Minggu, 16 Mei 2021  
 
Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
KPK Beri Arahan Bagi Kepala Daerah Cegah Korupsi PBJ Penanganan Covid-19

Riswan L | Nasional
Rabu, 08 April 2020 - 18:38:38 WIB

Jakarta, Tiraskita.com - Pengadaan barang dan jasa, terkait kebutuhan bencana merupakan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA) dan KPK minta tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan sehingga menghambat penanganan bencana. Laksanakan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan dan pendampingan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Dalam kondisi darurat pengadaan barang dan jasa boleh dengan cara swakelola, selama terdapat kemampuan pelaksana swakelola," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kepada seluruh Sekretaris Daerah dan Bupati/WaliKota di Indonesia, dalam rapat koordinasi melalui konferensi video bersama Ketua BPK, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP dan Kepala LKPP, di Gedung B Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 8 April 2020.

Arahan tersebut disampaikan KPK, dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa di daerah menyusul Surat Edaran KPK No. 08 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

SE tersebut ditujukan kepada Gugus Tugas di tingkat pusat dan daerah, untuk memberikan panduan dalam proses PBJ dalam situasi darurat. Salah satu poinnya memuat rambu-rambu pencegahan korupsi untuk memberikan kepastian bagi pelaksana pengadaan.

KPK menyadari bahwa di tengah situasi darurat, harga barang/jasa terkait penanganan Covid-19, mengalami kenaikan signifikan, karena permintaan global yang meningkat dan produsen yang terbatas.

Hal ini menyebabkan kondisi pasar tidak normal, maka diharapkan pelaksanaan anggaran dan PBJ dapat juga dilakukan dengan mengedepankan harga terbaik (value for money).  

"PBJ dalam kondisi darurat cukup menekankan pada prinsip efektif, transparan, dan akuntabel. Misalnya, dengan cara mendokumentasikan dan membuka setiap tahapan pengadaan dalam rangka mencari harga terbaik atau value for money tersebut," jelas Firli.

Firli menambahkan dalam Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, KPK menitikberatkan pada pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan tidak selalu dengan harga terendah. Sehingga pelaksanaan pembelanjaan anggaran pemerintah harus mampu memberikan nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan.

"Sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses PBJ tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan," tegas Firli.

KPK berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan PBJ dalam rangka penanganan Covid-19. Pengawalan yang dilakukan KPK di antaranya, adalah dengan membentuk tim khusus yang bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah serta dengan pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, tim tersebut juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait alokasi dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 agar bebas dari korupsi.

"Saat ini tim sedang merampungkan telaah untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap persoalan sistemik yang dihadapi pelaksana di lapangan terkait pelaksanaan anggaran dan PBJ penanganan Covid-19," pungkas Firli.

Informasi tambahan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas antara lain melakukan tindakan-tindakan pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.***


Sumber : Oktimes.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Bupati Pelalawan H.Zukri Turut Basah Bersama Warga Di Kec.Bunut
  • Kapolres Kampar Instruksi Jajarannya Awasi Potkes di Tempat Wisata
  • Libur Idul Fitri, Polsek Panongan Polresta Tangerang Pantau Prokes di Objek Wisata Dan Mall
  • Presiden Jokowi Akan ke Kaampar, Bupati Kampar dan Gubri Pantau Persiapan
  • Terapkan Prokes, Tempat Wisata Saat Lebaran di Sergai Tetap Buka
  • Wamenkumham Sampaikan Remisi Idul Fitri
  • Bupati Pelalawan Zukri Misran Terima Pengurus IKN Pelalawan
  • Kesempatan ini Jangan Lewatkan; Beasiswa Kolaborasi Dikti, LPDP dan StuNed Dibuka, Link Daftarnya
  • Veronica Tan Kini Berubah Jadi Sosok Mengejutkan
  •  
     
     
    Rabu, 15 April 2020 - 06:44:31 WIB
    DUKUNGAN TOKOH MASYARAKAT ATAS KEBIJAKAN WALI KOTA PEKANBARU
    Tokoh Masyarakat Riau Suryadi Khusaini Dukung Pekanbaru Terapkan PSBB
    Sabtu, 20 Maret 2021 - 21:05:36 WIB
    Buron 4 Tahun,
    Pelaku Pembunuhan Sadis Perempuan Hamil Ditangkap
    Rabu, 22 April 2020 - 13:35:28 WIB
    PAKET SEMBAKO
    Bantu Warga Hadapi Pandemi Covid-19, Jajaran Polres Nias Sumbangkan 800 Kg Beras
    Rabu, 17 Juni 2020 - 11:23:59 WIB
    Bertahun-Tahun Laporan Lembaganya Mengendap
    LSM Minta Keterlibatan Kasmarni Dalam Kasus Hutan Bengkalis Diungkap
    Selasa, 21 Juli 2020 - 16:21:57 WIB
    Team Survei Lanud Sugiri Sukani Berkunjung ke Bukit Salawe Kecamatan Sedong
    Rabu, 22 April 2020 - 13:55:36 WIB
    LAWAN COVID-19
    Singapura Menjadi Negara Kasus Tertinggi Covid-19 Di ASEAN, Dengan Kasus 9.125
    Senin, 06 April 2020 - 10:06:24 WIB
    Kepergian Wakajagung Meninggalkan Kesediahan
    Korps Adhyaksa Berduka, Wakajagung Dimakamkan
    Kamis, 01 April 2021 - 17:55:05 WIB
    Kemenkumham Tolak Demokrat Moeldoko Versi KLB
    Rabu, 17 Maret 2021 - 20:02:40 WIB
    Forum Pembaruan Kebangsaan Audensi dengan DPRD Kota Cimahi
    Senin, 29 Juni 2020 - 12:38:48 WIB
    Jadi Saksi Nikah, Yusri Berikan Nasehat Perkawinan
    Minggu, 29 Desember 2019 - 09:39:12 WIB
    Banjir Bandang di Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu, Sumut
    Minggu, 22 Maret 2020 - 12:15:36 WIB
    Memburuknya Ekonomi Akitab Wabah Virus Corona
    Corona pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
    Jumat, 19 Maret 2021 - 17:42:37 WIB
    Walikota Dumai Membuka Secara Resmi Pelatihan Pengelasan Listrik
    Jumat, 08 Januari 2021 - 08:17:26 WIB
    Syaiful : Vaksin adalah Strategi Komprehensif Kendalikan Covid-19
    Senin, 16 Maret 2020 - 23:46:58 WIB
    Gubernur Meminta Seluruh Tugas Ke-Luar Negeri Ditunda Sementara Dikarenakan Wabah Virus Corona
    Gubri Minta Tunda Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved