Minggu, 16 Mei 2021  
 
TIDAK ADA PEMBEBASAN NAPI KORUPTOR
Tak Ada Remisi Bagi Napi Korupsi

Riswan L | Nasional
Selasa, 07 April 2020 - 10:08:03 WIB

Jakarta, Tiraskita.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tak ada pembebasan narapidana korupsi dengan alasan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Hal tersebut sebagai respons terhadap isu yang sedang berkembang terkait wacana pembebasan 22 nama narapidana korupsi.

"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat kita. Dan tidak ada wacana revisi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference di Istana Bogor, Senin (6/4/2020).

Kendati demikian, Jokowi membenarkan memang ada pembebasan narapidana mengingat kondisi lembaga permasyarakatan yang kelebihan kapasitas menjadi potensi penyebaran Covid-19. Namun, hal itu ditujukan hanya untuk narapidana umum, bukan pelaku kejahatan korupsi dan terorisme.

Menurut Jokowi, pembebasan narapidana umum juga telah dilakukan oleh sejumlah negara lain, seperti Iran dan Basil. Iran telah membebaskan 95.000 napi dan Brasil membebaskan 34.000 napi untuk mencegah penyebaran corona.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga menyatakan, pemerintah tidak berencana memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi.

Pembebasan narapidana tidak berlaku bagi napi kasus korupsi dan kejahatan berat lainnya. “Pemerintah tetap berpegang pada sikap Presiden Jokowi pada 2015 lalu yang telah menyatakan tidak akan merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012,” kata Mahfud, Sabtu (4/4/2020).

Sebelumnya, ramai dibicarakan mengenai kemungkinan revisi PP Nomor 99 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pasal 34 dinyatakan bahwa narapidana korupsi berhak mendapatkan remisi adalah bagi mereka yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dan membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
 

Napi dan Anak

Indonesia telah menyetujui pembebasan  napi untuk beberapa lapas kapasitas berlebih. Namun, ada sejumlah persyaratan agar pembebasan tersebut bisa dilakukan, tidak bebas begitu saja.

Berdasarkan keterangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sejumlah lapas mengalami kelebihan kapasitas hingga enam kali lipat. Sebagai contoh lapas kelas IIA Labuan Ruku yang seharusnya berkapasitas 300 orang itu dihuni oleh 2.373 orang.

Yasonna telah menandatangani Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 pada 30 Maret 2020.

Peraturan itu membebaskan 30.000 narapindana dan anak yang sekaligus diklaim menghemat anggaran negara sebesar Rp260 miliar.***


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Tempat Wisata Di Banten Ditutup
  • KEJAHATAN BIASA YANG DAMPAKNYA SANGAT SERIUS
  • Kapolres Pekanbaru Instruksikan Pengawasan di Cek Point Masuk Pekanbaru
  • Bupati Pelalawan H.Zukri Turut Basah Bersama Warga Di Kec.Bunut
  • Kapolres Kampar Instruksi Jajarannya Awasi Potkes di Tempat Wisata
  • Libur Idul Fitri, Polsek Panongan Polresta Tangerang Pantau Prokes di Objek Wisata Dan Mall
  • Presiden Jokowi Akan ke Kaampar, Bupati Kampar dan Gubri Pantau Persiapan
  • Terapkan Prokes, Tempat Wisata Saat Lebaran di Sergai Tetap Buka
  • Wamenkumham Sampaikan Remisi Idul Fitri
  •  
     
     
    Senin, 18 Mei 2020 - 08:47:22 WIB
    LAWAN COVID-19
    Catur Sugeng ; Sebanyak 500 hektar Kebun Jagung Antisipasi kekurangan pangan Dampak Covid-19.
    Senin, 08 Februari 2021 - 22:29:39 WIB
    Polsek Siak Hulu Amankan Pelaku Pencurian Sarang Walet Diwilayah Desa Pandau Jaya
    Senin, 18 Januari 2021 - 20:00:46 WIB
    Waasops Panglima TNI: Hidup, Mati, Rejeki Gusti Allah Yang Memberi
    Jumat, 21 Agustus 2020 - 08:48:13 WIB
    Akhiri Masa Jabatan, AKBP Deni Kurniawan Sujud Syukur di Gerbang Mapolres Nias
    Rabu, 07 April 2021 - 08:38:35 WIB
    Bupati Dampingi Komisi VI DPR-RI Tinjau Pembangunan Infrastruktur Tol
    Senin, 07 September 2020 - 18:26:34 WIB
    Babinsa Koramil 07 Alasa Kawal pembagian BLT DD di Desa Banuasibohou III
    Senin, 27 Juli 2020 - 13:23:15 WIB
    Gubri Syamsuar Beri Sinyal Pelantikan Pejabat Eselon III Minggu Ini
    Senin, 18 Januari 2021 - 09:57:32 WIB
    FPK Riau Tinjau Usaha Keramba Ikan Danau PLTA dan Kampung Patin
    Jumat, 26 Februari 2021 - 10:38:50 WIB
    Warga Terpapar Covid 19,
    Plh. Bupati Sergai : Masyarakat Diimbau Patuhi Prokes
    Sabtu, 30 Januari 2021 - 09:36:04 WIB
    Pemprov Jabar Meraih Poin Tertinggi pada Anugerah Meritokrasi KASN
    Minggu, 07 Februari 2021 - 18:53:14 WIB
    Pedagang Pasar Prioritas Vaksinasi Covid-19
    Minggu, 29 Maret 2020 - 22:17:30 WIB
    PASIEN COVID-19 DINYATAKAN SEMBUH DAN DIPULANGKAN
    Pasien Positif Covid-19 di Riau Dinyatakan Sembuh dan Boleh Pulang
    Sabtu, 31 Oktober 2020 - 10:35:38 WIB
    Dilarang Jualan Area Steril Pelabuhan, Pedagang Asongan Melawan Petugas KPLP
    Sabtu, 06 Februari 2021 - 09:23:06 WIB
    ORMAS PEKAT IB DPW Jabar Melakukan Audensi Dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid - 19
    Selasa, 23 Februari 2021 - 15:24:58 WIB
    Terkait Pengelolaan Blok Rokan Hasil Rapat Komisi VII DPR RI Tidak Fair Untuk Riau
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved