlu dimasukkan dalam revisi UU ASN.

Berikut ini pokok-pokok usulan DPR terkait revisi UU ASN dan respons pemerintah:

1. Penghapusan KASN

Pemerintah berpendapat KASN memang berperan tetapi kalau ada masalah KemenPAN-RB yang bertanggung jawab sehingga sebaiknya satu komando saja. KASN memang fungsinya netral tetapi harus dilihat lagi tupoksinya agar tidak tumpang tindih dengan kementerian/lembaga lainnya.

2. Penetapan kebutuhan PNS

Pemerintah berpendapat penetapan kebutuhan PNS sesuai dengan PP Manajemen PNS sehingga jadi ranah pemerintah.

3. Kesejahteraan PPPK

Pemerintah berpendapat pengaturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) antara lain PPPK mendapat pensiun dan jaminan hari tua serta fasilitas lainnya sudah diatur dalam PP Manajemen PPPK.

4. Pengurangan ASN

Pemerintah berpendapat keputusan pengurangan PNS dan PPPK mengikuti arahan kebijakan presiden.

5. Pengangkatan honorer, pegawai tidak tetap menjadi PNS langsung

Pemerintah berpendapat pengangkatan secara langsung tidak bisa dilakukan karena setiap WNI mempunyai hak sama menjadi ASN.  ***

Sumber : jpnn.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Belum Sebulan Operasional, Asia Heritage Dilaporkan Kepolda Riau
  • Hari Pertama Kerja Usai Libur Idulfitri, Kehadiran ASN Pemkab Sergai Capai 99,96%
  • Pasca Libur Idulfitri 1442 H, Pemkab Sergai Gelar Apel Pasukan Satpol PP
  • Bupati Kampar dan Gubernur Riau Teleconfrence Dengan Presiden RI Joko Widodo
  • 100 Hari Kerja Kapolri, 1.864 Kasus Diselesaikan Dengan Restorative Justice
  • Ini Pesan Menkumham Yasonna Saat Apel Pagi dan Halal bi Halal Virtual
  • Komsos Babinsa Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias Sampaikan Protokol Kesehatan.
  • Ini Yang Dilakukan Petugas Kepada Pendatang Di Bandara Sukarno Hatta Tangerang, Wajib Test
  • Polres Lebak Perketat Penjagaan Destinasi Wisata dan Perbatasan
  •  
     
     
    Sabtu, 30 November 2019 - 11:00:25 WIB
    Sinkronkan Dtata Kependudukan
    Disdukcapil Inhil Mengadakan Pertemuan Dengan BPS
    Jumat, 26 Maret 2021 - 13:56:12 WIB
    Dirkrimum : PT PSJ Diduga Kuat Sebagai Penampung TBS Dari Koperasi Yang Bermasalah
    Minggu, 08 November 2020 - 17:18:08 WIB
    Ops Zebra LK Berakhir, Polres Kampar Berhasil Tekan Angka Lalin 57 Persen
    Kamis, 28 Januari 2021 - 09:20:31 WIB
    Uu Ruzhanul Dorong Sarbumusi Jabar Gelar Pelatihan bagi Pekerja
    Senin, 13 Juli 2020 - 12:29:52 WIB
    LAWAN KORUPSI
    Tokoh LAM Riau Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi Di UIN Suska Demi Kepastian Hukum
    Kamis, 28 Januari 2021 - 20:57:31 WIB
    Ayat Cahyadi Terima Suntikan Kedua Vaksin Covid-19 di RSD Madani
    Minggu, 02 Agustus 2020 - 10:32:46 WIB
    DPP GMNI Dukung Bareskrim Polri Bongkar Jejaring dan Beking Djoko Tjandra
    Kamis, 01 April 2021 - 00:40:53 WIB
    Kapolri Putuskan 1.062 Polsek Tidak Lakukan Proses Penyidikan
    Selasa, 18 Februari 2020 - 14:16:25 WIB
    Penemuan Bayi
    Ketua Bhayangkari Cabang Kota Pekanbaru Berikan Bantuan Untuk Bayi Yang Ditemukan Dietalase Warung
    Rabu, 14 April 2021 - 08:23:19 WIB
    Kadiv Propam Minta Maaf ke Kapolri karena Makin Banyak Polisi Lakukan Pelanggaran
    Senin, 02 Maret 2020 - 23:53:44 WIB
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Berharap BPDPKS Bisa Memanfaatkan Sawit Komoditas Strategis Indonesia
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Melantik Eddy Abdurrachman Sebagai Direktur Utama BPDPKS
    Selasa, 16 Juni 2020 - 12:38:52 WIB
    Mantapkan Kemanunggalan TNI-Rakyat
    Perkokoh Tali Persatuan Warga Binaan, Babinsa Koramil 03/Idanogawo Laksanakan Komsos
    Senin, 05 April 2021 - 16:21:35 WIB
    ICW Nilai Ada Peluang Penerbitan SP3 oleh KPK Jadi Bancakan Korupsi
    Rabu, 20 Mei 2020 - 19:32:18 WIB
    Dugaan Kasus Korupsi Lima Proyek Pembangunan
    Kejagung Harus Bongkar Mega Skandal Korupsi Miliaran Rupiah di Kota Bekasi
    Minggu, 12 April 2020 - 12:16:34 WIB
    MUTASI PERWIRA TINGGI TNI
    Danrem 031/WB Ikut Bergeser, Panglima TNI Mutasi 329 Perwira Tinggi
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved