Kamis, 02 Desember 2021  
 
RUU HKPD Dinilai Berpotensi Naikkan Utang Negara

RL | Nasional
Selasa, 23 November 2021 - 18:11:04 WIB

Jakarta, Tiraskita.com - Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dinilai berpotensi dapat meningkatkan risiko utang negara jika peningkatan utang daerah dibuka.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Anis Byarwati, mengatakan, dalam menyikapi hasil pembicaraan atas RUU HKPD, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang perlu untuk memberikan beberapa catatan, salah satunya terkait potensi kenaikan utang.

“Hasil pembahasan RUU HKPD juga berpotensi meningkatkan risiko utang negara dengan dibukanya peluang peningkatan utang daerah. Utang negara sudah meningkat signifikan karena pandemi tersebut. Ketika opsi tersebut dibuka maka utang negara berpotensi semakin meningkat,” kata Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Anis Byarwati, dalam Raker bersama Pemerintah, Selasa (23/11/2021).

Menurutnya, sumber pembiayaan pembangunan obligasi daerah berpotensi memunculkan lonjakan utang daerah, padahal kapasitas fiskal daerah sangat terbatas. Bahkan, beberapa daerah sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah pusat.

“Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah pada gilirannya pembayaran obligasi daerah akan menaikkan utang pemerintah secara keseluruhan,” ujarnya.
 
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah disahkan menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Rapat Paripurna ke-7 DPR RI masa sidang I tahun 2021-2022, Kamis (7/10/2021). Dengan pengesahan ini maka akan ...
Beban Negara Naik

Selain itu, naiknya utang pemerintah dan daerah akan semakin meningkatkan beban negara secara keseluruhan. Sehingga, beban negara tersebut akan ditanggung oleh anak cucu kita ke depan.

Disisi lain, dia menilai kemampuan pemerintah pusat untuk bisa mengendalikan utang daerah masih menjadi pertanyaan. Ditambah lagi dengan tanggung jawab pemerintah pusat dalam pengelolaan utang pemerintah dengan utang BUMN yang terus membengkak.

Dia menegaskan, peluang pembukaan utang daerah secara tidak langsung dapat menambah beban Pemerintah pusat, namun tidak terbatas seperti dalam hal pengawasan dan evaluasi. Dia menyarankan agar Pemerintah pusat dapat memberikan alternatif untuk mendorong peningkatan PAD tidak melalui utang daerah.



comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Kemenkumham Selesaikan 88,40% Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
  • Sempena HAN 2021, Nurul Islami Asal Kecamatan Kuok Terpilih Menjadi Duta Anak Kampar 2021
  • Apindo Jatim Akan Gugat UMK 2022, Tak Semua Perusahaan Mampu Membayar Kenaikan Upah
  • Walikota Sebut Sebaran Wabah Covid Masih Terkendali
  • Berikut 9 Posko Check Poin Natal dan Tahun Baru 2022 di Provinsi Riau
  • Presiden Jokowi Lantik Anggota Komisi Nasional Disabilitas, Ini Daftar Namanya
  • Ahok Beberkan Borok BUMN ke Publik, Stafsus Menteri BUMN Geram
  • Jelang Hari Armada, Danlanal Cirebon Bersama Ketua Jalasenastri Cabang 8 Korcab III DJA I, Sambangi
  • Sekda Pekanbaru Ajak Perangi Perdagangan Orang
  •  
     
     
    Selasa, 16 Juni 2020 - 09:40:19 WIB
    Bupati Nias Utara Sambut Baik Kehadiran Pengurus PPDI Kabupaten Nias Utara
    Jumat, 17 April 2020 - 19:17:03 WIB
    Nara Pidana Asimilasi Mendapatkan Kartu Prakerja
    Gubernur Arinal Serahkan Kartu Prakerja Tahap Pertama Program Asimilasi Kemenkumham
    Minggu, 08 Maret 2020 - 14:09:02 WIB
    Kunjungan Siswa SMA N 15 Pekanbaru Ke PDAM Pekanbaru.
    Kunjungi PDAM Pekanbaru, Siswa SMAN 15 Belajar Sistem Pengolahan Air PDAM
    Sabtu, 20 Juni 2020 - 10:19:36 WIB
    Komisi I DPRD Nias Gelar RDP Atas Laporan Warga Tentang Dana Desa
    Kamis, 09 September 2021 - 10:10:27 WIB
    Ketua LAK Dukung Penuh TEMBAK Mambolo Nagoghi Polres Kampar
    Senin, 17 Februari 2020 - 18:53:06 WIB
    Istri Bintara Yonif 405/SK Berhasil Raih Gelar Doktor
    Rabu, 11 Maret 2020 - 08:47:39 WIB
    DUGAAN TELAH TERJADI SUAP MENYUAP
    Deddy Handoko Diperiksa KPK, terkait Terima Mobil Mewah dari Wawan. Adik Gubernur Atut
    Selasa, 26 Januari 2021 - 21:24:33 WIB
    Bupati Inhil Dijadwalkan Terima Penghargaan Sistem Merit
    Jumat, 18 September 2020 - 12:42:46 WIB
    Disinyalir APD Tidak Lengkap, 33 Tenaga Kesehatan di Nias Terpapar Covid-19
    Jumat, 05 Februari 2021 - 17:24:54 WIB
    Bupati Sergai Hadiri Rapat Pertemuan Dengan Anggota Badan Akuntabilitas Publik DPD RI
    Jumat, 09 Juli 2021 - 18:17:31 WIB
    Komsos Babinsa Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias Sampaikan Protokol Kesehatan
    Sabtu, 29 Februari 2020 - 15:53:48 WIB
    MASSA MENUNTUT MENTRI BUMN
    Pekerja BUMN Geruduk Kantor Erick Thohir, Minta Copot Komisaris
    Minggu, 08 Maret 2020 - 14:01:27 WIB
    Laporkan Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan
    Diduga Melakukan Pidana Penggelapan dan Penipuan, Kadin SUMUT Khairul Mahalli Dilaporkan ke Polisi
    Rabu, 02 Desember 2020 - 19:56:51 WIB
    Plt. Walkot Serahkan Kartu Kepesertaan BPJS Kepada Perwakilan Ketua RT/RW Anggota Satlinmas
    Senin, 07 Juni 2021 - 20:25:52 WIB
    Formasi CPNS Kejaksaan RI, Lulusan SMA hingga S2 Bisa Mendaftar
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved