Senin, 23 Mei 2022  
 
Pakar Hukut Tata Negara Sebut Rangkap Jabatan Itu Jelas Melanggar!

RL | Nasional
Kamis, 01 Juli 2021 - 07:25:05 WIB

JAKARTA | TIRASKITA.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro jelas melanggar aturan. Sebab, saat ia diangkat menjadi rektor oleh Majelis Wali Amanat (MWA), Ari sudah menjadi Komisaris Utama Bank Negara Indonesia (BNI).

Tetapi, kemudian, ia berhenti dan diangkat kembali menjadi komisaris BUMN lainnya yakni Bank Rakyat Indonesia. Ia duduk sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

Aturan yang dilanggar yakni Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2013 mengenai Statuta Universitas Indonesia (UI). Di dalam pasal 1 ayat 2, statuta UI adalah peraturan dasar pengelolaan UI yang digunakan sebagai landasan penyusunan dan penetapan kebijakan umum UI.

"Iya jelas melanggar (PP nomor 68 tahun 2013)," ujar Bivitri kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Senin, 28 Juni 2021 lalu.

Poin yang dilanggar, kata dia, ada di pasal 35 poin c yang berisi:

    "rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta."

Bivitri pun mengaku heran karena UI selaku institusi tak mematuhi peraturan tersebut. "Apalagi PP ini tentang statuta universitas. Ibaratnya ini anggaran dasar tapi karena status UI, maka bentuk konstitusinya PP," kata dia lagi.

Apakah ada sanksi bila UI selaku institusi telah melanggar PP tersebut?

1. Ari Kuncoro diminta untuk memilih salah satu jabatan dan tak merangkap

Menurut Bivitri, Ari selaku rektor sudah tak lagi memegang etika. Ia seharusnya memilih salah satu posisi dan mundur dari posisi tersebut.

"Selain itu, UI nya juga tidak taat hukum dengan tidak melapor. BRI nya pun juga tidak menerapkan good corporate governance karena tak memperhatikan hal tersebut (bahwa Ari sudah menduduki jabatan sebagai rektor)," kata dia.

Ia menambahkan, pada dasarnya pemerintahnya sendiri juga tak mematuhi aturan yang mereka buat sendiri. Bivitri juga menjelaskan bila PP dilanggar maka tidak ada sanksi.

Tetapi, tetap saja aturan dan etika akademik itu dijalankan saja," ungkapnya.  

2. Akademisi yang duduk di kursi pemerintahan dikhawatirkan bisa diintervensi

Lebih lanjut, Bivitri mengatakan idealnya seorang akademisi tetap bersikap independen dan tidak ikut duduk di institusi pemerintahan. "Aturan pelarangan rangkap jabatan itu kan untuk mencegah adanya intervensi dari pemerintah," ujarnya.

Tetapi, tren yang terjadi saat ini pemerintah sengaja memberikan jabatan sebagai hadiah kepada orang tertentu. "Tujuannya supaya bungkam," kata dia lagi.

3. Rangkap jabatan rektor UI jadi sorotan warganet
Sementara, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ari Kuncoro selaku rektor UI sudah terjadi sejak Senin kemarin. Salah satu yang bersuara adalah juru bicara Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin. Ia mempertanyakan apakah Wakil Komisaris Utama bukan posisi yang juga dilarang untuk dirangkap oleh seorang rektor.

Ada pula yang khawatir bila Ari tetap rangkap jabatan maka akan terjadi konflik kepentingan.

sumber:idntimes



comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Pesan Danlanud S Sukani Saat Pimpin Apel Pagi Di Lanud S Sukani
  • Pemerintah Kembali Buka Ekspor Minyak Goreng Mulai 23 Mei 2022
  • Gubernur Riau Berharap Sertifikat BRK Syariah Diserahkan Langsung Kepala OJK
  • Bupati Bengkalis Terima Kunker Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI
  • PDSI Tegaskan Dokter Terawan Sudah Tinggalkan IDI
  • Usai Jawab Tanggapan Fraksi DPRD terhadap LPKJ, Wali Kota Foto Bersama Sebelum Berpisah
  • Selingkuh Dengan Suaminya, Neneng Gelap Mata Habisi Nyawa Dini
  • Pemkot Cimahi Adakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
  • PPDB 2022 Harus Lebih Baik Dari Tahun Sebelumnya
  •  
     
     
    Selasa, 06 Juli 2021 - 13:00:41 WIB
    Pemerintah Gandeng 11 Aplikasi Layanan Kesehatan Online Gratis Bagi Pasien Isoman
    Selasa, 03 Agustus 2021 - 12:48:17 WIB
    8FPII Sumut : Sedih dan Geram! Maraknya Judi Sudah Mengancam Nyawa Wartawan, Apa Tugas Polisi?
    Senin, 15 Juni 2020 - 10:40:56 WIB
    GERAKAN MUDA BUAH BATU CORP KOTA CIMAHI (GEMA BBC KOTA CIMAHI) BERBAGI BANSOS
    Sabtu, 27 Juni 2020 - 12:16:44 WIB
    Penegakan Aturan New Normal, Babinsa Koramil 07/ Alasa Gencar Patroli
    Rabu, 29 Januari 2020 - 18:59:29 WIB
    Operasikan Rute Domestik Berbasis Satelit, AirNav Efisienkan Rp.10 Miliar Per Bulan
    Minggu, 27 September 2020 - 22:09:18 WIB
    Dua Pekan PSBB Jilid II, Pasien Corona DKI Tambah 1.186 Orang
    Rabu, 06 Januari 2021 - 15:10:41 WIB
    Pemda Kampar Gelar Rapat Sambut HUT Kabupaten Kampar ke-71
    Sabtu, 27 November 2021 - 21:33:38 WIB
    Empat Guru Honorer Tapteng Dapat Bantuan Rumah Program RLTH
    Rabu, 21 Oktober 2020 - 08:42:09 WIB
    Pekan Ini, Jabar Akan Gelar Simulasi Vaksinasi di Kota Depok
    Kamis, 07 Januari 2021 - 21:27:34 WIB
    Pramugari Christine Dacera Diduga Diperkosa Sebelum Tewas
    Jumat, 10 September 2021 - 14:25:20 WIB
    Pangkoarmada II Pimpin Upacara Peringatan HUT Ke-76 TNI AL
    Senin, 18 Mei 2020 - 08:42:35 WIB
    MEMASTIKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
    THR Bermasalah? Laporkan ke Posko Pengaduan Kemnaker
    Jumat, 17 April 2020 - 22:47:05 WIB
    Dugaan Plagiat Aturan PSBB Dari Daerah Lain
    Diduga Copy Paste, Ada Aturan Mengatur Kereta Api Di Perwako PSBB Pekanbaru
    Kamis, 18 Februari 2021 - 17:42:29 WIB
    2 Kurir Narkoba Ditangkap Polres Dumai
    Minggu, 07 Juni 2020 - 09:06:16 WIB
    Kalaborasi Bupati, Anggota DPR RI dan DPD RI, Wujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pariwisata Kamp
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved