Senin, 08 08 2022  
 
Menkuham: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

RL | Nasional
Selasa, 15 Juni 2021 - 17:00:48 WIB

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly
TERKAIT:
   
 
Jakarta | Tiraskita.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonial Belanda telah banyak menyimpang dari asas hukum pidana umum.

 "KUHP warisan Kolonial Belanda telah berkembang secara masif dan banyak menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum," kata Yasonna dikutip dari Antara, Senin (14/6/2021).

Perkembangan ini, kata Yasonna, berkaitan erat dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administratif.

Terutama mengenai tiga permasalahan utama dalam hukum pidana sebagaimana dikemukakan Packer dalam The Limits of The Criminal Sanctions.

Pertama, kata dia, perumusan perbuatan yang dilarang, kedua perumusan pertanggungjawaban pidana, dan perumusan sanksi baik berupa pidana maupun tindakan.

Skema pemidanaan konvensional selalu berfokus pada ketiga permasalahan tersebut tanpa mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan, sehingga pidana seolah-olah dipandang sebagai konsekuensi absolut sebagai cerminan dari asas in cauda venemun.

Padahal, menurut politisi PDI-P ini, sistem pemidanaan modern seharusnya selalu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana atau korban.

Yasonna mengatakan, revisi KUHP (RKUHP) merupakan salah satu upaya pemerintah menyusun rekodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan KUHP lama produk hukum pemerintahan zaman Kolonial Hindia Belanda.

"Upaya rekodifikasi ini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul karena ketidakjelasan pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan mengusulkan RKUHP masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021. Yasonna mengatakan, pemerintah telah menyosialisasikan RKUHP kepada masyarakat di 11 daerah.

Ia mengakui, ada pro-kontra yang timbul di masyarakat terkait draf RKUHP yang disosialisasikan oleh pemerintah. Namun, Yasonna menganggap itu merupakan hal biasa.

Aliansi nasional reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyayangkan sosialisasi yang dilakukan Kemenkumham.

Perwakilan aliansi sekaligus Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, draf RKUHP yang disosialisasikan tak mengalami perubahan dari draf yang batal disahkan pada September 2019.

 "Draf RKUHP yang disebarkan tersebut ternyata draf tanpa ada perubahan sama sekali dengan draf RKUHP yang ditolak masyarakat pada September 2019 lalu," ujar Isnur dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).

Sejumlah pasal kontroversial masih tetap ada kendati pernah dikritik masyarakat karena dianggap akan memberangus kebebasan sipil.

Berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) atas draf RKUHP versi September 2019, terdapat sejumlah pasal yang berpotensi memberangus kebebasan sipil.

Misalnya, pasal mengenai tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat presiden serta wakil presiden. Dalam putusannya pada 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ketentuan ini sudah tidak relevan.

Sebab, pasal penghinaan presiden menegasikan prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran, pendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian hukum.

Kemudian, ketentuan pidana mengenai penghinaan terhadap pemerintah, kekuasaan umum dan lembaga negara.

sumber:kompas.com




comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Prabowo Subianto: Saya jadi Menhan karena Pak Luhut
  • Sekda: Pemko Bakal Hadirkan Produk UMKM Unggulan di Indonesia City Expo
  • Polda Metro Jaya Tahan Roy Suryo Terkait Kasus Meme Stupa Candi Borobudur
  • PPP: Sikap Jokowi Tunjukkan Dukungan untuk Ganjar
  • Delapan Ribu Guru Honor Akan Jadi P3K, Gubri Minta Tingkatkan Kualitas
  • Diduga Camat Palika Rohil Lakukan Pungli ke Pengusaha Ribuan Hektar Sawit Ilegal
  • Komisi II DPR Ingatkan ASN agar Tak Terlibat Politik Praktis
  • Anies Canangkan Rumah Sehat Untuk Jakarta, PDIP: Urgensinya Apa?
  • Kalah dari Malaysia, Biaya Konservasi Hutan Indonesia Tak Sampai Rp15 Ribu per Hektare
  •  
     
     
    Selasa, 21 September 2021 - 08:09:12 WIB
    Dengan WBS Terintegrasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Lebih Efektif dan Efesien
    Jumat, 02 Juli 2021 - 12:15:05 WIB
    Kapolres Kampar Pimpin Upacara Laporan Kenaikan Pangkat 44 Anggotanya
    Minggu, 06 September 2020 - 14:54:22 WIB
    ADVERTORIAL
    Bupati Inhil dan Istri Meninjau Proses Panen Madu di Kecamatan Gaung
    Kamis, 02 April 2020 - 12:33:47 WIB
    Syeh Puji Kawin Siri Lagi, Kali Ini Dengan Anak Usia 7 Tahun
    Kamis, 27 Februari 2020 - 16:35:16 WIB
    Larangan Memfoto, Merekam Persidangan Tanpa Izin Ketua Pengadilan akan Memperparah Mafia Peradilan
    Rabu, 08 September 2021 - 16:28:45 WIB
    Disela Sela Komsos, Babinsa Koramil 04/Banjarmasin Utara Kodim 1007/Banjarmasin Sosialisasikan Protk
    Selasa, 31 Agustus 2021 - 09:23:32 WIB
    ICW: Dewas KPK Harusnya Laporkan Lili Pintauli ke Polisi
    Selasa, 07 Juli 2020 - 12:51:25 WIB
    Pemkab Bengkalis Taja Lomba Desain Logo Sempena Hari Jadi ke-508 Bengkalis
    Jumat, 26 Maret 2021 - 10:49:37 WIB
    DPP MOI Akan Lantik Serentak DPW dan 8 DPC MOI se Provinsi Banten
    Jumat, 29 November 2019 - 04:44:33 WIB
    PERINGATI HARI ARMADA 2019 KETUA DJA II ANJANGSANA KE PANTI WREDHA
    Rabu, 13 Januari 2021 - 08:11:05 WIB
    Rabu 13 Januari 2021, DKPP akan Bacakan 17 Putusan
    Jumat, 09 April 2021 - 14:41:25 WIB
    Diduga Selewengkan Dana Bantuan Rp 200 Juta, 3 Kades di Riau Diperiksa
    Rabu, 25 Desember 2019 - 12:01:10 WIB
    Tiga Petinggi Jateng Pantau Perayaan Natal
    Senin, 10 Agustus 2020 - 21:10:32 WIB
    Danlanud S Sukani Majalengka Vicon Dengan Pangkoopsau I
    Rabu, 26 Januari 2022 - 08:09:29 WIB
    Bank BJB "Melamar" Provinsi D.I.Y
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved