Minggu, 13 Juni 2021  
 
Hukum Berat Penjahat Alat Rapid Test Bekas
KEJAHATAN BIASA YANG DAMPAKNYA SANGAT SERIUS

| Nasional
Minggu, 16 Mei 2021 - 08:51:33 WIB

IJP. Purn Drs Sisno Adiwinoto MM./Pengamat Kepolisian, Anggota ISPPI, Penasihat KBPP Polri, Ketua Penasihat Ahli Kapolri.
TERKAIT:
JAKARTA | Tiraskita.com - Marak kejahatan berkaitan penanganan pandemi Covid 19. Bahwa kejahatan yang sekalipun tergolong kejahatan biasa, namun apabila dampak yg ditimbulkannya berpotensi mengakibatkan kerugian materi dan korban jiwa baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tentu menarik perhatian masyarakat yang umumnya menuntut agar keadilan ditegakan secara optimal melalui pemberian  sanksi yg berat sepadan dengan perbuatan yang dilakukan para pelakunya.

Sebagai contoh aktual antara lain adalah kejahatan  penggunaan alat rapid test Antigen bekas yang dilakukan petugas Kimia Farma yang berhasil diungkap Polri di Bandara Sukarno Hatta dan bandara Kualanamu Medan baru2 ini.
Terkait dengan kasus tersebut, konfrensi Pers Polri yang telah menjelaskan tentang kegiatan penegakan hukum yang dilakukan Polri baik dari aspek modus operandinya maupun latar belakang pelakunya, telah mendapatkan tanggapan yang positif baik dari masyarakat luas maupun pemerintah.

Namun di sisi lain muncul kesan adanya ketidak-adilan dalam penanganan kasus ini karena para pelakunya, hanya diancam hukuman
maksimal 6 tahun, bahkan ada yang berpendapat seharusnya para pelakunya dikenakan sanksi hukuman sepuluh tahun penjara
atau penjara seumur hidup karena akibat yang ditimbulkannya dapat membahayakan jiwa manusia dan berpotensi menularkan virus Covid 19 secara langsung.

Sesuai semangat POLRI PRESISI, maka dalam melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku nya, dan yang harus dilakukan Polri adalah mengungkap jaringan pelaku sampai tuntas ke akar-akarnya. jangan hanya pelaku tingkat pelaksana bawahnya saja tapi harus sampai pada pelaku utama (master mind) nya, termasuk menelusuri aliran dana hasil kejahatannya melalui TPPU untuk menciptakan efek jera yang deteren.

Selain itu perlu dijatuhkan Vonis yang dapat menciptakan efek jera kepada para pelaku sesuai asas "Salus populi suprema lex esto" (keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi) yang dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan berat ringannya vonis di pengadilan berdasarkan mensrea (niat) dan kepedulian para pelakunya terhadap akibat yg ditimbulkan bagi keselamatan jiwa para korbannya. Menggunakan rapid tes antigen bekas dapat berakibat fatal bagi masyarakat, apalagi lingkup distribusinya yang sangat luas, sehingga pelakunya seharusnya mendapatkan hukuman yang maksimal. Dengan demikian tuntutan rasa keadilan bagi masyarakat akan dapat terpenuhi, selain untuk
menimbulkan efek deteren yang kuat bagi calon pelaku baru lainnya untuk memcegah perbuatan yang serupa.

Untuk itu sebaiknya Polri bertindak tegas dan keras terhadap para pelaku kejahatan berat tersebut yang telah melakukan pemalsuan peralatan test antigen Covid 19 , agar dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa peran Polri sebagai penegak hukum yang berkeadilan, memberi rasa aman dan mengayomi masyarakat dapat diwujudkan.

Tentunya proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Polri akan sempurna apabila pada akhirnya pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian,  untuk dapat menentukan vonis yang setimpal kepada para pelakunya adalah merupakan ranah penuntut umum dan hakim, karena dalam Criminal Justice System ada Institusi selain  Polri yaitu Kejaksaan dan Kehakiman. Hakimlah yang pada akhirnya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang serimpal kepada para pelakunya.
Kita semua berharap agar “asas Salus populi suprema lex esto, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi" dapat menjadi pedoman dalam membuat sebuah keputusan hukum.

Selain itu, dari aspek normatif penggunaan peralatan rapid test Antigen bekas yang dilakukan petugas Kimia Farma baik di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara maupun Bandara Soekarno Hatta dapat dikenakan  Undang-undang kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun atau Undang-undang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur larangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dengan ancaman pidana 10 tahun.

Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan bagi pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang- undangan dengan ancaman pidana 5 tahun. Pengenaan sanksi kumulatif yg berdasarkan pada ketentuan2 hukum tersebut akan dapat memberikan sanksi yg setimpal bagi para pelakunya. Kini saatnya bagi aparat penegak hukum utk mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi diseluruh Indonesia.


Jkt, 15 Mei 2021.
IJP. Purn Drs Sisno Adiwinoto MM./Pengamat Kepolisian, Anggota ISPPI, Penasihat KBPP Polri, Ketua Penasihat Ahli Kapolri.




comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Begini Perasaan Menkumham Yasonna Laoly, Ditinggal Isteri Tercinta
  • Tingkatkan Kewaspadaan, Kim Jong-un Minta Korea Utara Tingkatkan Kekuatan Militer
  • Live Di I News Tv, Bupati Kampar Beberkan Fakta di Balik Viralnya 3 Anak SD Nyebrang Sungai
  • Berikut Lokasi Bus Vaksinasi Keliling Hari Ini di Kota Pekanbaru
  • Panglima TNI dan Kapolri Rangkul Tokoh Agama Untuk Tekan Covid-19 di Bangkalan
  • Gubri: Semangat Ditingkatkan Dengan Latihan Maksimal
  • Hai Petani Sawit Bentuk Kelompok, Ini Manfaatnya
  • Viral Isu Pemerintah Kenakan Pajak Sembako, Ini Jawaban Sri Mulyani
  • Komisi II DPRD Jawa Barat Terima Audiensi BPSK
  •  
     
     
    Senin, 16 Maret 2020 - 13:00:13 WIB
    Pernyataan Presiden Joko Widodo Terkait Virus Corona
    Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tidak Panik Pada Corona
    Rabu, 17 Juni 2020 - 21:14:31 WIB
    Kasrem 062/Tn Buka Latposko 1 Kodim 0612/Tsm
    Kamis, 07 Januari 2021 - 16:23:30 WIB
    1.082 Orang di Meranti Akan Disuntik Vaksin Covid-19
    Kamis, 25 Maret 2021 - 16:20:55 WIB
    Bersama Wali Kota Solo, Kapolri Tinjau Vaksinasi Dosen dan Pemuka Lintas Agama
    Kamis, 17 September 2020 - 13:29:43 WIB
    Kronologi Kasus Mutilasi Di Kalibata City
    Rabu, 03 Februari 2021 - 23:00:01 WIB
    Pemkab Inhil Gelar Pertemuan dengan BPK RI Perwakilan
    Selasa, 22 Desember 2020 - 12:29:08 WIB
    Difitnah, Natasha Wilona: Belasan Tahun Aku Selalu Diam
    Jumat, 24 Juli 2020 - 16:39:00 WIB
    SK Definitif DPC MOI Sumbawa Terbit, komitmen Besarkan MOI Menjadi Tantangan
    Rabu, 08 Juli 2020 - 19:29:28 WIB
    Tim Wasrik Current Audit Itjenad Tahun 2020 melaksanakan kegiatan di Kodam IV/Diponegoro
    Kamis, 08 Oktober 2020 - 14:28:17 WIB
    Atas Keberhasilan Mengatasi Karhutla Di Riau
    Irjen Pol Agung Setia Imam E. Kembali Dapatkan Penghargaan Indonesia Award 2020
    Sabtu, 25 Juli 2020 - 08:57:56 WIB
    Dugaan Reklamasi Di Pantai Bali Lestari Dilaporkan Ke Mabes Polri, Kabid Humas Poldasu : Masalah Itu
    Sabtu, 21 Maret 2020 - 20:01:08 WIB
    Koramil, Polsek, Dan Puskesmas Alasa Lakukan Sosialisasi Pencegahan Virus Corona
    Jumat, 08 November 2019 - 15:45:25 WIB
    CITILINK RESMI TERBANG DARI DENPASAR KE PERTH DAN DENPASAR KE KUALA LUMPUR
    Senin, 09 Maret 2020 - 00:27:13 WIB
    IWO MINTAK TINDAK TEGAS ATAS PENGEROYOKAN TERHADAP WARTAWAN
    Pengeroyokan Pada Wartawan Sangat Biadab
    Sabtu, 10 April 2021 - 12:13:17 WIB
    Mantapkan Sinergitas,
    Taruna Latsitardanus 41 dan Masyarakat Renovasi Gereja, Masjid dan Rumah
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved